Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.850 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penetapan Desa

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Desa

Download file:

Perda Kbm 12_2023.pdf

penetapan desa

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2023/NOMOR.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Desa

ABSTRAK:

bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan penegasan penetapan desa di Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penetapan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup, Penetapan Desa, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
16 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Peraturan Daerah Belitung...ng Keuangan Desa.pdf

KEUANGAN-DESA

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga perlu dilakukan pencabutan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
PERDA ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006
3

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Klaten

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Klaten No. 1 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten

Download file:

Perda Klaten Tahun 2023 No 9_ocr.pdf

Pencabutan Peraturan

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2023/No.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Klaten.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Klaten dicabut.
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Desa Wisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Desa

Download file:

2023pd3308008.pdf

desa wisata

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NOMOR.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa Wisata

ABSTRAK:

bahwa potensi, kebudayaan, dan kekayaan alam di wilayah pedesaan merupakan sarana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa; bahwa diperlukan upaya yang terencana, sistematis, dan komprehensif untuk mengembangkan wilayah pedesaan melalui kebijakan penetapan, pembangunan, dan pengembangan Desa Wisata; bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam penetapan, pembangunan, dan pengembangan Desa Wisata diperlukan pengaturan mengenai Desa Wisata; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Penetapan Desa Wisata, Pembangunan dan pengembangan Desa WIsata, Pengelolaan Desa Wisata, Pengembangan Usaha Pariwisata pada Desa Wisata, Promosi Desa WIsata, Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Desa Wisata, Hak, Kewajiban dan larangan, Sinergitas dan Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
28 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENATAAN DESA

Abstrak

Desa

Download file:

PERDA_NO_8_TAHUN_2023_TENTANG_PENATAAN_DESA.pdf

DESA

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kabupaten Sampang Tahun 2023 No 8; http://jdih.sampangkab.go.id/upload/681/PERDA_NO_8_TAHUN_2023_TENTANG_PENATAAN_DESA.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 1 Tahun 2017.
(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pembentukan Desa; b. Penghapusan Desa; c. Penggabungan Desa; d. Perubahan status Desa; dan e. penetapan Desa. Penataan Desa sebagaimana dimaksud berupa: a. pembentukan Desa; b. penghapusan Desa; dan c. perubahan status Desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENETAPAN DESA

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

perda-7-2023Tabanan.pdf

TENTANG-PENETAPAN-DESA

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENETAPAN DESA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di desa perlu dilakukan penetapan desa; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
-
-
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Desa

Download file:

Perda Nomor 7 Tahun 2023 (BUMDES).pdf

BADAN – USAHA – MILIK – DESA

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2023/Nomor 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemanfatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; guna meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa untuk dikelola secara efektif, efisien dan transparan terhadap potensi desa yang ada di Kabupaten Karawang.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 60 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang pendirian BUM Desa yang dimaksudkan sebagai upaya menam[ung seluruh kegiatan perekonomian dan/ atau pelayanan umum yang dikelola Desa dan/atau kerjasama antara desa. Pengaturan tersebut meliputi Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama, Kepemilikan dan Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama, Jenis Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Kerugian dan Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Asosiasi, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
40 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf

dana desa

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, perlu mengatur Prioritas Penggunaan Dana Gampong dan Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2022 ; Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur 18 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prioritas Peggunaan Dana Gampong, BAB III Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, BAB IV Publikasi dan Pelaporan, BAB V Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi, BAB VI Ketentuan Lain-lain, BAB VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
27

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017

Download file:

Perda Kbm 6_2023.pdf

badan usaha milik desa

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2023/NOMOR.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli desa, dengan berasaskan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa; bahwa dalam rangka pembinaan pemerintah desa di bidang peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa agar mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya, maka dipandang perlu adanya pedoman pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Prinsip, Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Perpajakan dan Retribusi, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 dicabut.
51 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Abstrak

Desa

Download file:

PERDA_NO_6_TAHUN_2023_TEN...N_PERMUSYAWARATA.pdf

DESA

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kabupaten Sampang No 6; http://jdih.sampangkab.go.id/upload/679/PERDA_NO_6_TAHUN_2023_TENTANG_BADAN_PERMUSYAWARATA.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sampang.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan uU No 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015l UU No 2 Tahun 2020; UU No 11 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 110 Tahun 2016.
Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: a. kedudukan dan keanggotaan; b. kelembagaan BPD; c. fungsi BPD; d. tugas dan Kewenangan BPD; e. hak dan Kewajiban BPD; f. peraturan tata tertib BPD; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2), yang mengatur ketentuan tentang Badan Permusyawaratan Desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan pelaksana dari peraturan ini disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT