Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Prov. Sumsel, perlu diatur dan ditetapkan Pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008; Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009; Permendagri No. 61 Tahun 2010; Permenhut No. P.42/Menhut/II/2011; Perda No. 16 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang uraian tugas dan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, resort KPHP Provinsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2014.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
Bahwa pengendalian gratifikasi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014, dilaksanakan dengan membentuk unit pengendali gratifikasi
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.4 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014, PP No 79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 2012; PERMEN Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014; Peraturan KPK No 2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Dalam Perbup Daerah ini terdiri dari Pasal yakni BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan, dan Prinsip, BAB III Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, BAB IV Unit Pengendalian Gratifikasi, BAB V Pengawasan, BAB VI Perlindungan dan Penghargaan, BAB VII Sanksi, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentua Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2016.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa, diperluhkan pedoman penetapan dan penegasan batas desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP N.43 Tahun 2014, Permendagri No.45 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Tata Cara Penetaoan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa; Penyelesaian Perselisihan Batas Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 12 halaman dan 12 halaman penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 36 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jalan Titian Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Kota Banjarmasin karena letak geografisnya yang memiliki banyak pemukiman di pinggiran sungai sehingga adanya jalan lingkungan di pinggiran sungai yang berupa titian dari kayu. berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan maka penyelenggara jalan harus dapat memberikan jalan yang memenuhi persyaratan teknis jalan seperti keamanan, keselamatan dan lingkungan. dalam rangka memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur maka perlu adanya penanganan jalan titian di Kota Banjarmasin. untuk menindaklanjuti maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Jalan Titian Kota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor28 Tahun 2011;
Peraturan ini mengatur tentang jalan titian Kota Banjarmasin, dengan isi singkat sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup Penanganan; 4. Penanganan Jalan Titian; 5. Pengawasan; 6. Peran Masyarakat; 7. Ketentuan Penutup. Maksud penanganan jalan titian adalah untuk merumuskan kebijakan Walikota atas jalan titian di Kota Banjarmasin. Tujuan penanganan jalan titian adalah terciptanya kondisi jalan titian yang aman, nyaman dan berkeselamatan. Penanganan jalan titian meliputi kegiatan : Pemrogramandan penganggaran, Perencanaan teknis, Pelaksanaan konstruksi, Pemeliharaan jalan titian. Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud merupakan
kegiatan fisik penanganan jalan titian untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan titian
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Daerah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas, perlu adanya peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, kualitas pelayanan dan cakupan pelayanan dengan mengembangkan fasilitas kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang Iebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Guna menunjang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dan sebagai identitas resmi Rumab Sakit Umum Daerah, serta dalam rangka memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah, perlu adanya pemberian nama bagi Rumah Sakit Umum di Kabupaten Musi Rawas. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009;UU Nomor 23 tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2021; PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2017; PERMENKES Nomor 3 Tahun 2020; PERMENKES Nomor 14 Tahun 2021; PERDA Nomor 10 Tahun 2016; PERBUP Nomor 58 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemberian Nama dan Kedudukan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 36 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota
Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota
Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 43)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
dinas pertanian pangan dan perikanan - uraian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 470
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah yang
proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat
meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, perlu
dilakukan penataan Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata
Kerja dan Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungpinang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24a
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Tanjungpinang, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
menyebutkan bahwa Uraian Tugas Pokok, Fungsi
Organisasi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja
dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.5 Tahun 2001; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2021; Permenpanrb No.17 Tahun 2021; Permenpanrb No.25 Tahun 2021; Perda No.11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.6 Tahun 2020
Dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja
dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota
Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota
Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 43)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan dalam rangka optimalisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun uraian tugas yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut diatas;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum : Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; . Peraturan Pcmerintahan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barite Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS;
KETENTUAN LAIN-LAIN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 36 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, perlu menetapkan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Inspektorat Kota Banjarbaru dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi;Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat;Tata Kerja;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 36 Tahun 2014
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, LD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
-bahwa Tempat Pelelangan Ikan merupakan wahana bagi para nelayan dan pembeli untu.k melakukan transaksi jual beli ikan secara pelelangan guna mempero1eb 'harga ikan yang layak sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan, maka dibutuhkan adanya jaminan kelancaran dan keterdoan penyelenggaraan pelelangan ikan;
-bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaba, perlu dilakukan upaya upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Tengah yang berkesinambungan;
-Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Milik Daerah;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan;Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Tempat Peleleangan Ikan (TPI) terdiri dari VI BAB dan 18 Pasal, denga Rindian BAB sebagai berikut:
- BAB I Ketentuan Umum;
- BAB II Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- BAB III Pelaksanaan Pelelangan Ikan;
- BAB IV Retribusi Daerah;
- BAB V Pembinaan dan Pengaasan; dan
- BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Tidak Ada
Tidak Ada
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
