Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.193 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Desa Dana Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Download file:

Perda Kabupaten Purwerejo...5 Tahun 2008_ocr.pdf

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2008/No.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya memberikan pedoman dan dasar hukum bagi desa dalam melakukan pengaturan terhadap Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Dan Tunjangan, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut.
10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2008

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka

Abstrak

Dana Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2002 tentang Dana Alokasi Desa di Kabupaten Majalengka

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 1 ...2008 tentang ADD.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Alokasi Dana Desa

Abstrak

Dana Desa

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Indramayu No. 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa

Download file:

Perda 21 Tahun 2007.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Alokasi Dana Desa

Abstrak

Dana Desa

Download file:

6perda-nomor-12-ttg-alokasi-dana-desa.pdf

ALOKASI - DANA - DAERAH

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2007/ No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Salah satu sumber pendapatan desa perlu ditunjang dengan dana operasional desa, yang dialokasikan berdasarkan atas pemerataan dan keadilan yang dituangkan dalam Alokasi Dana Desa.
UU RI No. 14 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA Kab. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; PERDA Kab. Sukabumi No. 37 Tahun 2000; PERDA Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2001; PERDA Kab. Sukabumi No. 20 Tahun 2003; PERDA Kab. Sukabumi No. 1 Tahun 2006
Peraturan Perda ini mengatur tentang Alokasi Dana Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penetapan Alokasi Dana Daerah; Perhitungan Alokasi Dana Desa; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2007.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur tentang Alokasi Dana Daerah
7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Dana Desa

Download file:

PERDA NO 10 TH 2007 KEDUD...N_PERANGKAT_DESA.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Alokasi Dana Desa

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

PERDA NO 9 TH 2007 ALOKASI DANA DESA.pdf

DANA DESA

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2007/9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan maupun pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
PERDA ini mengatur mengenai alokasi dana desa yang dimaksudkan diberikan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
12 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Sumber Pendapatan Desa

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

PERDA NO 8 TH 2007 SUMBER_PENDAPATAN_DESA.pdf

SUMBER PENDAPATAN - DESA

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2007/8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumber Pendapatan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
PERDA ini mengatur tentang sumber pendapatan desa yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah sebesar 10%, bagi hasil dari retribusi daerah tertentu, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2007.
17 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Dana Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa

Download file:

PERDA NO 17 TAHUN 2006.pdf

KEDUDUKAN-KEUANGAN-KEPALA-DESA-DAN-PERANGKAT-DESA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2006/NO.17, TLD/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: : a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai; b. bahwa untuk adanya dukungan keuangan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan atau penghasilan lain yang sah. (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai garapan tanah kas desa dan atau penghasilan lain yang sah. (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai garapan tanah kas desa dan atau penghasilan lain yang sah. (4) Penghasilan tetap dan atau penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dalam peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 22 Seri D Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Sumber Pendapatan Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Dana Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa

Download file:

PERDA NO 16 TAHUN 2006.pdf

SUMBER-PENDAPATAN-DESA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2006/NO.16, TLD/NO.08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumber Pendapatan Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Sumber Pendapatan Desa.
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Materi Pokok Perda ini adalah: Jenis Sumber Pendapatan Desa, terdiri atas : a. Pendapatan Asli Desa meliputi : 1) Hasil Usaha Desa; 2) Hasil Kekayaan Desa ; 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat; 4) Hasil Gotong Royong ; 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, meliputi : 1) bagian dari perolehan pajak dan Retribusi Daerah; 2) bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten; c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi. d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kebupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 08 Seri D Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 21 Seri D Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Ciamis

Abstrak

Dana Desa

Download file:

PERDA 12 TAHUN 2006 ALOKASI DANA DESA.pdf

ALOKASI - DANA - DESA -(add) - DI - KABUPATEN - CIAMIS

2006

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD 2006/12 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Ciamis

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotongroyong, Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004,Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004
Peraturan Daerah ini memuat tenteng ketentuan umum, prinsip kebijakan alokasi dana desa,tujuan,sumber dan penggunaan alokasi dana desa,pelaksanaan,pertanggungjawaban,pengawasan dan pembinaan,ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006.
9 hlm

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2008.