Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dan penjabarannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2015.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 20 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun 2015
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam tahun berjalan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2015, maka perlu disusun dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015 sebagai acuan APBD Perubahan Tahun 2015.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 29 Tahun 1959; UU No 38 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2015 sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014. Beberapa ketentuan yang diubah tersebut adalah: Pasal 2 Ayat (2) diubah; pasal 3 BAB III diubah; perubahan pada Sistimatika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun
2015.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2015.
Peraturan ini mengubah Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
Peraturan ini terdiri atas 5 Halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2015
Pedoman Perencanaan Manajemen Data Dan Informasi Pemerintah Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2015/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Manajemen Data Dan Informasi Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan tersedia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pedoman Perencanaan Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 17 Tahun 2003 ;3.UU No.25 Tahun 2004
;4.UU No.33 Tahun 2004 ;5.UU No. 23 Tahun 2014 ;6.PP No.58 Tahun 2005
;7.PP No.39 Tahun 2006 ;8.PP No. 3 Tahun 2007 ;9.PP No.6 Tahun 2008
;10.PP No. 8 Tahun 2008 ;11.Perda Kab Serang No. 26 Tahun 2006 ;12.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008 ;13.Perda Kab Serang No.3 Tahun 2009 ;14.Perda Kab Serang No. 4 Tahun 2011 ;15.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011
;16.Perda Kab Serang No.19 Tahun 2011 ;17.Perda Kab Serang No. 20 Tahun 2011
;18.Perda Kab Serang No. 7 Tahun 2012 ;19.Perda Kab Serang No.12 Tahun 2012
;20.Perda Kab Serang No.13 Tahun 2012 ;21.Perda Kab Serang No.8 Tahun 2013
;22.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan
;3.ruang lingkup pedoman perncanaan manajemen data dan informasi pemerintah kabupaten serang;4.sistematika penulisan pedoman perencanaan manajemen data dan informasi pemerintah kabupaten serang;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2015.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UATARA TAHUN 2015 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Darurat No. 4 Th 1956, UU No 17 Th 2003, UU No 1 Th 2004, UU No 25 Th 2004, UU No 33 Th 2004, UU No 26 Th 2007, UU No 12 Th 2011, UU No 6 Th 2014, UU No 23 Th 2014, PP NO 55 Th 2005, PP No 58 Th 2005, PP No 73 Th 2005, PP No 8 Th 2006, PP NO 39 Th 2006, PP NO 38 Th 2007, PP NO 8 Th 2008, PP No 43 Th 2014, Permendagri No 54 Th 2010, Perda Kab Bengkulu Utara No 1 Th 2008 dan Perda Kab Bengkulu Utara No 2 Th 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan. Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2015.
31 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2015
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2015/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
Bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP no. 56 tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Qanun Kab. Aceh Besar No. 3 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Standar Operasional Prosedur Pengadaan, Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Standar Operasional Prosedur Penggunaan, Standar Operasional Prosedur penatausahaan, Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan, Standar Operasional Prosedur Pengamanan, Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan, Standa Operasional Prosedur Penilaian, Standar Operasional Prosedur Penghapusan, Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2015.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 20 Tahun 2015
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 20 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mensinergikan mekanisme politis, teknokratis, dan partisipatif.
b. bahwa pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sistem pengelolaan pembangunan yang berakar budaya bangsa Indonesia, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek dan tahapan proses
pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelestarian hasil pembangunan daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663), Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017.
mengatur mengenai sistem perencanaan pembangunan partisipatif yang memuat asas dan tujuan di bentuknya peraturan sistem perencanaan pembangunan partisipatif dengan ruang lingkup tingkat desa / kelurahan, kecamatan dan tingkat kota, pendekatan dan Tahapan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif, kelembagaan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif beserta hak dan kewajiban bagi masing - masing lembaga. Partisipasi Masyarakat dan peran pemerintah daerah, penganggaran dan pagu indikatif, koordinasi pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif, pengawasan, serta mengatur tentang data dan sistem informasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurusan Izin Pernyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk upaya mewujudkan penataan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang bersih, rapih dan perlu melakukan pengaturan dan penertiban tentang izin penyelenggaraan reklame.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 87 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengurusan Izin Penyelenggaraan Reklame di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Jenis Reklame; Standar Reklame; Ketentuan Perizinan; Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin; Kewajiban; Pencabutan Izin; Pengawsasan, Penutupan dan Pembongkaran Reklame; Larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 20 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 20 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengatur kembali mengenai ketentuan hari dan jam kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : uu No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1984, Keputusan Presiden republic Indonesia No. 68 Tahun 1995, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004.
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 12 Tahhun 2011 tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2015.
5 halaman dan 2 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
