Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara
dinas pu dan penataan ruang - kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD. 2017/No. 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan beralihnya penanganan pertamanan dan penerangan jalan umum yang semula berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara, beralih ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ada perubahan nomenklatur Bidang dan Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara dan untuk kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi yang ada perlu diubah sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut, yang meliputi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat; Bidang Penanaman Modal; Bidang Data, Informasi dan Pengaduan; Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha; dan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No.27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. Dalam rangka mengoptimalkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap SOTK Perangkat Daerah; b. beberapa ketentuan SOTK Perangkat Daearah berdasarkan PERBUP No.27 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan; c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan PERBUP tentang Perubahan Atas PERBUP No.27 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam PERBUP No.27 Tahun 2016 diubah sebagai berikut :
Pada Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Susunan Organisai Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
a. Sekda,
b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Humas (Asisten I), terdiri atas :
1. Bagian Pemerintahan 2. Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara 3. Bagian HUMAS dan Protokol.
c. Asisten Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pembangunan (Asisten II), terdiri atas :
1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
d. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III)
1. Bagian Umum 2. Bagian Hukum 3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
Pada Pasal 92 huruf b dihapus sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut : PERBUP No.16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BPPD, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Mahakam Ulu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PERBUP ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 46 Tahun 2017
PENJABARAN - TUGAS POKOK DAN FUNGSI - KECAMATAN RUPIT - KABUPATEN - MUSI RAWAS UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, L.D.2017/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
dan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor
67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Peranqkat Daerah Kabupaten Musi. Rawas utara maka perlu adanya
penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Musi
Rawas Utara
UU No 43 Tahun 1999
UU No 9 Tahun 2003
UU No 33 Tahun 2004
UU No 25 Tahun 2009
UU No 16 Tahun 2013
UU No 5 Tahun 2014
UU No 6 Tahun 2014
UU No 23 Tahun 2014 Sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015
UU No 30 Tahun 2014
PP No 16 Tahun 1994
PP No 9 Tahun 2003
PP No 58 Tahun 2005
PP No 65 Tahun 2005
PP No 73 Tahun 2005
PP No 38 Tahun 2007
PP No 19 Tahun 2008
PP No 18 Tahun 2016
Permendagri No 4 Tahun
2010
Permendagri No 80 Tahun 2015
Perda No 3 Tahun
2016
Perda No 6 Tahun 2016
Perbup No 67 Tahun 2016
Susunan Organısası,Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsı,Kelompok Jabatanfungsıonal,Tata kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan suatu peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, rincian tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2017.
Mencabut Lampiran XV Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Muara Enim beserta perubahannya
63 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2008 dicabut.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan, PejabatjPegawai Pemerintah
Kabupaten Balangan, dilarang menerima hadiah atau
suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan
dengan jabatan dan atau pekerjaannya, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Bupati Balangan tentang Pengendalian Gratifikasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
tahun 2014.
Bupati Balangan tentang Pengendalian Gratifikasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan ruang lingkup meliputi: Pengendalian Gratifikasi; UPG; Soslialisasi; Perlindungan Pelapor Gratifikasi; Pengawasan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
Peraturan bupati ini mencabut Peraturan Bupati Balangan
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar No. 46 Tahun 2017
PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH TAHUN 2017 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
Dasar Hukum Qanun ini adalah: UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU no. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Qanun Kab. Aceh Besar No. 2 Tahun 2006; Qanun Kab. Aceh Besar No. 2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Analisis Beban Kerja, Pelaksana Analisis Beban Kerja, Tim Analisi Beban Kerja, Hasil dan Manfaat Beban Kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
-
-
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat yang lebih optimal perlu dilakukan
pengaturan kembali hari dan jam kerja di Lingkungan
Pemeritahan Kabupaten Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 8 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan jam dan hari kerja serta seragam pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2012 dicabut.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
