Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan, Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia
Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perhitungan, Mekanisme dan Prosedur Penetapan
Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Ait Minum Tirta
Mulia Kabupaten Pemalang;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan
Bab III Dasar Kebijakan Penetapan Tarif Air Minum
Bab IV Kelompok Pelanggan
Bab V Perhitungan Tarif Air Minum
Bab VI Mekanisme dan Prosedur Penetapan Air Minum
Bab VII Biaya Non Tarif Air Minum
Bab VIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2018 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa di Kabupaten Semarang masih banyak masyarakat
yang kekurangan air bersih untuk kehidupan sehari-hari
baik untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan lain,
serta masih kurangnya sarana sanitasi yang layak untuk
kehidupan, sehingga perlu upaya pemenuhan kebutuhan
berupa pemberian bangunan air bersih dan sanitasi kepada
kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bangunan air
bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dapat berjalan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan
tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu
disusun petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan
Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bangunan Air Bersih dan Sanitasi kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2023 No 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengenaan Biaya Penyambungan, Beban Tetap Bulanan, dan Tarif Air Minum kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2023
rencana - induk - sistem - penyediaan - air - minum - kabupaten - ciamis - tahun - 2022 - 2041
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD 2023/12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ciamis Tahun 2022 - 2041
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kab. Ciamis Tahun 2022-
2041, yang ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permen PU & PR No. 27/PRT/M/2016; Perda Kab. Ciamis No. 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Ciamis No. 12 Tahun 2014; Perda Kab. Ciamis No. 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Ciamis No. 5 Tahun 2022; Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Sistematika, Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2023
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD2023/011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bone BolangoNomor 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 28 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Thaun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014, PP No 122 Tahun 2015, PP No 54 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, PERDA Kab Bone Bolango No 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab Bone Bolango No 4 Thaun 2019, PERDA Kab Bone Bolango No 7 Thaun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Perusahaan Daerah Air Minum termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, dokumen pencairan penyertaan modal, pelaksanaan pencairan penyertaan modal, pengendalian dan penghapusan barang milik daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban penyertaan modal, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh 'derajat
kesehatan masyarakat merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa air limbah domestik yang dibuang secara langsung. ke media lingkungan akan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang .merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);
9. Peraturan Peup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P . 68 / Menlhk/ Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Maras Tahun 2014 Nomor 9);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : RUANG LINGKUP
BAB III : TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB IV : KELEMBAGAAN
BAB V :
BAB VI PERIZINAN
BAB VII : HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB VIII : SOSIALISASI DAN PROMOSI
BAB IX : KERJASAMA
BAB X : PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA
BAB XI : INSENTIF DAN DISINSENTIF
BAB XII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII : PEMBIAYAAN
BAB XIV : SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XV : KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVI : KETENTUAN PIDANA
BAB XVII : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII : KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 ( satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
54
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Tahun 2023 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat 4 Peraturan Darah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, perlu dilakukan pengaturan Pengetapan Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kegiatan perekonomian di Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah maka Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018; 0. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Kelompok Pengguna Air Tanah; Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Tanah; Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2023
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Boyolali No. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan p>elayanan dengan
menyesuaikan kenaikan beberapa komponen biaya
operasional dan pemeliharaan pada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali,
perlu menetapkan tarif air minum berdasarkan
golongan/kelompok pelanggan pada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten
Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Penyesuaian Tarif Air Minum, Golongan/Kelompok Pelanggan, Tarif dan Rekening Air Minum, Pembayaran Rekening Air Minum, Larangan dan Denda, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2016 dicabut.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023-2038
ABSTRAK:
bahwa dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertambahan populasi penduduk, dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2013; Peraturan Mentcri Pekerjaan Umum dan Pcerumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2020; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 9 (sembilan) pasal di antaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sistematika dan Penetapan; Penyelenggaraan; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 No 7; http://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Produk%20Hukum_Peraturan%20Bupati_002_202300200016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang
diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
b. bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) dan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dimaksud, Dewan Pengawas telah menyetujui tarif air minum sebagaimana surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Delta Tirta Sidoarjo Nomor: 002/003/DP/I/2023, tanggal 25 Januari 2023, Perihal: Persetujuan Tarif Air Minum Perumda Delta Tirta Sidoarjo
Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/13/ KPTS/013/2023 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/ Kota se Jawa Timur Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2023;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik inodnesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 110);
Setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Perusahaan, dikenakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan sesuai tarif air minum yang ditetapkan.
Pengenaan tarif air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memperhatikan ketentuan tarif sesuai peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
