Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

Menemukan 11.151 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP 15 2014.pdf

tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - dinas - kependudukan - pencatatan - sipil - sosial - tenaga - kerja - dan - transmigrasi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2014/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ABSTRAK:

Bahwa tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi dinas kependudukan, pencatatan sipil, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi dinas kependidikan, pencatatan sipil, so0sial, tenaga kerja dan transmigrasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Pp No. 13 tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2013; Perbup no. 1 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.
17 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BIIPATI TORAJA UTARA NOMOR l TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN]A DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Nomor 15 Tahun 2014.pdf

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BIIPATI TORAJA UTARA NOMOR l TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN },}'NDAPATAN DAN BELAN.]A DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BIIPATI TORAJA UTARA NOMOR l TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN]A DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2OL4 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2013 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tar bahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengar kode rekening 1.O1.O1.O1.O1.21, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.16.79, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dengan kode rekening 1 .01 .O 1.01. 16.80, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 1 Menimbang t ) ) dasar (2013) dengan kode rekening 1.01.O1.01.16.81, Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK) dengan kode rekening 1.O 1.01.O I .17 .7O, Penyediaan biaya pendidikan gratis SMA/SMK, dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.17.71, Pembangunan Gedung Sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.24.01, pada Dinas Pendidikan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.02.O1.O1.01.07, Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.02.01.01.O1.18, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dengan kode rekening 1.02.01.01.O1.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.03, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.09, Penyrrsunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD dengan kode rekening 1.02.O1.O1.06.01, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.O2.01.01.16.09, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan kode rekening 1.O2.01.01.19.01, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan kode rekening 1.O2.O 1.01. 19.02, Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan dengan kode rekening 1.O2.01.01.19.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.21.04, Peny'uluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1 .O2.O f .01.2 1 .0 I , Penyemprotan/fogging szuang nyamuk dengan kode rekening l.O2.Ol.Ol.22.0l, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01 .25.07, Pelayanan jamkesmas dengan kode rekening 1.O2.O1.01.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.02.01.01.33.O3, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kode rekening 1.02.O1.O1.33.O4, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.01.03, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.O3.01.O1.O1.O7, Penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening 1.03.01 .0 1.01. 17, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1 .03.01.01.01 . 18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.O1.01.O2.O3, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.O9, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.O1.15.03, Pembalgunan Jembatan dengan kode rekening 1.O3.O1.01.15.05, Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.O3.O1.01.21.O1,2 ) ) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan irigasi dengan kode rekening 1.O3.O1.O1.24.10, Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.03.06.01.O1.02, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan _ kode rekening 1.03.06.0 1 .O I .O3, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.03.06.01.O1.04, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.06.01.01.07, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.03.06.01.02.10, Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.O6.O1 .02.28, Penyediaan sewa sarana mobilitas darat dengan kode rekening 1 O3.06.01.02.46, Fasilitasi dan Stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.18.01, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.08, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening I .03.06.0 1.2 1 .01, Pada Badan penanggulangan bencana daerah, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.O5.01.O1.O1.O4, Penyediaan penataan ketatamsahaan administrasi dengan kode rekening 1.05.O1.01.01.1O, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening I .O5.O 1 .0 I .O1.21, Pengadaan peralatan gedung kantor derrgan kode rekening 1.O5.01.01.02.09, Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan kode rekening 1.05.O 1.O 1.03.03, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kocie rekening f .05.01 .01 .05.O 1, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.O5.O1.01.1' ' 1 D.'t'.''.li:len sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode re kening I.OS.0I.I., . 6.02, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Penataan RTH dengan kode rekening 1.05.01.01.24.05 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening LO6.O 1 .01.01.07, Pengadaal peralatan gedung kantor dengan kode rekening l.Oe, (.)i Ci -r..,-. neliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.O1.02.22, Penyediaan gedung kantor de"':an kode rekening 1.06.01.O 1.02.45, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah deng',n kode rekening 1.06.01.O1.15.01, Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dengan kode rekening f .O6.0f .0f .15.03, Koordinasi perencanaan bidasng frsik dan prasarana dengan kode rekening 1.06.O 1.01. 18.O5, Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan dengan kode rekening 1.06.01.O1.19.O1, Perencanaan survey/design 3 ) pembangunan daerah dengan kode rekening 1 .06.0 1.O I .20.O7, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.06.01.O1.21.13, Penyusunan indikator ekonomi daerah dengan kode rekening l.06.0l.0l.22.O2, Pada Badal Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.11.O1.01.02.03, Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan kode rekening 1.11.O1.01.15.O1, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan kode rekening 1.11.O1.01.23.01, pada Badan Koordinasi Keiuarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan jaringan insfrastruktur usaha kecil menengah dengan kode rekening 1.15.01.01.15.07, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan kode rekening 1.15.O1.O1.16.01, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.01.18, Perencanaan dan penyrrsunan RKA dengan kode rekening 1.17.01.01.Ol.22,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.O1.O1.O2.09, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.17.O1.01.02.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.17.01.01.O5.O1, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.17.O1.01.05.O3, Penyusunan Standar operasional prosedur dengan kode rekening 1.17.01.O1.05.04, Pelaksanaan promosi pariwisata nr.lsantara di dalam dan di luar negeri dengan kode rekening 1.17.01.01.15.05, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan kode rekening 1.17.0f .O1.16.01, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O 1.01.16.06,Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.O1.16.06, Toraja Festival dengan kode rekening L77.O7.O1.17.08, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.17.05, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.17.O7, Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Fasilitasi pemilihan umum dengan kode rekening 1.19.O1.O1.21.07, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.O1.01.2O.O4, pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.20.O3.O 1.01.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.O3.O1 .O2.O3, Pengadaan 4 ) ), kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.O3.O 1.O2.O5,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.03.O 1.02.O9,Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.2O.03.O 1.02.46, Pendidikan dan pelatihan formal, dengan kode rekening l.2O.O3.O5.01,Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dengan kode rekening 1 .2O.03.0 I .16.04, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.2O.03.01. 16.O9, Pentas seni dan budaya, festival. lnmba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan kode rekening 1.20.03.01.18.03, Sosialisasi pembinaan dan monitoring kebijakan penggunaan DBH-CHT dengan kode rekening l.2O.O3.Ol.22.Ol, Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan kode rekening 1 .20.03.25.O l,Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.2O.O3.O 1.26.0 1, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening | .2O .O3.Ol .26.04 , Publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening | .2O.O3.O\ .26.05, Penyelesaian rencana keda rancangan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening l.2O.O3.Ot.26.O9,pada Sekretariat Daerah, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 7 .2O.O4.Ol .O7 Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.20.O4.O1.10, pada Sekretariat DPRD, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1 .2O.O5.0 1 .O 1.O2, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening i.2O.O5.01.O1.18, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.O5.O 1.02.05, pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.05.0 1.O2.07, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode reke ning 1 .20.03.01 .02.24 , Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.2O.05.01,05.01, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 dengan kode rekening 1 .2O.05.01 .17 .06, penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan kode rekening l-200501 l- 11, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penagihan dan penerimaan) dengan kode rekening 1.20.05.01.17.19, peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.20.05.0 1. 17.23, Asistensi rencana keda alggaran SKPD kabupaten toraja utara dengan kode rekening 1.20.05.01.17.31, Penlrusunan rancangan KDH tentang penjabaran APBD 2015 dengan kode rekening 1.20.05.01.17.36, Penyusunan Rancangan Kebijakan Akuntansi dengan kode rekening 1.2O.O5.17.45, ) 5 ) Pengelolaan keuangan daerah (SPP,SPM,SP2D) dengan kode rekening 1 .20.05.01. 18.06, Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening 1.2O.05.5.1.8, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuargan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja Hibah dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5. 1.5. 1.4, Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.2O.O5.O2.O0.O0.5.1.5.1 .7, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Seleksi penerimaan calon PNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.O2, Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar dan ikatan dinas dengan kode rekening l.2O.O7 .01.32.11, Pemberkasan CPNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.24, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan kode rekening 1.21.O1.01.15.03, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kode rekening 1.21.O1.01.16.O9, pada Badan pelaksana penyr:luhan dan ketahanan pangan, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.22.O1.O1.O2.05, Pengadaal peralatan gedung ka-ntor dengan kode rekening 1.22.O1.O1.02.O9, Pengadaan dengan kode rekening | .22.O1 .Ol .02. 1 I , Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.22, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.22.01.O1.03.05, Gelar TTG Nasional XI dengan kode rekening 1.22.O1.01.15.O7, pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening l.22.Ol .Ol.l7 .O2, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.2'2.01.O1.17.03, Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.l7 .06, Pelatihal aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01.O1.18.01, Palatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan kode rekening 1.22.01.01.18.02, Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.19.01,Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan l,embang, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.O 1.O l 01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 2.01.O1.O1.01.18, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 2.01.0f .01.05.01, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan kode rekening 2.01.01.01.06.02, Pelatihal petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 2.01.01.01.15.01, Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija dengan kode rekening 2.01.01.01.16.15, Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan kode rekening 2.O1.01.O1.16. 17, Pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.01.01.O1.16.20, Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, 6 ) produk pertanian dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.16.29, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.19.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.O1.O1.2O.O3, Kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.24.01, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.01.01.0I.24.02 Pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.O2.42, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.01.O2.01.15.03, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.Ol .O2.O1.22.01, Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.24.08 Pada Dinas Peternakan, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.03, pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.05, Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.24, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.01.10, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.06.04, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l5.O3, Pelaksanaan IUP HKm hutan Nanggala dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.15.10, Pembinaan Pengembangan sutra alam toraja utara dengan kode rekening 2.O2.O1.01.15.11, Pengendalian pemanfaatan getah pinus dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.15.12, Penunjang pengembangan komoditi produk unggulan kabupaten (PRUKAB) Kopi arabika toraja dengan kode rekening 2.02.01.01.16.34, Penunjang Pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16. 11, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.17.05, Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.02.01.01.17.16, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.09, Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Toraja utara, dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.2O.05, Peningkatan Produksi, produktifitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian, dengan kode rekenin g 2.O2.Ol .Ol .16.29 , Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.0l.0l.16. 10, Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7.O7, Penyediaan s€rana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2.O1.O1.01.19.O2, Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan 7 ) ) Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentar Pajak Bumi dan Bangr:nan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambaharr Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nu;;rul t- ,ahur, r994 tentang Perubar.. r atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehar Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 8 ) kode rekening l.2O.22.Ol.O l.OT,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.O l.lO,Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.O1.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsul+-asi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.22.O1.0l.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.21, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.2O.22.01.O2.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening I.2O.22.O1.02.24, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening |.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening \.2O.22.OLO5.OI Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01.02.45, pada Kelurahan Singki', Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening l.2O.42.Ol.O2.45,pada Kelurahan Malango'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentar Pajak Bumi dan Bangr:nan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambaharr Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nu;;rul t- ,ahur, r994 tentang Perubar.. r atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehar Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 8 ) kode rekening l.2O.22.Ol.O l.OT,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.O l.lO,Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.O1.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsul+-asi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.22.O1.0l.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.21, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.2O.22.01.O2.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening I.2O.22.O1.02.24, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening |.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening \.2O.22.OLO5.OI Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01.02.45, pada Kelurahan Singki', Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening l.2O.42.Ol.O2.45,pada Kelurahan Malango'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. ) ) 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ([,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamba]ran l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442r1; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O08 Nomor 1O1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9 ) 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20O1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dal Anggota Dewarr Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tent:-.nr If ana perin.rlr.ingan (Lemt,:,:: " Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan l,eml '5); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2' 1 ' rrstem informasr Keuanga; aerah lLcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor f .iE, Tarnl:ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10 ) ) ) 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Peny'usunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l5O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Ta}run 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan L,embararr Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (t embaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O Nomor ll, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2Ol4 (I.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O 14 Nomor 1); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1).
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KBTIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran I darr Ringkasan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Penj abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggarar 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut : Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O14 berjumlah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah b. Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja Langsung Surplus/ Delisit c. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Surplus Rp.69a.263.575.775,- Rp. 3.0OO.OOO.000,- Rp. 1.500.O00.00o,- Sisa l,ebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0 (21 Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rp. 695.763.575.775 Rp.369.434.324.730,- Rp.326.32Q.11- I r1 15,: Rp. (1.5O0.OOO.ouu, Rp. 1.500.ooo.ooo t2 ) ) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dite di Rantepao 'i -.' September 2Ol4 5EK[]:f+ pada BUP FRtrD RAJA UT ORRING Diundangkan di Rantepao pada tanggal 20 September 2014 a AERAH KABU RAJA LEWARAN LAtsI' BERITA D H KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 13 ) ) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2014.
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

