Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1961

Menemukan 877 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 10 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1961
Pembentukan Kejaksaan Tinggi

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 1961
Pengubahan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaga-Negara Tahun 1961 Nomor 5) Mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Menteri Republik Indonesia Dahulu dan Bekas Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat Serta Janda-Janda dan/atau Anak Yatim Piatunya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1961
Pembentukan Dewan Tanda Kehormatan Republik Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Presiden No.78 tahun 1960
Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 1961
Kedudukan Hukum, Nama Jabatan, Gelar, Penghasilan dan Keuntungan-Keuntungan Lainnya Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 2 Tahun 1960 tentang Nama Jabatan Dan Gelar, Kedudukan, Penghasilan Dan Larangan Keanggotaan Partai Politik Wakil Kepala Daerah Tingkat I
  2. PERPRES No. 5 Tahun 1959 tentang Nama Jabatan, Gelar, Kedudukan Dan Penghasilan Kepala Daerah Serta Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1961
Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Angkatan Laut

Partai Politik dan Pemilu Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1961
Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

Kehutanan dan Perkebunan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 21 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1961
Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
Mengubah :
  1. UU No. 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1961
Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Minahasa Tentang Pajak Potong Hewan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan