Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 408 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi, Bantuan Hukum dan Pemberian Penghargaan kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Lingkup Pemerintah Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download file:

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 2023.pdf

PENYELENGGARAAN-PELAYANAN-KONSULTASI,-BANTUAN-HUKUM-DAN-PEMBERIAN-PENGHARGAAN-KEPADA-ANGGOTA-KORPS-PEGAWAI-REPUBLIK-INDONESIA-LINGKUP-PEMERINTAH-DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kab. Gowa 2023 N0.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi, Bantuan Hukum dan Pemberian Penghargaan kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Lingkup Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Negara, yang mengabdikan dirinya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu pada saat meninggal dunia perlu untuk memberikan penghormatan terakhir serta penghargaan yang layak atas pengabdian yang telah diberikan; bahwa sebagai bentuk penghormatan, perhatian dan upaya meringankan beban bagi anggota KORPS Pegawai Republik Indonesia sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang mengalami masalah hukum atau musibah berupa kematian perlu diberi pelayanan secara profesional; bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari tugas kedinasan, maka untuk menjamin upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan hukum berupa jasa hukum bagi anggotanya.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2009: UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 94 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Korps Pegawai Republik Indonesia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Anggota KORPRI, Persemayaman, Pemakaman, Bantuan Hukum. BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV LAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Jenis Layanan yang diberikan. Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Layanan. Bagian Ketiga Prinsip Pemberian Layanan. BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN. BAB VI UPACARA PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN Bagian Kesatu Upacara Persemayaman. Bagian Kedua Upacara Pemakaman. BAB VII PEMBIAYAAN. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Lampung Barat No. 51 Tahun 2018 tentang KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lampung Barat

Download file:

Perbup Nomor 16 Tahun 2023.pdf

KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang dan J asa
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2004; PP no. 94 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; LKPP No. 4 Tahun 2021; LKPP No. 10 Tahun 2021; LKPP No. 12 Tahun 2021; Perda Lampung Barat NO. 8 tahun 2016
Peraturan Daerah menetapkan mengenai Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
12 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci

Abstrak

Kode Etik

Download file:

2023pb1501015.pdf

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2023 (15): 27 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci

ABSTRAK:

a. bahwa Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kerinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan i Pembinaan Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan nilai-nilai Kepatuhan, loyalitas, dedikasi clan keadilan dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, sehingga terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, bermoral, dan dapat menjamin terpiliharan.ya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas serta meningkatnya kinerja Pegawai Negeri Sipil; b. c. Mengingat bahwa untuk menjamin rasa Keadilan dan azaz akuntabilitas dan transparan, maka perlu pedoman teknis tata cara Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kerinci;
UU No 58 Tahun 1958; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 5 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; PP No 94 Tahun 2021; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala BKN No 6 Tahun 2022; Perda Kerinci No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kerinci No 5 Tahun 2016; Perda Kerinci No 9 Tahun 2019;
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin, berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, serta ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
27

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download file:

Perbup No. 15 Tahun 2023.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara - Kode Etik

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERBKN No. 3 Tahun 2020.
Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
18 Halaman, IX Bab

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Daerah

Abstrak

Kode Etik Laporan Harta Penyelenggara Kekayaan Negara

Download file:

Perbup Bulungan 15-2023.pdf

Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Daerah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2023 (15)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Daerah

ABSTRAK:

Pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan ini meliputi adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan jabatan pimpinan pratama, administrator, pengawas, serta jabatan fungsional tertentu, yang perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan, mengumumkan, dan bersedia diperiksa terkait harta kekayaannya. Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2019, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2019 mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kabupaten Bulungan, sudah tidak sesuai dengan peraturan terbaru, sehingga perlu diganti. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2017; PP No.94 Tahun 2021; Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No.2 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Daerah, meliputi ketentuan umum, LHKPN, penyampaian LHKPN, verifikasi LHKPN, pengumuman LHKPN, Unit Pengelola LHKPN, pengawasan, sanksi administratif, tata cara penjatuhan sanksi hukuman disiplin, dan penghargaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Bupati Bulungan No. 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 No. 2) Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 No. 24)
16 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Etik Sumber Daya Manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Download file:

Perbup Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2023.pdf

Kode etik - Pengadaan barang/jasa

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD 2023 (398) : 18 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

(a.) Bahwa untuk memberikan pedoman bagi sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu pengaturan tentang kode etik sumber daya ,anusia u it kerja barang/jasa; (b.) Bahwa peraturan bupati nomor 3 tahun 2017 tentang kode etik pengelola barang/jasa Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-Undangan dan kebutuhan pengatran sehingga perlu diganti; (c.) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu mmenetapkan peraturan Bupati tentang kode etik sumber daya manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan bupati ini mengatur mengenai kode etik sumber daya manusia unit kerja pengadaan barang/jasa, meliputi ketentuan umum, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, penegakan kode etik, majelis pertimbangan kode etik, sekretariat majelis pertimbangan kode etik, pengaduan pelanggaran kode etik, sanksi, pelayanan hukum, pembiayaan, ketentuan lain, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Abstrak

Kode Etik Pengawasan/Audit Internal

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2017

Download file:

2023pb3322012.pdf

kode etik - aparat pengawasan intern pemerintah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2023/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka profesionalisme tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 201 7 tentang Kode Etik Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kode Etik, Majelis Kode Etik, Larangan, Kategori Pelanggaran dan Sanksi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2017 dicabut.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Abstrak

Standar/Pedoman Kode Etik Proses Bisnis

Download file:

PERBUP BONBOL NO 12 TAHUN 2023.pdf

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD2023/12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk bahwa penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penegakan Perda dan/atau Perkada untuk mencapai kondisi dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014, UU No 13 Tahun 2022, PP No 16 Tahun 2018, Permendagri No 26 Tahun 2020, PP No 94 Tahun 2021, Permendagri No 17 Tahun 2019, PERDA Kab Bone Bolango No 1 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja, kode etik POL PP, majelis kode etik dan petugas tindak internal, pemeriksaan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik, sanksi pelanggaran kode etik POL PP, rehabilitas, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Terdiri dari 48 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Abstrak

Pengadaan Barang / Jasa Kode Etik

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.

Download file:

PERBUB 11 TAHUN 2023 _KODE_ETIK_UKPBJ.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil reviu tata kelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 710/118/INSP./VIII/2022 dan untuk penyesuaian regulasi perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 9.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng ( Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 67) diubah sebagai berikut : Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Pasal 1 Pengertian Daerah, Pemerintah, Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah , Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran , Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Hukum, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Agen Pengadaan, Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Fungsional, Personil, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa, Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, pelaku usaha, Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi, Jasa Lainnya, Dokumen Pemilihan, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, E-markatplace Pengadaan Barang, Toko Dalam Jaringan. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehinggaPasal 4 berbunyi sebagai berikut : Berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap pejabat struktural dan pejabat penyelenggara pengadaan barang/jasa wajib patuh pada etika kode etik yang sudah ditetapkan. Ketentuan huruf b,huruf d,dan huruf e Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa : a. Teguran tertulis; b. Pemotongan tunjangan kinerja daerah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; c. Mutasi dari Bagian Pengadaan barang/jasa; d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 . (dua belas) bulan ; dan e. Pemberhentian/pembebasan dari jabatan struktural/ jabatan fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa

Abstrak

Kode Etik

Download file:

pb92023.pdf

kode etik

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2023/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, personel pada Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah, unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit kerja bidang hukum; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
3 Halaman

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT