EDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. 2023/ No. 19, LL Kab Teluk Bintuni; 14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni perlu dilaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kekhususan daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2021; UU No. 26 Tahun 2002; UU No, 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.18 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.2 Tahun 2021; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: B/1707/M.SM.01.00/2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No. 2 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 antara lain OAP, kriteria dan presentasi pelamar, perencanaan, pengumuman lowongan, ketentuan dan persyaratan, pelamar, seleksi pengadaan PNS, pengumuman hasil akhir seleksi, pendanaan , pengawasan dan pelaporan, ketertiban dan keamanan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pemberian Pinjaman Modal/Kredit Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusda BPR BKK dan Perusda BKK Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kredit Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa daiam rangka mendukung program
pembangunan ekonomi masyarakat
melalui pemberdayaan ,ekonomi sektor
riil serta guna meningkatkan kemampuan usaha bagi usaha mikro,
kecil dan mennegah di Kabupaten Demak, telah
dilaksanakan program pemberian
pinjaman
modal/kredit usaha kepada para pelaku usaha mikro,
kecil dan menengah dengan mendasarkan pada
Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2008
tentang· Pedoman Umum Pemberiah Pinjaman
Modal/Kredit Usaha Untuk Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusda BPR BKK ·'
dan Perusda BKK Kabupaten Demak ;
bahwa agar pelaksanaan pemberian pinjaman modal
sebagaimana dimaksud huruf a dapat lebih
ditingkatkan, berdaya guna dan berhasil guna dalam
mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan
menengah maka dipandang perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pemberian Pinjaman
Modal/Kredit Usaha Untuk Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusda BPR BKK
dan Perusda BKK Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkpn pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Program Kredit Pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Un_dang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang No'mor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahurn 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 1992; Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kredit Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak yang meliputi Tujuan Dan Sasaran, Status Dan Sumber Dana, Pengelola Dana, Persyaratan Penerima Pinjaman Modal, Plafond , Jangka Waktu , Suku Sunga Dan Administrasi Pinjaman Modal, Koordinasi Program, Mekanisme Dan Prosedur Pinjaman Modal, Akuntabilitas, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2011.
Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pemberian Pinjaman Modal/Kredit Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusda BPR BKK dan Perusda BKK Kabupaten Demak dicabut.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan
Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Menteri
melimpahkan kewenangan penertiban Izin Usaha Pusat
Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
kepada Bupati sehingga dipandang perlu melakukan
penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penataan, Pasar Tradisonal, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M.DAG/PER/10/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang meliputi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Lokasi Dan Jarak Tempat Usaha, Kemitraan Usaha, Jenis Dan Kewenangan Penerbitan Perizinan, Pelaporan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2015.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi
bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan
wilayah Kabupaten Demak, melestarikan nilai-nilai
budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan
tertib administrasi pemerintahan; bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu
dilaksanakan secara tertib, terpadu, efektif, dan efisien
serta menjamin kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama
Rupabumi Di Wilayah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Unsur dan Prinsip Nama Rupabumi, Penyelenggara Nama Rupabumi, Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Penggunaan Nama Rupabumi Baku dan Perubahan Nama Rupabumi Baku, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 mengamanatkan standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018; Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur ketentuan tentang:
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Jenis Pelayanan;
BAB III Standar Pelayanan Minimal;
BAB IV Pembinaan dan Pengawasan;
BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
Isi 6 Halaman, Lampiran 7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 75004
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Khusus Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang merupakan salah satu persyaratan administratif penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan indikator akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 perlu disempurnakan.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/V11/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/11/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/VI/2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur mengenai SPM, acuan Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target; pelaksanaan; dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2016.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
18 hal.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 20, BN.2017/NO.1494, bkn.go.id : 4 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
