Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah, maka Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Noomr 77 Tahun 2020;Perda Kab. Jepara Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB); Jenis ASB; Penerapan ASB; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah perlu memberikan hibah;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan hibah kepada organisasi kemasyarakatan dalam bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang agar lebih bermanfaat dan tepat sasaran baik dalam penganggaran dan pelaksanaan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang;
c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam melakukan evaluasi masing-masing Perangkat Daerah wajib menyusun Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2019.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengintegrasian gender melalui
penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi
atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif
gender telah dietapkan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Pengarusutamaan Gender Kota Bogor;
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 , Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
mengubah Peraturan Walikota Bogor Nomor Nomor 42 Tahun 2017
mengatur mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2019
PEDOMAN - SISTEM KIASIFIKASI KEAMANAN - DAN AKSES ARSIP - DINAMIS DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Sıstem Kıasıfıkası
Keamanan Dan Akses
Arsıp Dınamıs
Dı Lıngkungan
Pemerıntah
Kabupaten Muara
Enım
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan
akses arsip bagr publik dan pelindungan terhadap
keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan
terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Muara Enim unhrk mencegah terjadinya
penyalahgunaan arsip
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 43 Tahun 2OO9;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun
2015; PP No 28 Tahun 2Ol2; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 17 Tahun 2O11 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia (ANRI) No 7 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016
maksud tujuan dan lingkup, Sistem Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, Pengaturan akses arsip ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
178 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun
2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Daerah Propinsi JawaTengah Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan yaitu tentang ketentuan umum, persyaratan peserta didik baru, tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara luring, jalur dalam PPDB, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi dan zonasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2019
PEDOMAN - SISTEM - KLASIFIKASI- KEAMANAN DAN - AKSES - ARSIP - DINAMIS - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - MUARA ENIM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Sıstem Klasıfıkası
Keamanan Dan Akses
Arsıp Dınamıs
Dı Lıngkungan
Pemerıntah
Kabupaten Muara
Enım
ABSTRAK:
bahwa
dalam
rangka pengelolaan
arsip
dinamis dan
kemudahan
akses arsip
bagi
publik
dan
pelindungan
terhadap
keamanannya,
perlu
adanya
klasifikasi
atau
pengaturan
terhadap
akses arsip
dinamis
di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Muara Enim
untuk
mencegah
terjadinya
penyalahgunaan
arsip
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 43 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan UU No
9
Tahun
2015;PP No 28 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 78 Tahun 2012;8. Peraturan Kepala
Arsip Nasional
No
17 Tahun
2011;8. Peraturan Kepala
Arsip Nasional
No
24 Tahun
2012;Peraturan Kepala
Arsip Nasional Indonesia
(ANRI)
No 7
Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016;
Maksud dan tujuan dan ruang lingkup , sistem klasifikasi keamanaan dan akses arsip dinamis,pengaturan Akses Arsip,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
178 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang
ABSTRAK:
a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
UU No 6 Tahun 1991, UU No 23 tahun 2014, PP No 27 Tahun 2014, PP No 84 Tahun 2014, PerMendagri No 35 tahun 2012, PerMendagri No 19 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Barat No 8 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Barat No 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Halaman : 38
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembongkaran Reklame
ABSTRAK:
bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame telah di hapus; bahwa dengan telah dihapusnya aturan tentang jaminan bongkar reklame dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, maka perlu diatur
tata cara pembongkaran reklame; dan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011; 7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011.
Perbup ini sebagai pedoman bagi Penyelenggara Reklame dalam melakukan pembongkaran reklame di Daerah, dan bertujuan untuk menjamin dan menciptakan ketertiban dan keindahan di Daerah terhadap penyelenggaraan reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembongkaran Reklame (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan: 5 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penetapan Imbalan Kerja Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
