PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Selatan No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaen Ogan Komering Ulu Selatan
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Selatan No. 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERBUP No. 26 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai kedudukan, uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka mencabut :
1. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan;
2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi
Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan;
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Staf
Ahli Bupati Ogan Komering Ulu selatan.
49 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2020
pedoman - penyusunan - indikator - kinerja - individu - pegawai - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2021/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Individu Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa manajemen kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumber daya aparatur sebagai rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai Dan untuk mewujudkan manajemen kinerja tersebut disusun indikator kinerja individu pegawai di Lingkungan Pemkab Bekasi yang terkait dengan sistem kompensasi, pengembangan kompetensi, serta pembinaan kepegawaian maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Individu Pegawai di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan Kinerja, Target Kinerja, Tindak Lanjut, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD 2023 (23)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pelaksiinaan mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga menjamin pelaksanaan muta si dan promosi yang akuntabel dan transparan, serta agar pelaksanaan mutasi dan promosi dapdt terlaksana dengan baik sesuai ketentuan peraturap perundang-undangan perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, UU No 20 Tahun 2023, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, Permendagri No 58 Tahun 2019, Peraturan BKN No 5 Tahun 2019, Perwako Gorontalo No 32 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
Terdiri dari 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2024
susunan ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2024/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan dalam rangka penyelarasan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan di Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan urusan Pemerintah Pusat, maka Peraturan Bupati Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin perlu dicabut dan disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959 UU No 23 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 45 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 282 Tahun 2021.
Dalam peraturan diatur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin, Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, kepegawaian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraiaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin.
18 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 23, BN 2017 (1520) : 6 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2022
prosedur - mutasi - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang PNS di Lingkungan Pemkab Bandung Barat telah ditetapkan dengan Perbup Bandung Barat No. 3 Tahun 2017 namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan kebijakan dan perpu, sehingga ketentuan tersebut perlu diganti maka perlu menetapkan Perbup tentang Prosedur Mutasi PNS di Lingkungan Pemda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 17 Tahun 2020; Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019; Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019; Permendagri No. 58 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah Atau Antar Perangkat Daerah, Mutasi PNS Dari Instansi Lain Ke Pemerintah Daerah, Mutasi PNS Daerah Kabupaten Ke Instansi Lain, Pegawai Dipekerjakan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
12 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada warga Kota Bandar Lampung, dipandang perlu para pegawai
menggunakan pakaian seragam yang berciri khas (khusus) bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung; Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pakaian Seragam di Lingkungan Dinas Kependudukan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, warna dan jenis serta kelengkapan pakaian seragam, waktu penggunaan pakaian, bentuk dan model serta spesifikasi teknis pakaian seragam.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
9 HLM, Penjelasan : - hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat