Pencarian Peraturan

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NO 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemberitaan dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan publikasi, promosi dan disebarluaskannya informasi terkait dengan kegiatan pemerintah daerah; b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberitaan dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media online dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan persyaratan dan kriteria tentang hal-hal yang dikerjasamakan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi pemerintah daerah Media Massa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822). 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).4. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 ten tang Informasi dan Transaksi Elektronik. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4846). 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerin tahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 10. dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041). 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Ten tang Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinath Rebublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 ten tang pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemeritah; 14. Peraturan MPntPri Kornunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07 /PER/M.KOMINF0/6/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media; 15. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Dokumen tasi Pemerin tah Daerah Kabupaten Bone.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PERJANJIAN KERJASAMA BAB IV PRINSIP KERJASAMA DAN SPK BABV VERIFIKASI BAB VI TATA CARA KERJASAMA BAB VII RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA BAB VIII PERHITUNGAN PEMBAYARAN BAB IX ETIKA KERJASAMA BABX PEMBINAAN DAN PENGAWAsAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 23 TAHUN 2021
10

rencana strategis - perangkat daerah

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD.2023/NO.23

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

ABSTRAK:

bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah, dan guna menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah di masa transisi pada masa Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak dan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah; bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dimaksud menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.
900 hlm

rencana kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2023/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
6 hlm

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Tahun 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 81 Tahun 2022; PERDA No. 1 Tahun 2016; PERDA No. 19 Tahun 2022.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
5 Halaman

rencana kerja pemerintah daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2023/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 39 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten PenukaI Abab Lematang Ilir Tahun 2023 mengalami penyesuaian dan perubahan dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 25 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah No 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 39 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur Perubahan ketentuan mengenai ketentuan umum, perubahan RKPD Tahun 2023, sistematika perubahanm RKPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2023.
Mengubah Peraturan Bupati No 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023,
7 hlm

RENCANA INDUK KAWASAN PERDESAAN SUKAMAJU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Kawasan Perdesaan Sukamaju

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, khususnya masyarakat yang berada di kawasan perdesaan perlu untuk membuat suatu rencana induk kawasan perdesaan yaitu kawasan perdesaan Sukamaju; b. bahwa Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi kawasan Agropolitan di Kecamatan Sukamaju yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa untuk mengembangkan kawasan Agropolitan di Kabupaten Luwu Utara diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan Nasional dan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Rencana Induk Kawsan Perdesaan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ,1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik \ Indonesia Nomor 5587) 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 41/Permentan/ OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 50/Permentan/ OT.140/10/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KAWASAN PERDESAAN SUKAMAJU. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 10. Pemanfaatan Ruang adalah suatu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan clan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 12. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang diteta.pkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil. 13. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten,dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 14. Rencana Induk Kawasan Perdesaan adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Desa. 15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta. segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 16. Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 17. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 18. Kawasan prioritas adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional, provinsi dan/atau kota/kabupaten administratif yang mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. 19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 20. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai basil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 22. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain. 23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang• kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 24. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Subzona. 25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 27. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (rial) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line). 29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTI adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 Kv sampai dengan 278 Kv. 31. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. 32. Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan telmologi. 33. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 34. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 35. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas. 36. Air limbah adalah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali. 37. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 38. Rencana induk adalah dokumen perencanaan dalam bidang tertentu yang berisi kebijakan, strategi, dan program untuk periode tertentu. 39. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang. 40. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi: a. cakupan wilayah perencanaan Kawasan Perdesaan Sukamaju; b. tujuan, sasaran dan manfaat penataan Kawasan Pedesaan Sukamaju; dan c. rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, kawasan prioritas, dan ketentuan pemanfaatan; Pasal 3 (1) Kawasan Perdesaan Sukamaju merupakan wilayah Kecamatan Sukamaju, yang meliputi Desa Kaluku, ,_ Desa Sukamaju, Desa Wonosari, Desa Mulyasari, Desa Sukamaju, Desa Sidoraharjo dan Desa Tolangi dengan luas kurang lebih 3.468,58 Ha (tiga ribu empat ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan) hektar. (2) Batas-batas wilayah perencanaan Kawasan Pedesaan Sukamaju sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Tulung Indah, Desa Katulungan dan Desa Tulungsari; b. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Banyuwangi, Desa Rawamangun, Desa Mulyorejo dan Desa Paomacang; • c. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Minanga Tallu, Desa Suka Harapan dan Desa Sukamukti; dan d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Sukaraya dan Desa Muktisari; \.. . (3) Wilayah Perencanaan Kawasan perkotaan Masamba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) Blok yang terdiri atas: a. Blok A, meliputi Desa Kaluku, Desa Sukamaju, Desa Wonosari, Desa Mulyasari dan Desa Sukadamai dengan luas total wilayah adalah 1.375,09 Ha (seribu tiga ratus tujuh puluh lima koma kosong sembilan) hektar; b. Blok B, meliputi Desa Sidoraharjo, Desa Sukamaju, Desa Tolangi dan Desa Sukadamai dengan luas wilayah total adalah 828,76 Ha (delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh enam) hektar; dan c. Blok C, meliputi Desa Tolangi dan Desa Sukamaju dengan luas wilayah total adalah 1.264,73 Ha (seribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga) Hektar; BAB III TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT KAWASAN PERDESAAN SUKAMAJU Pasal 4 Penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju bertujuan merumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung peningkatan kualitas ta.ta ruang kawasan perdesaan. Pasal 5 Sasaran penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju adalah tersusunnya rencana penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju untuk mendukung peningkatan kualitas tata ruang kawasan perdesaan. .. Pasal 6 Manfaat penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju adalah : a. sebagai kerangka dasar pada aspek penataan ruang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan Sukamaju; b. sebagai piranti dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Perdesaan Sukamaju serta penempatan fungsi dan aktivitas di atasnya; c. sebagai pedoman pengelolaan ruang pengembangan Kawasan Perdesaan Sukamaju; d. sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi keterkaitan kawasan dengan kawasan sekitamya; ·- e. sebagai kerangka dasar dalam penyusunan sistem struktur ruang dan pola ruang; f. sebagai arahan pengembangan potensi dan komoditas unggulan di Kawasan Perdesaan Sukamaju. BAB IV RENCANAPOLARUANG Pasal 7 Rencana pola ruang terdiri meliputi: a. ruang terbuka hijau; b. kawasan produksi; \. c. kawasan permukiman; d. kawasan perdagangan dan jasa; dan e. kawasan pelayanan umum; Pasal 8 (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah area memanjang atau mengelompok, yang penggunaannya lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang secara alamiah maupun yang disengaja. (2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebar di Desa Sukamaju, Desa Sukadamai, Desa Mulyasari dan Desa Sidoraharjo dengan luas kurang lebih 5,03 Ha (lima koma kosong tiga) Hektar. '• • Pasal 9 (1) Kawasan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah kawasan yan� mendukung kegiatan yang menggunakan barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan produk pertanian dan perkebunan. (2) Kawasan produksi dibagi menjadi dua yaitu a. kawasan produksi pertanian lahan kering; dan b. kawasan produksi pertanian lahan basah. (3) Kawasan produksi pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a tersebar di semua Blok dengan luas kurang lebih 1.386 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh enam) Hektar. (4) Kawasan produksi pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b tersebar disemua blok dengan luas kurang lebih 2.554,27 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh empat koma dua tujuh) Hektar. Pasal 10 Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c tersebar di seluruh Blok dengan luas kurang lebih sekitar 775,64 (tujuh ratus tujuh puluh lima koma enam puluh empat) hektar. Pasal 11 (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi: a. perdagangan dan jasa skala kecamatan; dan b. perdagangan dan jasa skala lingkungan (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terletak di blok A dengan luas kurang lebih 13,79 (tiga belas koma tujuh puluh sembilan) hektar. Pasal 12 (1) Kawasan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri dari: a. sarana pelayanan umum pendidikan; b. sarana pelayanan umum kesehatan; dan .. • • c. sarana pelayanan umum peribadatan. (2) Saran.a pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi TK, SD, SMP dan SMA. (3) Sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi saran.a kesehatan berupa polindes, praktek bidan, praktek dokter, puskesmas pembantu dan puskesmas. (4) Saran.a pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Masjid, Mushalah, Gereja dan Pura. \... BABV RENCANA INFRASTRUKTUR KAWASAN Pasal 13 Rencana infrastruktur kawasan terdiri atas: a. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Sistem Transportasi; b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan; c. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi; d. Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih; e. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase; f. Rencana Pengembangan Sistem Sanitasi dan Pengolahan Lim.bah; g. Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi; dan h. Rencana Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah. Bagian Kesatu Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Sistem Transportasi Pasal 14 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Sistem Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder; b. pengembangan jaringan jalan lokal primer; dan c. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder; • Pasal 15 Pengembangan jarmgan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter. Pasal 16 Pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badanjalan paling sedikit 7,5 meter. Pasal 17 Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badanjalan paling sedikit 7,5 meter. Bagian Kedua Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan Pasal 18 ... _ ' Rencana Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu jaringan saluran udara tegangan tinggi (SU'IT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar di seluruh desa. Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Pasal 19 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi telepon untuk rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler, warnet dan peningkatan system informasi pengembangan di Kawasan Perdesaan Sukamaju. .. . ,. Bagian Keempat Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih Pasal 20 Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan: a. studi tentang identifikasi sumber-sumber air bersih seperti sungai, mata air, dan sumur dalam Kawasan Perdesaan Sukamaju; dan b. perencanaan pengembangan pengolahan air bersih untuk mendukung sentra-sentra produksi dalam pengembangan Kawasan Perdesaan Sukamaju. Bagian Kelima Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Pasal21 Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi: a. perbaikan/perkerasan drainase yang ada disekitar kawasan permukiman menjadi drainase permanen b. pengembangan/perkerasan drainase di pinggir jalan agar tidak merusak jalan. c. pemisahan saluran drainase dengan jaringan irigasi sungai untuk MCK, agar lebih teratur dan untuk kesejahteraan rakyat. Bagian Keenam Rencana Pengembangan Sistem Sanitasi dan Pengolahan Limbah Pasal22 Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi: a. pembangunan jamban sehat; b. bangunan tengah jamban; c. bangunan bawah jamban; dan d. pembangunan tangki septik. ''. • Bagian Ketujuh Rencana Pengembangan Sistem Irigasi Pasal 23 (1) Rencana Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi: a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat; b. pengembangan system irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi; c. pengembangan system irigasi sekunder yang utuh pada satu menjadi wewenang dan Pemerintah Kabupaten; dan primer dan kabupaten/kota tanggungjawab d. pengembangan system irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A}. Bagian Kedelapan Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah Pasal 24 Rencana pengembangan system pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf h dapat dilakukan dengan cara : a. pembuangan terbuka; b. penimbunan saniter; c. pembakaran; d. pembuatan kompos; dan e. pemanfaatan ulang. BAB VI PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS Pasal 25 kawasan prioritas penanganannya ada pada Blok B 1 yang meliputi wilayah Desa Sidoraharjo, Desa Sukamaju dan Desa Tolangi dengan luasan kurang lebih 100,79 (seratus koma tujuh puluh sembilan) hektar. .', . ..' BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANO Pasal 26 Ketentuan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan Sukamaju merupakan upaya mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di Kawasan Perdesaan Sukamaju. Pasal 27 Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi: a. arahan ketinggian bangunan; b. arahan kepadatan bangunan; dan c. penanganan sempadan bangunan. Pasal 28 (1) Arahan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yaitu Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang merupakan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil tanah. (2) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kawasan perdesaan Sukamaju maksimal sebesar 0,8. (3) Ketinggian bangunan pada kawasan permukiman sebesar 2 lantai dan pada kawasan pusat agropolitan sebesar 3 lantai. Pasal 29 (1) Arahan Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf b yaitu Koefesien Dasar Bangunan (KDB) yang merupakan perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil tanah. (2) Koefesien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada Kawasan Perdesaan Sukamaju maksimal sebesar 40%. .. \) Pasal 30 ( 1) Penanganan Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yaitu Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang merupakan garis batas dalam mendirikan bangunan dalam suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya. (2) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat tergantung dengan klasifikasi jalan yang terletak di depannya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2017.
17

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

. b. c. bahwa untuk menata pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Uta-ra dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao; bahwa untuk mewujudkan keserasial dan kelestarian lingkungan khususnya dalam Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikaa, memanfaatkan dan menghapuskan bangunal; bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan ruang secara efisien berhasil guna dan berdayaguna dipandang ierlu mengatur Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao dalam suatu perencanaan yang terarah dan terpadu dalam menata bangunan dan lingkungan sehingga mencapai sasaran yang tepat menuju ke arah kawasan bisnis-pariwisata dengan Mengingat: d. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. kekuatan pada pelestarian alam dan lingkungart budaya di Kabupaten Toraja Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor f 04, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang - Undalg Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Ta,hun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan l,embaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 425O); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Anta-ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); lO. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 11. Undang-Undaag Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32s8); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelalsanaan Hak dan Kewqiiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun f999 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinta-han antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Frovinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20lO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (L,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O09 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 TaIu 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Anggaran 2010- 2O30 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor l); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 20lO tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaraa Daeralr Kabupaten Tora-ia Utara Nomor 25).
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PERKOTAAN RANTEPAO KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RIBL adalah panduan A 11. Kapling adalah perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencalla kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan. 12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbaldingan antara luas laltai dasar bangunan gedung dan Iuas persil/kapling/blok peruntukan. 13. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan anta,ra luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kapling/blok peruntukan. 14. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu. 15. Peran serta masyarakat adalah berbagai altifitas masyarakat, yang merupakan inisiatif masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. BAB II LANDASAN DASAR Bagran Kesatu Arah Pasal 2 RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamata-n Rantepao diarahkan untuk : a. memberikan panduan wujud struktural pemanfaatan ruang kota; b. memberikan pedoman kepada rencana teknik bidang tata bangunan yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan, tertib bangunan dan persyaratan lingkungan; c. memberikan arahan arsitektur dalam perencanaan teknis rancang bangunan; d. memberikan arahan lingkungan binaan pada kawasan rencara yang dapat memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya dan daya dukung lingkungan; dan e. memberikan panduan pelaksanaan kegiatan fisik penataan bangunan. Bagian Kedua Maksud Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 3 Maksud penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao adalah menghasilkan rencana umum dan panduan rarcangan yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kecamatan Rantepao sesuai dengan arahan pengembangan dan fungsi kawasan yang diemban. Bagian Ketiga Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 4 Tujuan Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao adalah: a. pengendalian dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan atau kawasan agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanj u tan; b. kriteria pemenuhan bAgi persyaratan tata bangunan dan lingkungan; c. arahan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di Kecamatan Rantepao mela-lui perbaikan kualitas lingku ngan dan ruang publik; d. perwujudan perlindungan terhadap lingkungan hidup; dan e. peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Bagran Keempat Msaran Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao Pasal 5 Sasaral RTBL Penyusunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rartepao ada-lah: a. tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini di Kecamatan Ran tepao; b. mewujudkan pemanfaatan ruang seca.ra efektif, tepat guna, spesifrk setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; c. menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; d. mewujudkan kesatuan karakter loka,l dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan; e. mengendalikan pertumbuhan fisik lingkungan/ kawasan; f. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan; dan g. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan karena dukungan dan rasa memiliki dari masyaral<at sebagai efek positif pelibataa masyarakat dalam proses penyusunan RTBL. Baglan Kelima Strategi Pengembangan Pasal 6 (1) Stmtegi pengembangan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao merupakan langkal-langkal penataan bangunan dan lingkungan ke arah revitalisasi dengan implementasi yang seimbang antara kerangka pengembangan, pemanfaatan, serta pelestarian baik lingkungan alam maupun budaya. (2) Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diletakkan pada dasar pertimbalgan sebagai berikut: a. menj.ga aset bangunal-bangunan tua dengan arsitektur tongkonan dengan menjaga kelestariaa Pumka Nusantara terdiri dari alam, lingkungan, dan budaya; b. mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada; c. menata dan menyiapkan kawasan pu sat perdagangal dan jasa yang dapat menampung kegiatan perdagangan dan jasa kawasan dalam Kota Rantepao dan Daerah; d. meningkatkan infrastruktur dasar kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat se tempat; e. memperbaiki masalah lingkungan yang ada antara lain sampah, pengelolaan limbah, kelayakan kualitas air tanah, pengaliran dan penyerapan air hujan; dan f. menaikkan vitalitas kawasan melalui peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ekonomi kawasan, peningkatan peran Kota Rantepao dalam sistem struktur kota-kota dalam Daerah maupun antar kota di Frovinsi Sulawesi Selatan bagtan utara. (3) Srategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan memfokuskan kawasan perencanaan ke dalam Bagran Wilayah Kawasan atau Sub Kawasan atau Blok Kecamatan Rantepao, yaitu: a. Bagian Wilayah Blok A adalah kawasan cagar budaya dan pemerintahan yang terdiri dari kawasan sepanjang Jln. A. Yani, tepi Jln. Ratulangi, tepi Jln. Rantekesu, dan tepi Jln. Benteng Batu; b. Bagian Wilayah Blok B adalah kawasan pemerintahan, pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Ratulangi, JLn. Rantekesu, Jln. Merdeka; c. Bagian Wilayah Blok C adalah kawasan pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. Monginsidi, seluruh Jln. Kartika; d. Bagian Wilayah Blok D adalah kawasan komersial, ruang terbuka hijau, dan peruma-han yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Mangadil, dan Jln. Merdeka; e. Bagian Wilayah Blok E adalah kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Pahlawan, tepi Jln. Budi Utomo, dan Jln. Taman Bahagia; f. Bagian Wilayah Blok F adalah kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Pembangunan, tepi Jln. l,andorundun, Jln. A. Yani, Jln. Ratulangi, dan Jln. Mangadil; g. Bagran Wilayah Blok G adalal kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi Jln. A. Yani, Jln. Diponegoro, dan Jln. Budi Utomo; h. Bagian Wilayah Blok H adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasar tepi JIn. Diponegoro, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Sawerigading; i. Bagian Wilayah Blok I adalah kawasan komersial, dan budaya yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. Niaga, Jln. Landorundun dan tepi Jln. Emmy Saelan; j. Bagran Wilayah Blok J adalah kawasan pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. S. Tappang, tepi Jln. Emmy Saelan, Jln. Kostan; k. Bagian Wilayah Blok K adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Mappanyukki, tepi Jln. Sawerigading, Jln. Abdul Gani, Jln. Taruna; l. Bagian Wilayah Blok L adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh Jln. Monginsidi, Jln. Mappanyukki, tepian Jln. Abdul Gani, dan JIn. S. Tappang; dan m. Bagian Wilayah Blok M ada.lah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari tepian Jln. Diponegoro, Jln. Abdul Gani, dan Jln. Taruna. BAB III KAWASAN DAN SUBSTANSI RENCANA Bagran Kesatu Kawasan Perencanaan dan Batas Wilayah Perencanaan Pasal 7 (1) RTBL Kawasan Perdagangan darr Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao melingkupi wilayah administrasi Kecamatan Rantepao. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan: a. kawasan tengah Daerah secara geogralis terletak alrtara 119"50' - 120"10' Bujur Timur serta berada pada Lintang 2"30'- 3"25'Lintang Selatan; b. batas sebelah utara adalah Kecamatan Tikala; c. batas sebelah timur adalah Kecamataa Tallunglipu; d. batas sebelah selatan adalah Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kesu'; dan e. batas sebelah barat adalah Kecamatan lhpalapitu. Bagian Kedua Calupan Wilayah Kelurahan Pasal 8 Wilayah Kota Kecamatan Rantepao terdiri dari l1 kelurahan sebagai berikut: a. Kelurahan Saloso; b. Kelurahan Limbong; c. Kelurahan Mentirotiku; d. Kelurahan Laang Tanduk; e. Kelurahan Singki; f. Kelurahan Karassik; g. Kelurahan Rantepao; h. Kelurahan Rante Pasele; i. Kelurahan Pasele; j. Kelurahan Malango; dan k. Kelurahan Penanian- (sebelas) Bagian Ketiga Dasar Pemilihan Kawasan Pasal 9 RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao melingkupi kawasan perancangan yang disepalati dengan dasar sebagai berikut: a. kawasan baru berkembang cepat yaitu kawasan Pemerintahan Baru di sebelah Timur Kecamatan Rantepao berbatasan dengan Kecamatan Tondon dan Kecamatan Kesu'; b. kawasan komersial dan wisata sekitar Museum dan ART Center yang didukung pertumbuhan strip niaga di tepi jalan-jalan protokol, antara lain Jln. A. Yani, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro fialan arteri utama); c. kawasan dilestarikan yaitu kawasan sepanjang tepi suneai Sa'dan, Lapangan serta area terbuka hljau; d. kawasan rawan bencana pengikisan oleh badan air yaitu permukiman sepanjang Sungai Sa'dan; dan /atau e. kawasan gabungan atau campurar dari keempat jenis kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Bagran Keempat Substansi Rencana Pasal 10 Substansi RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao meliputi: a. struktur peruntukan lahan; b. inten sitas pemanfaatan lahal; c. pembagian blok; d. penataan bangunan pada setiap blok; e. ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau; dan f. sistem sirkulasi dan jalur penghubung. BAB IV TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA RANTEPAO Bagran Kesatu Struktur Peruntukan [,ahan Pasal 11 Struktur peruntukan lahan sebagaimana dimal<sud da-lam Pasal 1O huruf a secara garis besa-r terdiri da-ri: a. Bagi211 Wilayai Sub Kawasan 1 adalah kawasan pusat kota dengan struktur peruntukan lahan perdagangan dan jasa kepadatan tinggi; b. Bagian Wilayah Sub Kawasan 2 addah kawasan lokasi pengendalian pengembangan kota yang terdiri dari kawasan Malangngo (ujung utara Jln. Mappanyukki), kawasan sekitar JIn. Abdul Gani, Jln. Sawerigading, Jln. Budi Utomo, dan Jln. Taman Bahagia; c. Bagian Wilayah Sub Kawasan 3 adalah kawasan konservasi budaya yang terdiri dari area tongkonan, kampung dan kawasan budaya Kecamatan Rantepao yang sama area tongkonan, kampung dan kawasan budaya antara lain: Tikunnamalenong, Ba'tan, Buntu Pune, Pao, Malangngo, Balebo, Pangrante, Karassik, Pasele, Kondongan, Rantelimbong, Palili, Tagari, Darra, Bolu, Rantepaku, Kalembang, dan Kalambe; dan d. Bagian Wilayah Sub Kawasan 4 adalah kawasan konservasi alam dan ruang terbuka yang terdiri dari potensi lingkungan hidup di sepanjang sungai dan bentang a1am. Bagian Kedua Intensitas Pemanfaatan l,aharr Pasal 12 Intensitas Pemanfaatan lahan pada Kota Rantepao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terbagi dalam enam fungsi meliputi : a. fungsi pusat komersial diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 80 7" (delapan puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; b. fungsi komersial belum berkembang diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 5U/"-7 Oo/" (lima puluh perseratus sampai tujuh puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; c. fungsi pusat budaya Museum dan Art Center diarahkan untuk kepadataan bangu nan 45o/o (empat puluh lima perseratus) dengan ketinggian paling tinggi 2 (dua) lantai; d. fungsi permukiman pada kampung wisata diarahkart untuk kepadatan bangunan sebesar 4oyo-se/o (empat puluh perseratus sampai lima puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; e. fungsi permukiman diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar 2oo/o-4Oo/o (dua puluh perseratus sampai empat puluh perseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; dan f. fungsi ruang terbuka dan sungai diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar O-2Oy" (nol sampai dua puluh perseratus). Bagian Ketiga Pembagian Blok Pasal 13 Pembagian Blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO huruf c sesuai dengan Strategi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari: a. Kawasan Blok A meru pakan kawasan cagar budaya yang terdiri dari kaveling gereja dengan bangunan pendukungnya, dan kaveling ruma-h sakit, dengan penetrasi aktilitas komersial masih sangat rendah; b. Kawasan Blok B merupakan kawasan pemerintahan (baru), perkantoran, pendidikan, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah separjang Jln. A. Yani; c. Kawasan Blok C merupakan kawasan pendidikan dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah sepanjang Jalan Ratulangi; d. Kawasan Blok D merupakan kawasan komersial, ruang terbuka hijau (I qpangan Bhakti), dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. A. Yani; e. Kawasan Blok E merupakan kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan, dengan penetrasi aktifrtas komersial sedang sepanjang Jln. A. Yani; f. Kawasan Blok F merupakan kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi altifitas komersia,l sangat tinggi sepanjang Jln. A.Yani, Jln. Landorundun, dan Jln. Ratulangi; g. Kawasan Blok G merupakan kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sangat tinggi se panjang Jln. A. Yani dan Jln. Diponegoro; h. Kawasan Blok H merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersia-l sangat tinggi sepanjang Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; i. Kawasan Blok I merupakan kawasan komersial, pendidikan, rumah ibadah, dan budaya, dengan penetrasi aktifitas komersial sangat tinggi sepanjang Jln. Mappanyukki, Jalan Landorundun, Jalan Niaga, Jalan Pembangunan, dan Jalan Emmy Saelan; j. Kawasan Blok J merupakan kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah; k. Kawasan Blok K merupakan kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi al<tifitas komersial tinggi sepanjang Jln. Mappany'ukki, Jln. Sawerigading, dan Jln. Abdul Gani; l. Kawasan Blok L merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. Mappanyukki, Jln. Abdul Gani, dan Jln. Monginsidi; dan m. Kawasan Blok M merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sedang sepanjang Jln. Diponegoro, dan Jln. Abdul Gani. Bagran Keempat Penataan Bangunan Pada Setiap Blok Pasa-l 14 (1) Penataan pada Blok A, kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. menjaga keaslian bangunan gereja dan rumah adat sebagai bangunan-bangunan cagar budaya; b. perbaikan ruang terbuka hdau sekaligus sebagai ruang luar (halaman) bangunan-bangunan cagar budaya; c. penataan kemba-li dan peningkatan jaringan drainase utama dan drainase lingkungan; d. pembuatan jalur pedestrian sekitar jalan bangunan-bangunan cagar-budaya, pada Jln. A. Yani lebar 3 (tiga) meter dan 1,2 (satu koma dua) meter untuk jalan lainnya di dalam Blok A; e. penataan kembali kolam resapan (lama) di samping rumah sakit dan lansekap sekitarnya; f. pemasangan informasi tentang bangunan cagar budaya sebagai objek wisata; g. mencegah pertumbuhan aktil-rtas dal bangunan komersial di dalam Blok A; h. menjaga 'garis-imajiner" secara visualisasi tetap ada antara gereja dengan "Patung Salib" di atas Buntu Singki' dengan cara mencega_h bangunan lebih dari 2 (dua) lantai pada bagian barat; i. koefisien dasar bangunan (KDB) dipertahankan sesuai kondisi yang ada sekarang; j. koefisien lantai bangunan (KLB) dipertahankan sesuai kondisi yang ada sekarang; dan k. ketinggian bangunan maksimal, dipertalankan sesuai kondisi yang ada sekarang. (2) Penataan pada Blok B, kawasan pemerintahal, perkantoran, pendidikan, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 13 huruf b meliputi: a. penataan ruang terbuka hijau sepanjang tepian Sunqai Sa'dan; b. penataan kemba.li garis sempadan sepanjang Sungai Sa'dan; c. pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 meter pada kedua sisi jalar; d. perbaikan jaringan drainase dan jaringan jalan di dalam Blok B; e. koefisien dasar bangunan (KDB); f. koefisien lantai bangunan (KLB); dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai pada sisi barat gereja, 4 (empat) lantai pada area pendidikan dan perumahan yang berada di Jln. A. Yani, dan I (satu) lantai pada tepian Sungai Sa'dan. (3) Penataan pada Blok C, kawasan pendidikan dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi: a. peningkatan kualitas jalan; b. perbaikan jaringan drainase; c. perbaikan pembuangan limbah dan sanitasi sebelum dibuang ke pembuangan akhir (Sungai Sa'dan); d. pembuatan jalur pedestrian sepanjang sisi jalan di dalam Blok C; e. penataan kembali garis sempadan sepanjang Sungai Sa'dan; f. penataan ruang terbuka hijau sepanjang tepian Sungai SaUan; g. koefisien dasar bangunan (KDB) 45 70 (empat puluh lima perseratus); h. koefisien lantai bangunan (KLB) 0,9 (nol koma sembilan); dan i. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai. (4) Penataan pada Blok D, kawasan komersial, ruang terbuka hijau, dan perumahan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi: a. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada sisi Jln. A. Yani, dan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada sisi jalan lain yang ada di dalam Blok D; b. perbaikan jaringan drainase dan jaringan jalan; c. peningkatan kualitas sanitasi dan kawasan perumahan; d. penataan kawasan l,apangan Bhakti sebagai ruang terbuka hijau untuk aktihtas publik seperti: olahraga sepak bola, jogging track, pelataran umum, ruang bermain anak, dan lapangan upacara sebagai aktif,rtas temporer pada hari-hari tertentu; e. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O7" (delapan puluh persen) pada kawasal komersial di Jln. A. Yani, KDB 45Vo (empat puluh lima perseratus) untuk perumahan, dan KDB O-10% (nol sampai sepuluh perseratus) untuk kawasan ruang terbuka hijau; f. koefisien lantai bangunan (KLB): 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersiaJ, 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan perumahan, dan 0-0,1 (nol sampai nol koma satu) pada kawasan ruang terbuka hijau; dan g. ketinggian bangunan pating tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial, dan 2 (dua) lantai untuk perumahan. (5) Penataan pada Blok E, kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal l3 huruf e meliputi: a. peningkatan ja,ringan dan kualitas jalan; b. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada sisi Jln. A. Yani, dan jalur pedestrian lebar 1 ,2 (satu koma dua) meter pada sisi jalan lainnya dalam Blok E; c. peningkatan ja-ringan drainase dan jaringan jalan; d. peningkatan kualitas sanitasi; e. koehsien dasar bangunan (KDB) 8O % (delapan puluh persen) pada kawasar komersial Jln. A. Yani, 600/o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan, dan 45o/o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; f. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) pada kawasan pendidikan, dan 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan perumahan; dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial Jln. A. Yani, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan. (6) Penataan pada Blok F, kawasan komersial dan perumahan sebagarmana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi: a. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial: Jln. A. Yani, Jln. l,andorundun, dan Jln. Ratulangi, serta jalur pedestrian 1,2 (satu koma dua) meter pada sisi jalan lainnya di dalam Blok F; b. peningkatan jaringan drainase primer (utama) dan jaringan drainase sekunder dan lingkungan; c. peningkatan kualitas sanitasi bangunan komersial dan perumahan; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O7" (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. A. Yani, Jln. landorundun, dan Jln. Ratulangi, serta 457o (empat puluh lima perseratus) untuk kawasan perumahan; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada kawasan komersial, dan 0,9 (nol koma sembilan) pada kawasan Perumahan; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial dan 2 (dua) lantai untuk kawasan perumahan; g. karakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (7) Penataan pada Blok G, kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 13 huruf g meliputi: a. peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dan lingkungan; b. peningkatan jaringan drainase dan sanitasi rumah tangga; c. pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada kedua sisi jalan di dalam Blok G; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. A. Yani dan Jln. Diponegoro, 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan, dan 45Yo (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan pendidikan, dan O,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan perumahan; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan; g. ka-rakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (8) Penataan pada Blok H, kawasan komersial sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 13 huruf h meliputi: a. pembuatan jaringan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; b. paningkatan lansekap pada jalur pedestrian wisata; c. peningkatan jalur drainase dan sanitasi; d. koefisien dasar bangunan (KDB) 80% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial: Jln. Mappanyukki, Jln. Diponegoro, dan Jln. Sawerigading; e. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) pada Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro, dan 6,4 (enam koma empat) pada Jln. Sawerigading; f. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada Jln. Mappanyukki, dan 8 (delapan) lantai pada Jln. Sawerigading; g. ka-rakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial di Jln. Mappanyukki dan Jln. Diponegoro; dan h. pemasangan papan informasi dan pengaturan reklame komersial. (9) Penataan pada Blok I, kawasan komersial, pendidikan, ibadah, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi: a. mempertahankan kawasan budaya: Museum dan ART Center sebagai cagar budaya; b. pembangunan bangunan souvenir-shops berlantai 3 (tiga) yang berorientasi ke Jln. Ni4ga dan Jln. Pembalgunan, dan pembongkaran bangu nan lama pada Jln. Mappanyukki; c. perubahan dan penataan Jln. Niaga dan Jln. Pembangunan menjadi pedestrian-mall, dimana kedua jalan tersebut meliputi jalur pedestrian komersial dan wisata; d. pengaturan waktu lintas pada jalur pedestrianmall bagi kendaraan pada jarn 2O:OO sampai dengan jam O8:OO setiap hari; e. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada Jln. Mappanyukki, Jln. Landorundun, dan Jln. Monginsidi dan pembuatan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada Jln. Emmy Saelan; f. koehsien dasar bangunan (KDB) 8O% (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 607o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 407o (empat puluh perseratus) pada kawasan budaya, dan 45V" (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; g. garis sempadan bangunan (GSB) 12 (dua belas) meter untuk Museum dan ART Center di Jln. Mappanyukki, 3 (tiga) meter untuk cagar-budaya; h. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan budaya, dan O,9 (no1 koma sembilan) untuk kawasan perumahan; i. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai pada kawasan komersial, 2 (dua) lantai pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, 3 (tiga) lantai pada kawasan budaya, dan 2 (dua) lantai pada kawasan perumahan; j. karakter bangunan etnis Toraja diaplikasikan pada bangunan komersial dan budaya (Museum dan ART Center); dan k. pemasangan dan pengaturan papan untuk informasi dan reklame komersial. (lO) Penataan pada Blok J, kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufj meliputi: a. pembuatan dan penataan jalur pedestrian leba-r I,2 (satu koma dua) meter pada kedua sisi jaringan jalan di dalam Blok J; b. pembuatan halte bus pada Jln. Monginsidi dan Jln. Emmy Saelan; c. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yang tidak beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada tepian sungai; d. penataan kembali garis sempadan sepanjang Su ngai Sa'dan; e. penataan ruang terbuka hijau sepanjang RTH tepian Sungai Sa'dan; f. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase primer, sekunder, dan lingkungan; g. garis sempadan bangunan (GSB) 6 (enam) meter untuk kawasan pendidikan dan kaveling rumah ibadah, dan 4 (empat) meter untuk kaveling rumah; h. koefisien dasar bangunan (KDB) 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, dan 45%o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan ; i. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan ibadah, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kawa san perumahan; dan j. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai untuk seluruh Blok J. (11) Penataan Blok K, kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf k meliputi: a. peningkatan kualitas ja.lan; b. pembuatan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial sepanjang JIn. Mappanyukki, dan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jalan lainnya di dalam Blok K; c. peningkatan kuantitas da_n kua-litas drainase dan sanitasi perumahan; d. garis sempadan bangunan (GSB) 3 (tiga) meter untuk kaveling komersial di Jln. Mappanyukki, 6 (enam) meter untuk kaveling rumah ibadah, dan 4 (empat) meter untuk kaveling perumahan; e. koelisien dasar bangunan (KDB) 8Oo/" (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 6O7o (enam puluh perseratus) pada kawasan rumah ibadah, dan 45o/o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; f. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, 1,2 (satu koma dua) untuk kawasan rumah ibadah, dan O,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan perumahan; dan g. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk kawasan komersial, 2 (dua) latai untuk kawasan rumah ibadah dan perumahan. (12) Penataan Blok L, kawasan komersial dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf I meliputi: a. penataan jalur pedestrian wisata lebar 3 (tiga) meter pada kawasan komersial: Jln. Mappanyukki, dan ja-lur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jalan lainnya di dalam Blok L; b. peningkatan kuantitas dan kualitas drainase dan sanitasi perumahan; c. pembuatan halte bus pada Jln. Monginsidi dan Jln. Mappanyukki; d. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yarlg tidal< beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter pada tepian sungai; e. penataan kembali garis sempadan tepian Sungai Sa'dan; f. penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tepian Sungai Sa'dan; g. pembangunan patung pada pertigaan Jln. Mappanyukki dan Jln. Monginsidi, dan patung Landorundun di atas batu bentuk perahu di tengah sungai dan sepanjang iembatan Malangngo; h. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase dan sanitasi rumah tangga sebelum dibuang ke pembuangan alhir sungai; i. garis sempadan bangunan (GSB) 3 (tiga) meter untuk kaveling komersial di Jln. Mappanyukki, dan 4 (empat) meter untuk kaveling perumahan; j. koefisien dasar bangunan (KDB) 8O"/o (delapan puluh perseratus) pada kawasan komersial, 457o (empat puluh lima perseratus) pada kawasan perumahan; k. koefisien lantai bangunan (KLB) 3,2 (tiga koma dua) untuk kawasan komersial, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kawasan pemmah€ur; dan l. ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai untuk bangunan komersial 2 (dua) lantai untuk perumahan. (13) Penataan pada Blok M, kawasan komersial dan perumahan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 13 huruf m meliputi: a. peningkatan jaringan jalan yang masih berstatus lorong; b. pembuatan jalur pedestrian wisata tebar 3 (tiga) meter pada Jln. Diponegoro, dan jalur pedestrian lebar 1,2 (satu koma dua) meter pada jaringan jalan lainnya di dalam Blok M; c. penataan tepian sungai dari tatanan rumah yang tidak beraturan dengan pembuatan jalur pedestrian lebar 2 (dua) meter sepanjang tepian sungai; d. penataan kembali garis sempadan sepanjang sisi Suneai Sa'dan; e. pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tepian Sungai Sadan; f. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase primer, sekunder, dan lingkungan; g. pembuatan halte bus pada Jln. Diponegoro; h. garis sempadan bangungan (cSB) 8 (delapan) meter pada kaveling komersial sepanjang Jln. Diponegoro, dan 4 (empat) meter pada kaveling perumahan; i. koefisien dasar bangunan (KDB) 70% (tujuh puluh perseratus) untuk kaveling komersial di Jln. Diponegoro, dan 4570 (empat puluh lima perseratus) untuk kaveling perumahan; j. koefisien lantai bangunan (KLB) 5,6 (lima koma enam) untuk kaveling komersial di Jln. Diponegoro, dan 0,9 (nol koma sembilan) untuk kaveling perumahna; dan k. ketinggian bangunan paling tinggi 8 (delapan) laltai untuk kaveling komersia-l di Jln. Diponegoro, dan 2 (dua) lantai untuk kaveling perumahan. Bagran Kelima Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau Pasal 15 Pengembangan Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimal<sud dalam Pasal lO huruf e di Kota Rantepao meliputi : a. Ruang Terbuka Publik dikembangkan pada ruas Jln. Mapanyuki; b. Ruang Terbuka Publik di da,lam kawasan Museum dan Art Center, Jln. Niaga, dan Jln. Pembangunan sebagai pendukung kegiatan komersial wisata; c. Ruang Terbuka Hijau "privateo yang direncanakan berada pada kawasan cagar budaya yaitu gereja dan rumah sakit; dan d. Ruang Terbuka Hijau pada tepian Sungai Sa'dan. Bagran Keenam Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung Pasal 16 Pengembangan ruang sistem sirkulasi dan ja.lur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f di Kota Rantepao meliputi : a. area pada Jln. A. Yani, Jln. Diponegoro, Jln. Mapanyuki yang berperan sebagai koridor penghubung antar kota dalam Daerah yang merupakan salah satu urat nadi perkembangan perekonomian Kecamatan Rantepao; b. ruas Jln. l-andorundun, JIn. Niaga, Jln. Pembangunan, dan Jln. Sawerigading yang membentang di tengah-tengah kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruang komersial pada tepian path/jalur dan ruang terbuka publik (public open spaces) untuk wisatawan nu santara dan mancanegala; c. ruas Jln. A. Yani, Jln. Mappanyukki, dan Jln. Diponegoro yang membentang di tengah-tengah kawasan dengan pembentukan karakter ruang-ruarg komersial pada tepian path/jalur; dan d. ruas Jln. Ratulangi dan Jln' Monginsidi yang membentang pada tepi timur kawasan perencanaan yang juga berperan dalam membentuk edges/batas kawasan. BAB V PENGENDALIAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN KOTA RANTEPAO Bagran Kesatu Umum Pasa-l 17 (1) Pengendalial tata bangunan dan lingkungan d ilaksanakan melalui kewenangan perizinan. (2) Kegiatan pengenda-lian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) meliputi : a. pengawasan; dan b. penertiban. (3) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan sebagaimana yang dimahsud pada ayat (1) dan ayat (2) dilalsanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/lnstansi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Perizinan Pasal 18 (l) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk pelaksanaan pemanfaatan lahan wajib melalui rekomendasi dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati. (21 Penzinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkait langsung dengan tata bangunan dan lingkungan adala} Izin Mendirikan Bangunan, izin usaha/tempat usaha, dan izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas/lnstansi teknis. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 19 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi: a. pemantauan; semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao sekitarnya, dan diselenggarakan dengan cara musyawarah anta.ra pihak yang berkepentingan. (2) Dalam hat tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yalg berlaku. Pasal 24 Pelaksanaan kewajiban masyarakat da-lam pemanfaatan bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan RTBL. Pasal 25 Peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. bantuan pemikiran atau pertimbangan da-lam pemanfaatan bangunan dan lingkungan; b. penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau c. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemalfaatan dan/ atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi Ruang Terbuka Hijau. Pasa] 26 Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh Bupati, termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dan dilakukan secara tertib sesuai dengan RTBL. BAB VII SANKSI Pasd27 (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementa,ra atau pembekuan izini dan/atau C pembatalan atau pencabutan izin. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi dan/ atau tzin Mendirikan Bangunan (lMB), Izin Usaha/Tempat Usaha, dan/atau Izin Operasional yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. BAB Ix KRTENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati diundangkan. Pasa] 29 ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2014.
26

tata ruang

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 22 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3 ) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja m enjadi Undang-Undang, Kabupaten wajib menyusun Rencana Detail Tata Ruang dalam bentuk digital dan sesuai standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu mengatur Rencana D etail Tata Ruang Wilayah Perecanaan Labang dan Sekitarnya; ~ c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya Tahun 2023- 2043, dengan Peraturan Bupati.;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya Tahun 2023- 2043. meliputi: ketentuan umum; Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. tujuan penataan WP; b. rencana struktur ruang; c. rencana pola ruang; d. ketentuan pemanfaatan ruang; e. peraturan zonasi; dan f. kelembagaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
jumlah 149 halaman

kajian risiko bencana

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2024/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kajian Risiko Bancana Kabupaten Purbalingga Tahun 2024-2028

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan mekanisme terpadu mengenai gambaran menyeluruh terhadap resiko bencana di Kabupaten Purbalingga dan dalam rangka membangun kapasitas serta budaya aman bencana, dilakukan analisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah; bahwa kajian mengenai resiko bencana di Kabupaten Purbalingga dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat dari ancaman bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam upaya pengurangan resiko bencana; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Resiko Bencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2024-2028;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kajian Risiko Bencana yang mempunyai fungsi memberikan panduan yang memadai bagi Daerah dalam mengkaji setiap risiko bencana yang ada di daerah. Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
144 hlm

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.