PENETAPAN HARGA DASAR - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2010/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN HARGA DASAR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda Kab. Batang Hari No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Penetapan Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kab. Batang Hari No. 3 Tahun 2011.
Perbup ini mengatur Penetapan Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, meliputi: nama objek dan sumber pajak; harga dasar pajak; tata cara perhitungan pajak; instansi pengelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2011.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Perbup Batang Hari No. 49 Tahun 2008 tentang Harga Dasar dan Tarif Pajak Bahan Galian Golongan C, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir TA 2011, sesuai ketentuan Pasal 160 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan selanjutnya dianggarkan dalam Raperda tentang Perubahan APBD; Perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 12 tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 No. Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 37 Tahun 2006; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 01 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 12 tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Reklamasi Dan Pascatambang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 78 "fahun 2011 .tentang Reklamasi dan
Pascatambang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas
tentang Reklamasi dan Pascatambang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang NomoF 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun
2008; Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
Prinsip Reklamasi Dan Pascatambang; Tata Laksana Reklamasi Dan Pascatambang; Persetujuan Rencana Reklamasi Dan Rencana Pascatambang; Pelaksanaan Dan Pelaporan; Jaminan Reklamasi Dan Pascatambang; Reklamasi Dan Pascatambang Bagi Pemegang Izin Pertam8angan Rakyat; Penyerahan Lahan Reklamasi Dan Lahan Pascatambang; Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2011.
42 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2011
Kepala Desa Dan Perangkat Desa - Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2011/No. 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 P-eraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Desa; bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah menganggaikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan keuangan Desa melalui APB Desa agar bisa memberikan Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa minimal sesuai upah minimum Kabupaten Tegal; bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemberian bantuan Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerab Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tabun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaterr Tegal Nornor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tabun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tabun 2011; Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010; Peraturan Bupati TegaI Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang azas dan prinsip-pemberian bantuan tambahan penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa, pengelola bantuan tambahan penghasllan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa, mekanisme pelaksanaan bantuan tambahan penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011
Perbup Kab. Sukoharjo No. 58 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka penyempurnaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berkaitan dengan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Ketentuan pada Pasal 5 diubah, Pasal 9 diubah, Pasal 10 diubah, Pasal 11 diubah, Pasal 12 diubah, dan Pasal 16 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2011.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan diubah.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2011
Piutang, Utang, dan Hibah Negara / DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Semarang No. 69 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) terhadap kesehatan anak clan ibu hamil di tingkat Desa / Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Semarang
memberikan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berusa bantuan untuk biasya operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk teknis untuk pemberian bantuan hibah dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Untuk Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan pagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas penyelenggara
pemerintahan daerah, Pernerintah Kabupaten Sleman menyediakan fasilitas rumah dinas;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Dan Peruntukan Rumah Dinas; Mekanisme Penghunian, Pembinaan, Dan Pengawasan Pemanfaatan Rumah Dinas; Berakhirnya Hak Penghunian; Hak, Kewajiban, Larangan, Dan Sanksi; Ketentuan Pemlihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Pasal 1 Peraturan Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional yang Dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan
karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan
tugas pemerintahan di lingkungan Kabupaten Gunungkidul telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional yang Dibutuhkan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul ; bahwa sejalan dengan perkembangan kebutuhan satuan kerja
perangkat daerah terhadap keberadaan jabatan fungsional tertentu
agar dapat melaksanakan tugas secara berhasil guna dan berdaya
guna, maka peraturan tersebut huruf a perlu diubah dan
disempurnakan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Presiden Republik Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
Per/19/M.PAN/10/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tahun 2010; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2009;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan
Fungsional Yang Dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 5 Seri E)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional yang Dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman: 5 HLM.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
