Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2016

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DAI.A.M WII,AYAH KABUPATEN TANA TORAJA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENGEI.OI,AAN TIASIL PERIKANAN BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN HASIL PER'KANAN BAB V PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII SANKSI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KRTENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2016 tentang PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DAI.A.M WII,AYAH KABUPATEN TANA TORAJA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tana Toraja

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Makale

Tanggal Penetapan

28 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

28 Juni 2016

Tanggal Berlaku

28 Juni 2016

Sumber

LD.2016.NO.19

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Bidang

Halaman ini telah diakses 342 kali

FILE-FILE PERATURAN

19.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DAI.A.M WII,AYAH KABUPATEN TANA TORAJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, LD.2016.NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DAI.A.M WII,AYAH KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja untuk dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam wilayah Tana Toraja, agar tidak membahayakan konsumen, dipandang perlu untuk melakukan pengendaliaa, pengamErnan, dan penelusuran terhadap hasil perikanan yang akan masuk ke wilayah Tana Toraja; b. bahwa pemasukan hasil perikanan berpeluang meng€rndung bahan kimia berbahaya serta menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya di dalam wilayah Kabupaten Tana Tora-ja serta membahayakan sumber daya ikaa, lingkungan dan manusia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanaa yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Tana Toraja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun l9S9 tentang pembentukan Daerah _daerah Tingkat II di Sulawesi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Trrmbuhan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Nega:a Republik Indonesia Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor g Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 42, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l1g, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 56lagaitnan4 telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor lS4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O73); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor lS Tahun 2O02 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi pangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lOT, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah produk Hasil Perikanan; 1 1. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 46/PERMEN-KP I 2Ot4 tentang .pengendalian Mutuan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 / PERMEN-Kp/ 20 I 5; 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk,Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS nomor 20361; -4- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kda Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2O12 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2Ol2 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENGEI.OI,AAN TIASIL PERIKANAN BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN HASIL PER'KANAN BAB V PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII SANKSI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KRTENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2016.
NOMOR 19 TAHUN 2OI6
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2016

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DAI.A.M WII,AYAH KABUPATEN TANA TORAJA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT