Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UraianTugas Jabatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta sebagai pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari Tugas dan Fungsi Sekretariat, Tugas dan Fungsi Bidang penyusunana Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi, Tugas dan Fungsi Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2016 lentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2018
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999 , UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2006, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 33 Tahun 2017,Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2008, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 70 Tahun 2014, Perbup Kabupaten Limapuluh Kota No. 79 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018, dengan sistematika sebagai berikut :
Pasal 1:
Anggaran Belanja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 683.749.705,- berupa belanja tidak langsung;
Pasal 2
Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.683.749.705,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : 1. Belanja Pegawai / Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar : Rp. 283.749.705,00 2. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar : Rp. 400.000.000,00
Pasal 3
Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.283.749.705,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 diatur sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.283.749.705,00 dirinci sebagai berikut :
a. Gaji Pokok/Uang Representasi Rp. 59.685.308,00
b. Tunjangan Keluarga Rp. 7.072.556,00
c. Tunjangan Jabatan Rp. 107.433.554,00
d. Tunjangan Beras Rp. 6.405.610,00
e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 5.091.953,00 f. Iuran Jaminan Kesehatan /BPJS Kesehatan Rp. 98.060.724,00
Jumlah Belanja Pegawai Rp. 283.749.705,00
Pasal 4
Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.400.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 diatur sebagai berikut : 1. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran Rp.400.000.000,- atau sebesar Rp. 240.000.000, 2. Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp.400.000.000,- atau sebesar Rp. 160.000.000,-
Dan seterusnya (terlampir)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan terjadi pergeseran kegiatan
antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan yang menyebabkan kelebihan saldo anggaran
sehingga harus digunakan untuk tahun berjalan,
perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017; PERMENDAGRI NO.32 Tahun 2017; PERBUP NO.31 Tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen penyempurnaan
perencanaan pembangunan untuk Tahun 2018 dan sebagai pedoman
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018. Perubahan RKPD Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman
operasional bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENURUNAN MASALAH GIZI STUNTING DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang
bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan (1000 HPK). Masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 28 tahun 2004; Perpres No. 42 Tahun 2013; Permentan No. 4 Tahun 2010; Permenkes No. 75 Tahun 2013; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 41 Tahun 2014; Perda No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang penurunan masalah gizi stunting dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, asas, tujuan dan maksud, pilar penurunan stunting, ruang lingkup, pendekatan, edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi, penelitian dan pengembangan, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, penajaman sasaran wilayah penurunan stunting, peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Kecamatan Tayu Kabupaten
Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 64 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2017-2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 48 Tahun 2018
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2018/No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 36 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1998; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014; PERMENDESAPDTT No. 1 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 3 tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Keanggotaan BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Hak , Kewajiaban dan Wewenang BPD, Rapat-Rapat, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan serta Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 48 Tahun 2018
DESA DAN KELURAHAN - PEDOMAN EVALUASI PERKEMBANGAn
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2018/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan
desa dan kelurahan, kemajuan kemandirian, keberlanjutan
pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing
desa dan kelurahan melalui pembangunan desa dan
kelurahan, sehingga perlu dilaksanakan evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan; bahwa agar pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan
kelurahan dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun
Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan
Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Purbalingga Tahun
2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan Pedoman Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan PasaJ 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 6 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Satpol PP terdiri dari Tugas dan Fungsi Sekretariat, Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Tugas dan Fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat, Tugas dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Kecamatan Batangan
Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 64 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Minahasa Utara No.48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Tipe A Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu melakukan perubahan tugas pokok dan fungsi dinas komunikasi dan informatika serta persandian Tipe A Kabupaten Minahasa Utara.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 16 Tahun 2018;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perka LKPP No. 14 Tahun 2018;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2016;
- Perbup Minahasa Utara No. 78 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan tugas kepala bidang e-government dan kepala seksi teknologi informasi komunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
4 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh dan 1 halaman lampiran (2 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
