Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Dasar Harga Bangunan Untuk Penetapan Ganti Rugi Bangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka menetapkan besarnya nilai ganti rugi bangunan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam Kota Palembang, perlu meninjau kembali Perwali No. 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Dasar Harga Bangunan untuk Penetapan Ganti Rugi Bangunan, guna dilakukan penyesuaian. Guna melakukan penyesuaian dengan perkembangan dasar harga bangunan pada saat ini, perlu dilakukan perubahan dasar harga bangunan untuk penetapan ganti rugi bangunan. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; KepmenKimpraswil No. 332/KPTS/M/2001; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, harga dasar bangunan, nilai ganti rugi bangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2012.
Mencabut Perwali No. 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Dasar Harga Bangunan untuk Penetapan Ganti Rugi Bangunan
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 37 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penatausahaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPT Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPT Dinas Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2012.
Permenhan No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara
hasil pemungutan retribusi-pendakian gunung slamet-tim sar/desa-premi asuransi kecelakaan diri-bumi perkemahan munjulluhur-goa lawa
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2012/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pemungutan Retribusi Pendakian Gunung Slamet kepada Tim SAR/Desa, Pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan Diri bagi Pengunjung di Obyek Wisata Bumi Perkemahan Munjulluhur dan Obyek Wisata Goa Lawa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, perlu mengatur Pembagian Hasil Pemungutan Retribusi Pendakian Gunung Slamet Kepada Tim SAR/ Desa, Pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Di Obyek Wisata Bumi Perkemahan Munjulluhur dan Obyek Wisata Goa Lawa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pemungutan Retribusi Pendakian Gunung Slamet, Pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung di Obyek Wisata Bumi Perkemahan Munjulluhur dan Obyek Wisata Goa Lawa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalinga Nomor 06 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang besaran Retribusi, pemberian retribusi kepada Tim SAR/ Desa Kutabawa, pertanggungjawaban dan penggunaan uang Retribusi, serta pembayaran Premi Asuransi kepada lembaga asuransi kecelakaan diri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2012.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksan akan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali serta untuk pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Inforinatika Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2012.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali dicabut.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan urusan serta belum terakomodirnya beberapa substansi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar, maka perlu adanya penyesuaian atas Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mentapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2012.
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara dicabut.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Besaran Ganti Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Besaran Ganti Rugi Bangunan Yang Tanahnya Digunakan Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Kebumen Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan jenis/type bangunan
dalam pelaksanaan gan ti rugi bangunan yang tanahnya
digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
di Kabupaten Kebumen Tahun 2012, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Be saran Gan ti Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan
untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di
Kabupaten Kebumen Tahun 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 22 Tahun 2012 tentang Besaran Ganti Rugi
Bangunan yang Tanahnya Diguna.kan untuk
Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten
Kebumen Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Besaran Ganti Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2012.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Besaran Ganti Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2012 diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium
Kesehatan Daerah maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 73 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten
Temanggung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi
Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan sudah tidak
sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Laboratorium Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata cara pembayaran dan penyetoran, tata cara pemberian keringanan, penghapusan piutang retribusi, pemanfaatan retribusi pelayanan laboratorium kesehatan, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2009 dicabut.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
