Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012;
1.KETENTUAN UMUM; 2.MAKSUD DAN TUJUAN; 3.PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH; 4.PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; 5.PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH; 6.PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN; 7.PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH; 8.PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH; 9.PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH; 10.PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH; 11.PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH; 12.PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH; 13.PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH; 14.PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; 15.PEMBIAYAAN; 16.TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG MILIK DAERAH; 17.KETENTUAN LAIN-LAIN; 18.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2012.
-
90
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 49 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan Pemeriksaan
Bab III Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jangka Waktu Pemeriksaan
Bab IV Standar Pemeriksaan
Bab V Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak
Bab VI Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Bab VII Peminjaman Dokumen
Bab VIII Penolakan Pemeriksaan
Bab IX Penyegelan
Bab X Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga
Bab XI Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan AKhir Hasil Pemeriksaan
Bab XII Pembatalan Hasil Pemeriksaan
Bab XIII Pengungkapan Wajib Pajak Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan
Bab XIV Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Bab XV Pemeriksaan Ulang
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2012.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 49 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Dan Jaringannya Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Tahun 2013, telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam pengelolaan dana program jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas jaringannya, maka perlu adanya pedoman dan dalam penggunaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Penyelenggara maupun peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan jaringannya yang didanai oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 49 Tahun 2012
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten SIntang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 32 Tahun 1979, PP No. 99 Tahun 2000, PP No. 100 Tahun 2000, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 53 Tahun 2010, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tata Cara Pembayaran, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 49 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Bangti sebagai pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
dibentuk Unit Teknis Pelayanan Perizinan;
b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada
masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai prosedur pelayanan
perizinan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur
Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004
BAB II PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANGLI
Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2012.
163 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 49 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi, maka Camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati; bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada
Camat; bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, yang menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 96 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewenangan Yang Dilimpahkan
Bab III Tata Kerja
Bab IV Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan dan Evaluasi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2012.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dicabut.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 34A/2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Tasikmalaya Mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Hibah
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