2014pb3201015.pdf

haraga - standar - mineral - bukan - logam - dan - bantuan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan

ABSTRAK:

Bahwa dasr pengenaan Pajak Mineral bukan logam dan bantuan adalah nilai jual hasil pegambilan mineral bukan logam dan bantuan yang dihitung dengan mangalikan volume/tonase penetapan harga standar sebagaimana dimaksud dengan hirif a maka perlu embentuk Perbup tentang Harga Stnadar Mineral Bukan Logam Dan Bantuan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaiaman telah beberapa kali diuabh terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 1 tahun 2014; PP no. 91 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 26 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Harga Standar Mineral Bukan Logam Dan Bantuan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014.
7 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Kab Kebumen Tahun 2014 No 15_ocr.pdf

Program Nasional

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

ABSTRAK:

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur Petunjuk Teknis Operasionalnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Operasional pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2014.
52 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

perbup-no-15-tahun-2014.pdf

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan, harus segera diterapkan oleh Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu metetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bab III Ketentuan Peralihan Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2014.
179 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/140/31/KEP/31/2013

Download file:

510124143-perbup-15-2014-...n-ganti-kerugian.pdf

GANTI KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH - TATA CARA PENYELESAIAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian Negara dan/atau daerah sebaga akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian oleh bendahara dan selain bendahara atau pihak ketiga, perlu mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara dan/atau Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Ker ugian Negara dan/atau Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang informasi, ruang lingkup, penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah terhadap bendahara dan selain bendahara, kadaluwarsa, penghapusan, penyetoran, sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2014.
Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/140/31/KEP/31/2013 dicabut.
27 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pandeglang

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup 15 2014.pdf

petunjuk-pengelolaan-dana-non-kapitasi-program-jkn

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pandeglang

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 32 Tahun 1996; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 101 Tahun 2012; Perpres No 12 Tahun 2013; Permenkes No 71 Tahun 2013; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab.Pandeglang No 3 Tahun 2012; Perda Kab.Pandeglang No 10 Tahun 2011; Perbup Pandeglang No 14 Tahun 2008; Perbup Pandeglang No 19 Tahun 2008; Perbup Pandeglang No 7 Tahun 2013; Perbup Pandeglang No 20 Tahun 2008.
1.Ketentuan Umum; 2.Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; 3.Iuran; 4.Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; 5.Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pandeglang; 6.Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Dan Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional; 7.Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional; 8.Pengorganisasian; 9.Pembiayaan; 10.Pengawasan; 11.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2014.
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Kudus Tahun 2014

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2013 Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus Tahun 2014

Download file:

Perbup Kab. Kudus Tahun 2014 No 15_ocr.pdf

Pupuk Bersubsidi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Kudus Tahun 2014

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus Tahun 2014 ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/MDAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor .... Tahun 2014; Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2013 Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus Tahun 2014, menjadi sbagaimana tercantum Lampiran Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2013 Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus Tahun 2014 diubah.
3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

15-PERBUP-JUKLAK-IUJK-permen-PU.pdf

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK:

a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing- masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 31 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu mengatur dan membentuk petunjuk pelaksanaanya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 31 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19549 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Asing; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing; 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian sub klasifikasi dan Sub kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32); 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5); 23. Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 31);
1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 3. PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI 4. PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI 5. PENERBITAN IUJK DAN TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN 6. PELAPORAN 7. PEMBINAAN 8. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 9. TATA LAKSANA PEMBERIAN SANKSI 10. PENGADUAN MASYARAKAT 11. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Sragen Nomor 16 Tahun 2012

Download file:

JUKNIS RASKIN 3-3-14_092310042014.pdf

SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN - PETUNJUK PELAKSANAAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa masalah kemiskinan dan kerawanan pangan perlu ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat; bahwa program beras untuk rumah tangga miskin merupakan salah satu program untuk pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat miskin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003; Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk pelaksanaan subsidi beras tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2014.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 16 Tahun 2012 dicabut.
3 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT