Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2021

TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN BAB IV PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2021 tentang TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

26 Februari 2021

Tanggal Pengundangan

26 Februari 2021

Tanggal Berlaku

26 Februari 2021

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 10

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 32 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023 maka diperlukan tata cara verifikasi sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah; b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi e- Planning Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Daerah Melalui E-Planning Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5); 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang yang Terintegrasi; 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN BAB IV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 10 TAHUN 2021
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2021

TATA CARA VERIFIKASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-PLANNING SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT