Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2021

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; maksud, tujuan, prinsip dan peruntukan; pembentukan tim pelaksanaan TPP; persyaratan umum pemberian TPP; mekanisme penetapan TPP; parameter dan rumus, pertimbangan besaran TPP dan kriteria/rekening belanja; ASN penerima, jangka waktu, penguruangan, sistem pembayaran dan ketentuan Plt./Plh.; variabel penilaian pembayaran; honorarium serta insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah; sanksi, pengawasan dan pengendalian; ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banyuasin

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pangkalan Balai

Tanggal Penetapan

29 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

29 Januari 2021

Tanggal Berlaku

29 Januari 2021

Sumber

BD.2021/No 23

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Bidang

Halaman ini telah diakses 1451 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bubapati Banyuasin No 23 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tambahan-penghasilan-aparatur-sipil-negara

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2021/No 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dan surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/507/keuda tanggal 29 Januari 2021 Hal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menetapkan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan parameter dan system perhitungan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu bentuk komitmen dan penghargaan Bupati dan Wakil Bupati kepada Aparatur Sipil Negara yang berpedoman sesuai dasar hukum, kriteria, dan indikator perhitungan yang terukur dan jelas dalam rangka peningkatan disiplin, motivasi, dan semangat kerja sehingga akan mewujudkan optimalisasi pencapaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PERMENKES No. 21 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No. 19 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENPAN-RB No. 1 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020; Keputusan MENDAGRI No. 800-4700 Tahun 2020; PERDA No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 3 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2020; PERBUP No. 61 Tahun 2019; PERBUP No. 80 Tahun 2019; PERPBUP No. 274 Tahun 2020; PERBUP No. 231 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; maksud, tujuan, prinsip dan peruntukan; pembentukan tim pelaksanaan TPP; persyaratan umum pemberian TPP; mekanisme penetapan TPP; parameter dan rumus, pertimbangan besaran TPP dan kriteria/rekening belanja; ASN penerima, jangka waktu, penguruangan, sistem pembayaran dan ketentuan Plt./Plh.; variabel penilaian pembayaran; honorarium serta insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah; sanksi, pengawasan dan pengendalian; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2021

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT