Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 11 (sebelas) bab 44 (empat puluh empat) Pasal diantaranya : Ketentuan umum; Ruang Lingkup Pengadaan;Para Pihak;Perenanaan dan Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan dan Serah Terima;Pembinaan,Pengawasan, dan Pengadaan Secara Elektronik; Ketentuan Lain-lain; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 74 Tahun 2022
KODE - ETIK - PENYELENGGARA - LAYANAN - PENGADAAN - BARANG - JASA - PADA - BAGIAN - PENGADAAN - BARANG - JASA - DI - KABUPATEN - BOGOR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Unit Kerja Barang/Jasa yang profesional, berintegritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan, telah dibentuk Perbup No. 103 Tahun 2020 Dan dalam rangka optimalisasi penerapan kode etik bagi SDM di unit kerja Barang/Jasa maka perlu membentuk Perbup tentang Kode Etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan, PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 10 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 29 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Pemeriksaan Dan Keputusan, Sanksi, Alamat Pengaduan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 74/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK SUMBERDAYA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN PROBLINGGO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas sumberdaya pengelola pengadaan barang/jasa agar dapat bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Sumberdaya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. kewajiban dan larangan Sumberdaya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ;
b. pembentukan Majelis Pertimbangan Kade Etik;
c. penegakan Kode Etik;
d. sanksi pelanggaran Kode Etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan a berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat
(2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Per KLPP No. 4 Tahun 2021; Per LKPP No. 10 Tahun 2021; Per LKPP No. 12 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 9 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Ketentuan umum, Nilai dasar dan prinsip, Kode etik, Majelis pertimbangan kode etik, Pemeriksaan dan keputusan, Sanksi, Pelayanan hukum, Pembiayaan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 73/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Susunan Organisasi UKPBJ terdiri dari :
a. Kepala UKPBJ;
b. Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
c. Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elekronik;
d. Sub Koordinator Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
Struktur Organisasi UKPBJ sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 72 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah AIr Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2019 ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kab. Indramayu diatur dengan Perbup maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagairnana telah diubah dengan Perpres No. 21 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmendagri No. 153 Tahun 2004; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2018; Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2019; Perda Kab. Indramayu No. 8 Tahun 2019; Perda Kab. Indramayu No. 11 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Jenjang Nilai Dan Metode Pengadaan Barang/Jasa, Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, Standar Harga, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 72 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
Mengubah
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peru bahan harga
yang berlaku guna tertib administrasi dalam
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 perlu
dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi
Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 yaitu tentang biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi
Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2022
PERBUP Kab. Purbalingga No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64
Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2022, perlu mengubah Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2021 tentang
Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun
2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2021
tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2021 diubah.
44 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 72 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Badan
Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
ten tang Pedoman Um um Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG / JASA
BAB IV
PELAKU PENGADAAN
BABV
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BAB VI
PERSIAPAN PENGADAAN
BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
BAB VIII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI
PENYEDIA
BAB IX
ORGANlSASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAB X
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM
BAB XI
MANAJEMEN RISIKO
PENGADAAN BARANG / JASA BUMD
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 71 Tahun 2022
PENETAPAN - STANDAR - SATUAN - HARGA - BARANG - DAN - JASA - PEMERINTAH - KABUPATEN - BOGOR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD, perlu dilakukan penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemkab Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemkab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
5 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
