Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan, pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah, dipandang perlu menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, serta terjadinya penambahan jumlah satuan pendidikan dan penambahan jumlah guru sebagai sasaran tenaga fungsional Pengawas Sekolah, maka perlu melakukan perubahan atas Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 tentang Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, dan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2006
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Formasi Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 12 Seri D Nomor 2), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3, 2. Ketentuan Pasal 11
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
53 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 21 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan
untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak
untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya
masyarakat yang sejahtera adil dan makmur; bahwa dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap risiko kesehatan bagi masyarakat miskin yang
belum memiliki jaminan kesehatan, maka perlu adanya
jaminan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Walikot.a tentang Penyelenggaraan .Jarninan
Kesehatan Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan, sasaran dan tata cara kepesertaan, organiasi Jamkesda, pelayanan kesehatan Jamkesda, jenis jaminan kesehatan daerah, pelayanan kesehatan yang dibatasi, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, tarif pelayanan, tata laksana pelayanan, penyelenggaraan Jamkesda, pembiayaan jamkesda, monitoring dan evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2015.
Peraturan Walikota Nomor 49A Tahun 2012 dicabut.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil, perlu ukuran kinerja utama pada setiap satuan kerja perangkat daerah yang dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.29 Tahun 2014, Permenpan No. Per/09/M.PAN/5/2007, Permenpanrb No.53 Tahun 2014, Perda Sanggau No.16 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pemilihan dan Penetapan IKU, Kriteria dan Penggunaan IKU, Pembinaan dan Koordinasi, Ketentuan Lain-Lain, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2015.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 3 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun No. 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN TUGAS EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA DARI BUPATI KEPADA CAMAT SE KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyempurnaan
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi
Peraturan Desa dari Bupati Kepada Camat se
Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu
untuk mengubah Peraturan Bupati tersebut ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati Kepada Camat se Kabupaten Madiun yang diubah sebagaimana terdapat dalam peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat No. 21 Tahun 2015
APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Rencana Kerja Pembanguan Daerah Tahun Anggaran 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembanguan Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 129 ayat (3) serta Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pedoman penyempurnaan Rancangan (Renja) SKPD;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 64 Tahun 1958;
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 30 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 25 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 17 Tahun 2007;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 109 Tahun 2000;
PP No. 55 Tahun 2005;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 8 Tahun 2006;
PP No. 38 Tahun 2007;
PP No. 41 Tahun 2007;
PP No. 6 Tahun 2008;
PP No. 8 Tahun 2008;
PP No. 26 Tahun 2008;
Perpres No. 87 Tahun 2014;
Perpres No. 2 Tahun 2015;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
Permendagri No. 54 Tahun 2010;
Permendagri No. 1 Tahun 2014;
PERDA Provinsi NTB No. 2 Tahun 2014;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 20 Tahun 2006;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 1 Tahun 2011;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2012;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 8 Tahun 2012.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat taktis dengan dimensi perencanaan jangka pendek (tahunan) dan menjadi landasan operasional dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
106
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 21 Tahun 2015
Tata Cara pelaksanaan Bantuan layak huni bagi rumah tangga miskin dan korban bencana yang dilaksanakan secara swakelola di provinsi gorontalo
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2015/NO.21
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin & Korban Bencana Yang Dilaksanakan Secara Swakelola Di Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penaggulangan Kemiskinan, serta untuk memenuhi rumah layak huni yang menjadi kebutuhan dasar warga negara yang diamantkan undang-undang.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2008; UU No.42 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Perpres No.54 Tahun 2005; Perpres No.15 Tahun 2010; Perpres No.4 Tahun 2015; Permendagri No.39 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.1 Tahun 2014; Perda No.13 Tahun 2013; Pergub No.6 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Rumah Layak huni bagi Rumah Tangga dan Korban Bencana yang diLaksanakan secara Swakelola di Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan sasaran, penganggaran dan pembayaran, mekanisme pelaksanaan swakelola, kriteria dan mekanisme penerima bantuan mahyani.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2015.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
