Pengolahan Hasil Pertanian Pada Dinas Pertanian Dan Petenakan Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2011/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengolahan Hasil Pertanian Pada Dinas Pertanian Dan Petenakan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 85 Tahun 2010 ;
:b. bahwas dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas UPT, maka perlu dilakukan perubahan atas rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ;
1.UU No.8 Tahun 1974 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.10 Tahun 2004
;4.UU No.32 Tahun 2004 ;5.UU No.33 Tahun 2004 ;6.PP No.38 Tahun 2007 ;7.PP No.41 Tahun 2007 ;8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008
;9.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010
tedapat dalam pasal 2 dan pasal 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan rincian
tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 Tentang Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa dan perubahannya perlu diadakan perubahan kembali; bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 24, diantara Pasal 35 dan 36 disisipi Pasal 35 A, diantara Pasal 41 Dan Pasal 42 disisipi Pasal 41 A, diantara Pasal 51 dan 52 disisipi Pasal 51 A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2011.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2009 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2011
TAMBAHAN PENGHASILAN - PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2011/No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan bagi pejabat Publik dan Pegawai
Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka dipandang perlu Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Tahun
Anggaran 2011 yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Obyektif Lainnya Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Supati Temanggung Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Supati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, biaya, ketentuan khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011.
Permenhub No. 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri
Permenhub No. 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Mencabut :
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2011/No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, elompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2008 dicabut
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 51 Tahun 2011
Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih menjamin kesejahteraan nelayan dan sarana pengelolaannya melalui dana yang bersumber dari hasil retribusi tempat pelelangan ikan, baik yang dikelola oleh pemerintah darah maupun pihak ketiga, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Noror 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PcraturanDacrah Kabupaten Jepara Noor 1 Tahun 2010 Tentang Tempat Pelelangan Ikan, untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Perturan Bupati Jepara Noror 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tempat Pelelangan Ikan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Permerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 TAhun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Noror 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan dalam Pasal 5 sisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b). Ketentuan Pasal 16 diubah. Diantara bab VI dan bab VII disipkan 1 (satu) bab baru, yakni BAB VIA, dan disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 51 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2011 No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja,efisiensi, efektivitas
dan produktivitas aparatur serta meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat perlu dilakukan pengaturan kembali hari dan
jam kerja di Lingkungan Pemeritahan Kabupaten Rembang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penentuan waktu dan hari Perangkat Daerah/ unit kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan hari kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rembang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja Pada Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
