Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA PULAU MANAK KECAMATAN EMBALOH HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomomr 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegeasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu
UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43Tahun 2014, Permendagri No 76 Tahun 2012, Permendagri No 45 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No 4 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu, peta batas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Perbup ini terdiri dari 6 hlm peraturan dan 2 hlm lampiran
Undang-undang (UU) tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
Untuk memacu kemajuan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Bolaang Mongondow pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 13 Tahun 1964, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2008.
-
-
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 30 Tahun 2016
PERWALI ini mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2024-2026 beserta Penjabarannya, yang antara lain berisi tentang gambaran pelayanan perangkat daerah; permasalahan dan isu strategis perangkat daerah; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
7 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 257
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Lingga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Lingga,
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.16 Tahun 1997; UU No.31 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.51 Tahun 1999; PP No.45 Tahun 2021; Perpres No.27 Tahun 2014; Perpres No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.23 Tahun 2021; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permen PPN/Bappenas No.16 Tahun 2020; Permen PPN/Bappenas No.17 Tahun 2020; Peraturan BPS No.4 Tahun 2019; Peraturan BPS No.4 Tahun 2020; Peraturan BPS No.5 Tahun 2020; Perka BIG No.30 Tahun 2013; Perda No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.2 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Satu Data Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Prinsip Satu Data, Standar Data dan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 30 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN - Perizinan, Pelayanan Publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 97 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 139 Tahun 2017.
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asmat Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan 3 (TIGA) Dusun di Kabupaten Asmat
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat di Pedesaan
perlu dilakukan pembentukan Desa baru otonom guna mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021;
UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Asmat No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Asmat No. 4 Tahun 2021; Perbup No. 82 Tahun 2021
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pembentukan tiga dusun di Kabupaten Asmat dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pembentukan tiga dusun, yaitu Dusun Sato Yod, Dusun Tamor, dan Dusun Ero Airo dengan tujuan pembentukan dusun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Diatur pula mengenai batas administrasi wilayah dusun, pemerintahan dusun, dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2022.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 30 Tahun 2021
SISTEM SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas
dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan
data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal,
mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang
mendalarn, tajam dan komprehensif;
b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara
Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa, perlu didukung dengan data yang
dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf
dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Sistem Satu
Data untuk Pembangunan Kabupaten Bone;
l. Undang - Undang Nomor 29 Tahun I 959 tentang pembentukan daerah -
daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I 959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 l ),
4. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Infonnasi Geospasial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nornor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 I 4 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 J) sebagaimana tel ah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019
Nornor l 12)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
99);
1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahu.n 2016
Nornor
4, Tambahan Lembarsan
Negara Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Infonnasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor l 5 7);
13. Peratu.ran Presiden Nornor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan lnformasi
Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 78);
I 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3):
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Komunikasi,
lnformatika Dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 75);
J 6. Peraturan Bupati Bone Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peningkatan
Percepatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Nomor
129 Tahun 2017 tentang Rencana lnduk
Pengembangan E-Govemment Pemerintah Kabupaten Bone Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 129);
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II
ASAS
BAB Ill
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV
RUANG LINGKUP
BABV
KEDUDUKAN
BABVl
KEWENANGAN
BAB VII
MEKANlSME
BAB VIII
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB IX
PENGELOLAAN
BABX
SUMBER DAYA MANUSIA
BABXI
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
BAB XII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
BAB XIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
BAB XIV
LARANGAN
BAB XV
INSENTIF DAN DISINSENTIF
BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
BAB XVIII
PEMBIAYAAN
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 30 TAHUN 2021
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu mengatur Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Unsur-Unsur Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 30 Tahun 2021
URUSAN PEMERINTAHAN - PEDOMAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan
Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, perlu disusun pedoman tentang
pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan pada Perangkat Daerah sebagai
pelaksana urusan di lingkungan Pemerintah Daerah
yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) sesuai dengan kompetensinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, prinsip dan ruang lingkup, rencana pemeriksaan, obyek pemeriksaan, persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, LHP, tindak lanjut pemeriksaan, pemantauan dan pemutakhiran, larangan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
38 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
