Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PERJANJIAN KERJASAMA BAB IV PRINSIP KERJASAMA DAN SPK BABV VERIFIKASI BAB VI TATA CARA KERJASAMA BAB VII RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA BAB VIII PERHITUNGAN PEMBAYARAN BAB IX ETIKA KERJASAMA BABX PEMBINAAN DAN PENGAWAsAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

17 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

17 Mei 2021

Tanggal Berlaku

17 Mei 2021

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NO 23

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 28 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NO. 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NO 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemberitaan dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan publikasi, promosi dan disebarluaskannya informasi terkait dengan kegiatan pemerintah daerah; b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberitaan dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media online dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan persyaratan dan kriteria tentang hal-hal yang dikerjasamakan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi pemerintah daerah Media Massa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822). 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).4. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 ten tang Informasi dan Transaksi Elektronik. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4846). 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerin tahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 10. dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041). 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Ten tang Whistleblower System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinath Rebublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 ten tang pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemeritah; 14. Peraturan MPntPri Kornunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07 /PER/M.KOMINF0/6/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media; 15. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Dokumen tasi Pemerin tah Daerah Kabupaten Bone.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PERJANJIAN KERJASAMA BAB IV PRINSIP KERJASAMA DAN SPK BABV VERIFIKASI BAB VI TATA CARA KERJASAMA BAB VII RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA BAB VIII PERHITUNGAN PEMBAYARAN BAB IX ETIKA KERJASAMA BABX PEMBINAAN DAN PENGAWAsAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 23 TAHUN 2021
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT