Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2021/NO.11, LL KAB. KAPUAS HULU : 12 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, Desa Tanjung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.141 Tahun 2017, Permendagri No.45 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No.4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Peta Batas Wilayah dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Perbup ini terdapat 10 halaman dan 2 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2021
pajak daerah-retribusi daerah-desa-tiyuh-pekon-bagi hasil pajak-bagi hasil retribusi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Triwulan IV Untuk Setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Triwulan IV Untuk Setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020
Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2021
PERBUP Kab. Cilacap No. 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 179 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Perbup. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Perbup Cilacap No. 179 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya perubahan perhitungan besaran Alokasi Dana Desa tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, maka Perbup CIlacap No. 179 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab. Cilacap No. 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab. Cilacap No. 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap No. 179 Tahun 2020 tentang Tata Cara Alokasi Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan ALokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Ketentuan Pasal 5 dalam Perbup No. 179 Tahun 2020 diubah
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dianggap tidak sesuai
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dan dihapus sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 diubah
Ketentuan Pasal 22 ayat 4 (empat) dihapus,
Ketentuan Pasal 23 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bhuana Jaya dengan Desa Suka Maju tanggal 13 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Mulawarman dengan Desa Suka Maju tanggal 14 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Separi dengan Desa Suka Maju tanggal 15 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang Segmen Desa Segihan, Desa Giri Agung dengan Desa Sukamaju tanggal 6 November 2014, Berita Acara Rapat Internal
membahas Batas Kecamatan Marangkayu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang Segmen (Desa Santan
Ulu dengan Desa Mulawarman dan Desa Suka Maju) Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 5 Juli 2019,
Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Tenggarong Seberang dengan Kecamatan Marangkayu Segmen
Desa Sukamaju, Desa Mulawarman dan Desa Santan Ulu tanggal 11 Juli 2019, Berita Acara Rapat Penataan
Batas Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang dengan Kecamatan Marangkayu tanggal 23 September 2019, Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Desa Separi dengan Desa Suka Maju tanggal 2 Januari 2021, Berita Acara Musyawarah Penetapan Tapal Batas antara Desa Mulawarman dan Desa Suka Maju tanggal 15 Januari 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 51 TAHUN
2020 TENTANG DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor 51 Tahun 2020 tentang Dana Bantuan Pemilihan
Kepala Desa Serentak Tahun 2021 yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51
Tahun 2020 tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa
Serentak Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun
2015; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2020
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51
Tahun 2020 tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa
Serentak Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
mengubah Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51
Tahun 2020 tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa
Serentak Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung Di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 59 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENKEU No. 222/PMK.07/2020; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung Di Kabupaten Kepulauan Sangihe
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bah wa ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa haru disesuaikan dengan dinamika sosiologis
akibat bencana non alam pandemi Corona Virus Dise e 2 019
(COVID- 19) sebagairnana diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 20 14 tentang Pemilihan Kepala De a ;
b . bahwa dalam rangka penyelenggaraan p emilihan Kep a Desa
diperlukan upaya menegakkan protokol kesehatan untuk
mencegah dan men ekan risiko penyebaran Corona Virus
Disease 2 0 19 (COVID-1 9J;
c . bahwa seb agai upaya menegakan protokol kesehatan pada
pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan epala Desa,
dipandang perlu m enetapkan p edoman penyelen ggaraan
Pemilihan Kepala Desa Dalam Ma sa Pandemi Cor na Virns
Disease 2 019 (CO VID- 19);
d . bahwa b erda sarkan p ertimbangan s bagairnana dimaksud
dalam h u ruf a dan h u ruf b , perlu m en etapkan Peraturan
Bu p ati Ta sikmalaya ten tang Pedom an Penyelenggaraan
Pem ilih an Kepala Desa Dalam Ma sa Pandemi Corona Virus
Diseas 2 0 19;
Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 19 50, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016,Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 3 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
2017
Terdiri dari 31 Pasal, 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Panitia Pemillhan Kepala Desa, Kewajiban Bakal Calon Kepala Desa Dan Calon Kepala Desa Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan, Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019, Pelantlkan, Sanksi, Pelaporan, Pebiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara,
Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
perlu diubah kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6
Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun
2017;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47
Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua atas Perbup Banjarnegara No 80 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Ketentuan Pasal 5 diubah;Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5);Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA;Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal
66A, Pasal 66B, Pasal 66C, Pasal 66D, Pasal 66E, Pasal 66F dan Pasal 66G; Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal
74A; Ketentuan Lampiran diubah.
107 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
