Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.862 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DAI.A.M WII,AYAH KABUPATEN TANA TORAJA

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

19.pdf

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DAI.A.M WII,AYAH KABUPATEN TANA TORAJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, LD.2016.NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DAI.A.M WII,AYAH KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja untuk dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam wilayah Tana Toraja, agar tidak membahayakan konsumen, dipandang perlu untuk melakukan pengendaliaa, pengamErnan, dan penelusuran terhadap hasil perikanan yang akan masuk ke wilayah Tana Toraja; b. bahwa pemasukan hasil perikanan berpeluang meng€rndung bahan kimia berbahaya serta menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya di dalam wilayah Kabupaten Tana Tora-ja serta membahayakan sumber daya ikaa, lingkungan dan manusia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanaa yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Tana Toraja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun l9S9 tentang pembentukan Daerah _daerah Tingkat II di Sulawesi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Trrmbuhan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Nega:a Republik Indonesia Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor g Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 42, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l1g, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 56lagaitnan4 telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor lS4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O73); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor lS Tahun 2O02 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi pangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lOT, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah produk Hasil Perikanan; 1 1. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 46/PERMEN-KP I 2Ot4 tentang .pengendalian Mutuan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 / PERMEN-Kp/ 20 I 5; 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk,Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS nomor 20361; -4- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kda Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2O12 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2Ol2 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENGEI.OI,AAN TIASIL PERIKANAN BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN HASIL PER'KANAN BAB V PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII SANKSI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KRTENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2016.
NOMOR 19 TAHUN 2OI6
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 08 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pendistribusian dan Teknis Penyaluran Benih Ikan Produksi Balai Benih Ikan Sanggala Kabupaten Tana Toraja

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

08-.pdf

TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN TEKNIS PEI.IYALURAN BENIH IKAN PRODUKSI BALAI BENIH IKAN SANGALI,A' KABUPATEN TANA TORA"IA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD.2016/NO.08

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendistribusian dan Teknis Penyaluran Benih Ikan Produksi Balai Benih Ikan Sanggala Kabupaten Tana Toraja

ABSTRAK:

a. b. c. bahwa benih ikan produksi Balai Benih Ikan Sangalla'perlu didistribusikan dan disalurkan kepada kelompok pembu.lidaya ikan dan usaha pembenihan rakyat di Kabupaten Tana Totaja; bahwa untuk tertib dan lancarnya pendistribusian dan penyaluran benih ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya pengaturan mengenai pendistribusian dan teknis penyaluran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da-tam hu:ruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendistribusian dan Teknis BenJr Ikan Produksi Balai Benih Ikan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lerrrbaran Negara Republik Indonesia l{omor t8221; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AIam Hayati dan Ekosistemnya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun f990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20O4 tentang Perikanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 I'lomor 1 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I'lomor 44311; 2 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan PeraEuran Perundang- undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta-han Daerah (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indcnesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran llgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2OO8 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentarrg Pembentukan Organisasi dar Tata Kerja Perargkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor I Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O12 Nomor 1); 10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2009 t entang Rincian T\rgas Pokok dan fungsi Jabatan Struktura.l pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDISTRIBUSIAN BAB III TEKNIS PENYALURAN BAB TV KEfENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
NOMOR:6 TAHUN2016
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Sewa Sarana Dan Prasarana Kelautan Dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

PERBUP NO 8 TH 2016 TTG P...AN DAN PERIKANAN.pdf

sewa sarana prasarana kelautan dan perikanan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2016/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Sewa Sarana Dan Prasarana Kelautan Dan Perikanan

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka penyesuaian kondisi serta adanya penambahan sarana dan prasarana baru pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu adanya perubahan tarif sewa menyewa; - bahwa dalam rangka penyesuaian dan optimalisasi sarana dan prasarana perikanan Kabupaten Seruyan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sewa Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Sewa Sarana Dan Prasarana Kelautan Dan Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); - Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perizinan Penggolongan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 Nomor 12 Seri C); - Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52); - Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 53)
- Perubahan pada Pasal 1, yaitu penambahan pengertian Solar Packed Dealer Nelayan - Perubahan Lampiran Pasal 8

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016.
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sewa Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENDISTRIBUSIAN DAN TEKNIS PEI.IYALURAN BENIH IKAN PRODUKSI BALAI BENIH IKAN SANGALI,A' KABUPATEN TANA TORAJA

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

08.pdf

PENDISTRIBUSIAN DAN TEKNIS PENYALURAN BENIH IKAN PRODUKSI BALAI BENIH lKAN SANGALLA' KABUPATEN TANA TORAJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2016/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDISTRIBUSIAN DAN TEKNIS PEI.IYALURAN BENIH IKAN PRODUKSI BALAI BENIH IKAN SANGALI,A' KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

a. bahwa benih ikan produksi Balai Benih Ikan Sangalla' perlu didistribusikan dan disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan dan usaha pembenihan rakyat di Kabupaten Tana Toraja; b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pendistribusian dan penyaluran benih ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya pengaturan mengenai pendistribusian dan teknis pcnyaluran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendistribusian dan Teknis Benih Hean Produksi Balai Benih Ikan Sangalla> Kabupaten Tana Toraja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Und.ang Nomor 5 Tahun 1990 ten-tang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3419); 3. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 r entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nornor 5679}; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anta.ra Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1}; 10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
1. KETENTUAN UMUM 2. PENDISTRIBUSIAN 3. TEKNIS PENYALURAN 4. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2016

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PB-5-2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 159 Tahun 2015

Standar Operasioanal Prosedur Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan

Download file:

Peraturan Bupati No 159 Th 2015.pdf

Perbup Tanah Laut Nomor 159 Tahun 2015.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Perikanan dan Kelautan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 159, BD.2015/NO.566

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasioanal Prosedur Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999 ; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; Nomor 78 Tahun 2007; PP Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013; Perda Kab Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014; Perbup Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Perbup Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hlm; Lampiran 2 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 124 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Muna Barat No.124 Tahun 2015.pdf

Dinas Kelautan dan Perikanan-Tugas dan Fungsi-Penjabaran

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015; Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas , dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 87 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 87 Tahun 2015.pdf

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2015/NO.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa dalm rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai serta sebagai tindak lanjut Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu menetapkan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan agar dapat berjalan efektif dan efisien; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawsan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Dan Kehutanan; 7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ Permentan 01.140 /12/2009 tentang Pedoman Stándar Minimal Dan Pemanfatan Sarana Dan Prasarana Penyuluh Pertanian; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.35/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan;
Pasal 1 Pasal 2

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
NOMOR : 87 TAHUN 2015
0

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 84 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 84 Tahun 2015.pdf

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2015/NO.84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan untuk mengoptimalkan kinerja penyuluh maka perlu menyusun Kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 1822); 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 / Permentan / OT.140/10/2009 Tentang Kebijakan Penyuluhan Pertanian; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.13/MEN/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.78/MenhutII/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 46/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan Kabupaten Bulukumba;
BAB I BAB II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
Nomor : 84 TAHUN 2015
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 82 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 82 Tahun 2015.pdf

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2015/NO.82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa menindaklanjuti pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, maka perlu dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; b. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan merupakan tempat satuan administrasi pangkal bagi penyuluh pertanian, mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja balai. c. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diperlukan sarana dan prasarana untuk pengelolaan dan Pengembangan Balai Penyuluhan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Ttambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 5. Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian unsur antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT-140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KELEMBAGAAN PENYULUHAN PADA TINGKAT KECAMATAN BAB III PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN, DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN BAB IV MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
NOMOR : 82 TAHUN 2015
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2016.