indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.8 Tahun 2006; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.16 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan dan Ruang Lingkup, Indikator Kinerja Utama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2012.
Terdiri dari 41 halaman dengan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2010
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Depok No. 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Ngeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok
Mengubah
PERWALI Kota Depok No. 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil /Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil /Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2007
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 23, jdih.bkn.go.id : 7 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota No. 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 No 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud diatas diperlukan rangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan terkait proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP); bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dibentuk pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
UU No 12 Tahun 1956; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 10 Tahun 2011; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 15 Tahun 2016; dan Perbup Lima Puluh Kota No 45 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Prinsip Manfaat dan Ruang Lingkup; Jenis, Format, Simbol dan Dokumen SOP; Langkah-langkah Penyusunan SOP-AP; Persiapan; Identifikasi Kebutuhan; Penyusunan SOP; Pelaksanaan; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Evaluasi; Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2010/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut
sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian tugas
dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; URAIAN TUGAS DINAS PERTIMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANAH LAUT; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
56 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dan surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/507/keuda tanggal 29 Januari 2021 Hal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menetapkan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan parameter dan system perhitungan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Selain itu, kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu bentuk komitmen dan penghargaan Bupati dan Wakil Bupati kepada Aparatur Sipil Negara yang berpedoman sesuai dasar hukum, kriteria, dan indikator perhitungan yang terukur dan jelas dalam rangka peningkatan disiplin, motivasi, dan semangat kerja sehingga akan mewujudkan optimalisasi pencapaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PERMENKES No. 21 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No. 19 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENPAN-RB No. 1 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020; Keputusan MENDAGRI No. 800-4700 Tahun 2020; PERDA No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 3 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2020; PERBUP No. 61 Tahun 2019; PERBUP No. 80 Tahun 2019; PERPBUP No. 274 Tahun 2020; PERBUP No. 231 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; maksud, tujuan, prinsip dan peruntukan; pembentukan tim pelaksanaan TPP; persyaratan umum pemberian TPP; mekanisme penetapan TPP; parameter dan rumus, pertimbangan besaran TPP dan kriteria/rekening belanja; ASN penerima, jangka waktu, penguruangan, sistem pembayaran dan ketentuan Plt./Plh.; variabel penilaian pembayaran; honorarium serta insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah; sanksi, pengawasan dan pengendalian; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2012/No.23 Seri E Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa yang Telah Diberhentikan dengan Hormat dari Jabatan sebagai Sekretaris Desa Karena Tidak Memenuhi Persyaratan untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa sebagai pedoman dalarn pemberian
kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak
memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil, telah diterbitkan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris
Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang
diberhentikan dengan hormat karena habis masa
jabatannya, meninggal dunia atau mengundurkan
diri; bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dan perubahan peraturan perundang
undangan, sehingga Peraturan tersebut perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan
Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Kompensasi bagi Sekretaris Desa Yang
Telah Diberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatan
Sebagai Sekretaris Desa Karena Tidak Memenuhi
Persyaratan Untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri
Sipil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penerima dan besaran kompensasi sekdes, tata cara pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2012.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2009 dicabut.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
