Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 51 Tahun 2014

Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Kendari

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perwali Kendari No.51 Tahun 2014.pdf

Abstrak

KOMUNITAS

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD. 2014 /No. 51, LL 7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah; d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar unsur Intelijen secara profesional; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Kendari.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602): 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006, tentang Komunitas Intelijen Daerah: 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMINDA BAB III KELEMBAGAAN KOMINDA BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB V PENDANAAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2011

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULANG BAWANG

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer Struktur Organisasi

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1970

Dewan Pertahanan - Keamanan Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Diubah dengan :

KEPPRES No. 51 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 Tentang Dewan Pertahanan Kemanan Nasional

Download :
Kepres No.51 Tahun 1970.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 51 Tahun 1960

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954
Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1956

Download :
perpu 051 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1963

Cadangan Nasional

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 31 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Telah Selesai Menunaikan Masa Dinasnya Menjadi Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia

Download :
pp no 051 tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 51 Tahun 2020

Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perbup Wonosobo 51 Tahun 2020.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-layanan-nomor-tunggal-panggilan-darurat-112

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2020/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

ABSTRAK:

a. bahwa Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Wonosobo, diperlukan guna mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien; b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tunggal Panggilan Darurat 112.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
16 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1980

Pemberian Tugas Kepada Menhankam/Panglima ABRI untuk Membina dan Mengelola Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 51 TH 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 51 Tahun 2017

Kelompok Informasi Masyarakat

Lingkungan Hidup Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

informasi - kelompok

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok Informasi Masyarakat

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi Masyarakat
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Tugas dan Fungsi KIM, Pembentukan dan Penyelenggaraan, Pengembanga dan Pemberdayaan KIM, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2017.
Jumlah Halaman: 7 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1969

Sebutan, Kedudukan Organik dan Tanggung Jawab Kepolisian Negara Sebagai Unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Departemen Pertahanan Keamanan

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Kepres No.52 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 52 Tahun 1960

Perubahan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959) No. 139) Tentang Keadaan Bahaya

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mengubah :

PERPU No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang NO. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara NO. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya

Download :
perpu 052 1960.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 1970.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 1963.