RENCANA STRATEGIS RSUD ASY-SYIFA SUMBAWA BARAT TAHUN 2021-2026
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat Tahun 2021-2026.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 30 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda No 8 Tahun 2016; Perda No 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sumbawa Barat No 20.A Tahun 2016.
Membahas tentang Rencana Strategis RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat Tahun 2021-2026, meliputi Rencana Strategis; Sistematika Rencana Strategis RSUD Asy-Syifa'.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2021
TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023 maka diperlukan tata cara verifikasi sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah;
b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi e- Planning Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Daerah Melalui E-Planning Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2008 Nomor 8) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020
Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Musrenbang yang Terintegrasi;
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II
TUJUAN BAB III
TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN BAB IV PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 10 TAHUN 2021
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2020-2024;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020; Pcraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020
Ketentua Umum; Renstra Perangkat Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan perlu pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat yang partisipatif, produktif dan berkelanjutan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.25 Tahun 2014; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.8 Tahun2016; PP No.71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.57 Tahun 2016; PERPRES No.1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDESA PDTT No.5 Tahun 2016; PERMEN LHK No. P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017; PERDA No.8 Tahun 2019; PERDA No.8 Tahun 2019; PERDA No.8 Tahun 2020; PERDA No.18 Tahun 2011;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) Bab dan 20 (dua puluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Maksud, Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup dan Sasaran; Pengusulan, Penetapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan dan Kawasan Pedesaan; Kelembagaan; Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Kawasan Perdesaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakanan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Penjelasan 2 Hal; Lampiran 345 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahiang Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah, maka perlu menetapkan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022;
1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 057 Tahun 2015;dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022; RAPBD KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman TataCara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Pengawasan Tahuan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kebupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, yang memuat Ketentuan Umum; Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan; Tujuan Pemeriksaan; Aspek Pengawasan; Ruang Lingkup Pemeriksaan; Prinsip Dan Sasaran Pemeriksaan; Objek Pengawasan; Personil Dan Dana Penunjang; Pelaporan; Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; Koordinasi Pemeriksaan; Ketentuan Lain-Lain; Dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2021.
16 hlm; Lampiran 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 - 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu disusun kerangka kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam suatu rencana penelitian dan pengembangan secara komprehensif dan sinergis dalam dokumen Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedornan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan untuk lingkup Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur mengenai rencana induk penelitian yang dapat ditinjau kembali sebelum berakhir masa berlakunya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat mendasar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
148 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 9 Tahun 2021
PERBUP Kab. Toli-Toli No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2022
PERATURAN-BELANJA BANTUAN PROGRAM-KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN-ASRAMA-PANTI ASUHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2021/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Belanja Bantuan Program dan Keuangan Bidang Pendidikan pada 3 (Tiga) Asrama Sekolah Swasta dan 1 (Satu) Panti Asuhan di Kabupaten Dogiyai Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dogiyai dengan wilayah yang sulit terjangkau dikaitkan dengan kewenangan dan sumber daya keuangan serta pelaksanaan pembanguan Pendidikan diarahkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga melalui Asrama Sekolah Swasta dan Panti Asuhan dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan melalui Bantuan Pendidikan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dogiyai.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Belanja Bantuan Program dan Keuangan Bidang Pendidikan pada 3 Asrama Sekolah Swasta dan 1 Panti Asuhan di Kabupaten Dogiyai Tahun 2021. Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai pada 3 (tiga) Asrama Sekolah Swasta dan 1 (satu) Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Ikrar dan Panti Asuhan Sentai pada Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tiga Asrama Sekolah Swasta dan satu Panti Asuhan yakni Asrama Putera SMP YPPK Moanemani, Asrama Puteri SMP YPPK Moanemani, Asrama SMP YPPGI Moanemani dan Panti Asuhan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Dogiyai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2021.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
