Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No 69 Tahun 1958; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 20 Tahun 2020; Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020; Perda Prov. NTT No 4 Tahun 2019; Perda Kab. Sikka No 1 Tahun 2008; Perda Kab. Sikka No 3 Tahun 2019; Perbup Sikka No 25 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang Sistematika penyusunan Perubahan RKPD, terdiri atas Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Bab VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
Peraturan yang diubah adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan Renja Perangkat Daerah, penyusunan KUA dan PPAS, serta penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
644
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan
dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka
perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2020
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 27/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) Tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
b. bahwa berdasarkan pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Peraturan W alikota Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.
1. UU Nomor 17 Tahun 2003;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004;
4. UU Nomor 33 Tahun 2004;
5. UU Nomor 17 Tahun 2007;
6. UU Nomor 26 Tahun 2007;
7. UU Nomor 14 Tahun 2008;
8. UU Nomor 25 Tahun 2009;
9. UU Nomor 32 Tahun 2009;
10. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
11. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
12. PP Nomor 8 Tahun 2008;
13. PP Nomor 26 Tahun 2008;
14. PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
15. PP Nomor 12 Tahun 2017;
16. PP Nomor 17 Tahun 2017;
17. PP Nomor 2 Tahun 2018;
18. PP Nomor 12 Tahun 2019;
19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
21. Permendagri Nomor 31 Tahun 2019;
22. Permendagri Nomor 33 Tahun 2019;
23. Pergub Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
24. Pergub Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019
25. Perda Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009;
26. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009;
27. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011;
28. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
29. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
30. Perda Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019.
Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kata Madiun
Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
578 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2021
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Keija
Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubemur
Lampung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Keija
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan
pemerintahan di Provinsi Lampung, akan dilakukan
Perubahan terhadap Peraturan Gubemur Lampung Nomor
41 Tahun 2020 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2021,
UU No 14 Tahun 1964, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 8 Tahun 2008, PP No 8 Tahun 2008, PP No 13 Tahun 2019, Perpres No 18 Tahun 2020, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 100 Tahun 2018, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagari No 18 Tahun 2020, PerMendagri No 77 Tahun 2020, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019, Pergub Lampung No 41 Tahun 2020
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Halaman : 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RKPD merupakan pedoman bagi Pernerintah Daerah daiam penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Perda Kaltim No.4 Pasal 5 huruf b Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan mengamanatkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Pergub tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Prov. Kaltim
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.30 Tahun 2007; UU No.30 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2012; Permen ESDM No.24 tahun 2015; Perda Kaltim No.4 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Prov. Kaltim. RUKD disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur yang memuat :
a. Pendahuluan;
b. Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan;
c. Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik;
d. Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik saat ini;
e. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik; dan
f. Kebutuhan Investasi Penyediaan Tenaga Listrik
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 27 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang terkait adanya Perubahan Perangkat Daerah �
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )i
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48i 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Ngmgr l l4t Tambahan L@mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013
tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan 243);
13; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan 2013-2018(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun (\ 2008 tentang Sistim Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2·008 Nomor 1 O};
15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2·014-2018 [Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang
Nomor 22 );
18. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017
Nomor 15).
pasal 1
pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
NOMOR 27 tahun 2018
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
