Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.302 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Menag No. 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Imam Bonjol Padang

Download file:

Permenag Nomor 37 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Download file:

Permenag Nomor 33 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Permenag Nomor 32 TAHHUN 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Permenag Nomor 30 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Permenag Nomor 27 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Statuta Institut Agama Hindu Negeri Tampung Peyang Palangka Raya

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 73 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palagka Raya

Download file:

Permenag Nomor 25 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekoah TInggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Menag No. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Mengubah

Peraturan Menag No. 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya

Download file:

Permenag Nomor 24 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Menag No. 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Mengubah

Peraturan Menag No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
Peraturan Menag No. 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

Download file:

Permenag Nomor 23 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penelitian dan Pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Permenag Nomor 18 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Permenag Nomor 17 Tahun 2019.pdf

STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

2019

Peraturan Menteri Agama NO. 17, BN.2019/NO.1046,Peraturan.go.id: 52 hlm.

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang baik pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, perlu dibentuk Statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699); 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76); 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231); 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509); 18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 19. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 483); 20. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 121); 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160); 22. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082); 23. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
Mengatur tentang: a. ketentuan umum b. visi dan misi c. identitas d. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi e. sistem pengelolaan f. sistem penjaminan mutu internal g. tata kelola h. kode etik i. bentuk dan tata cara penetapan peraturan j. perencanaan k. pendanaan dan kekayaan l. sarana dan prasarana m. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
52 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.