Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.866 peraturan dalam 0,048 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 26 Tahun 2014

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
2014 - PERWALI BANJARBARU NO 26 edit searchable.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD. 2014/No. 26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaaan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, perlu menetapkan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi;Susunan Organisasi dan Uraian Tugas;Tata Kerja;Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
6 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2014

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Pergub Jateng No 26 Tahun 2014.pdf

Abstrak

pajak - PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD.2014/No.26

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, penghitungan dan penetapan dasar pengenaan pkb dan bbn-kb, ketentuan lain-lain, dan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2014.
9 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014

BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI DAERAH

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
P_LAMPUNG_26_2014.pdf.pdf

Abstrak

biaya penyelenggaraan ibadah haji

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI DAERAH

ABSTRAK:

a. Biaya operasional Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung; b. Pemerintah Provinsi Lampung perlu bertanggung jawab dengan memberikan subsidi biaya pcnyelenggaraan haji daerah bagi para jemaah haji; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor- I Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 9, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor PM 30 Tahun 2012; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013; 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007; 14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011;
biaya operasional Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
6 Halaman, dan 2 Halaman Penjelasan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2014

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Hak Asasi Manusia

Abstrak

perlindungan kesejahteraan anak

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD.2014/NO.319

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulteng Nomor 9 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: a) Tata cara pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan Rumah Aman atau Tempat Penampungan Sementara; b) kelompok kerja pengarusutamaan hak anak dan strategi perlindungan akan dengan mengintregasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak; dan c) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sulawesi Tengah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2014

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
2014pb3201026.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2014

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bandung Barat No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Mencabut :

PERBUP Kab. Bandung Barat No. 17 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

Download :
Perbup KBB 26 2014.pdf

Abstrak

tata - cara - pemingutan - pajak - restoran

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2014 No. 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan pelayanan adminitrasi pemungutan Pajak Restoran berdasarkan Perda Kab. Bandung Barat No. 26 Tahun 2011 ketentuan tata cara pemungutan pajak restoran telah ditetapkan berdasarkan Perbup No. 17 tahun 2012 maka perlu menetapkan Perbup Bandung Barat tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Retroran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati IniAdalah UU No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 16 tahun 2009; UUU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No, 12 Tahun 2011; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 26 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan Dan Masa Pajak, Tata Cara pendaftaran, Tata Cara Pengisian Dan Penyam,paian SPTPD, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Tata Cara pebyitaan Dan lelang, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Kebaratan Dan Banding, Pengembalian kelebihan Pembayaran, Kadaluarsa Dan Penghapusan Piutang Pajak, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Legalisasi/Poporasi Nota Penjualan, Bentuk Jenis Formulir {ajak retoran, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
32 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2014

Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Buton

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perbup Buton No.26 Tahun 2014.pdf

Abstrak

tentang PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BUTON

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. 2014 /No. 26, LL 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Buton

ABSTRAK:

a. Bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan daerah perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu agar hasilnya dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat; b. Bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non struktural; c. Bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu membentuk Dewan Riset Daerah; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Buton.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PEMBENTUKAN BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI BAB V ORGANISASI BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII TATA KERJA BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 26 Tahun 2014

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Surat-Surat Keputusan/ Ketetapan Pajak Daerah

Download :
Perbup Muna No. 26 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PENDELEGASIAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. 2014 /No. 29, LL 14 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Surat-Surat Keputusan/ Ketetapan Pajak Daerah

ABSTRAK:

a.bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana mulai tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa berhubung padatnya tugas-tugas yang diemban Bupati dalam melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat maka perlu pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen surat-surat Keputusan/ketetapan pajak daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna
1.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4287). 4. Undang-undangNomor 1 Tahun2004tentangPerbedaharaanNegara (LembaranNegaraRepublikhidonesiaTahun2004Nomor5,tambahan lembaranNegaraRepublikhidonesiaNomor4355). 5.Undang-undangNomor 15Tahun2004PemeriksaanPengelolaandan TanggungjawabKeuanganNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2004Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4400). 6. Undang-undangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor125,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437)sebagaimanatelah diubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-undangNomor12Tahun2008 tentangPerubahanKeduaatasUndang-undangNomor32Tahun2004 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2008Nomor59,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4844). 7. Undang-undangNomor33Tahun2004tentangPerimbanganKeuangan antaraPemerintahPusatdanPemerintahDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4438). 8.Undang-undangNomor28 Tahun 2009tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor130, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437). 9.Undang-undangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234). 10.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPedomanPembinaan danPengawasanPenyelenggaraanPemerintahDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor165,TambahanLembaranNegera RepublikIndonesiaNomor4593). 11.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737). 12.PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasiPerangkat Daerah. 13.PeraturanPemerintahNomor 38Tahun2008tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4578). 14.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor59tahun2007danterakhirdiubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21Tahun2011. 15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor53Tahun2007tentangPengawasan Peraturan-peraturan Kepala Daerah. 16.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor55Tahun2008tentangTataCara PenatausahaandanPenyusunanLaporanPertanggungjawabanBendahara serta Penyampaiaimya. 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009tentangPedoman Tata Naskah Dinas diLingkunganPemerintahDaerah. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang PembentukanProdukHukumDaerah. 19.PeraturanDaerahNomor06Tahun2008tentangPokok-pokokPengelolaan KeuanganDaerah. 20.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor3Tahun2013tentangPajakBumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 21.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor01Tahun2014tentangPenetapan AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)KabupatenMunaTahun Anggaran2014.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDELEGASIAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2014

Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
PERBUP NO. 26 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2014/No.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Rancangan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat .II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Penjabaran Hal. 1 ·�- r\ • I • 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Penjabaran Hal. 2 r r. • ;, r sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ·tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri · Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Hal. 3 'c·. " :·· . ' Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 233); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 7); 24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 32). 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013; 26. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59). 27. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 29).
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas ( 1) Pendapatan a. pendapatan asli daerah b. dana perimbangan c. lain-lain pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan (2) Belanja a. Belanja Tidak Langsung 1. belanja pegawai 2. belanja bunga 3. belanja subsidi 4. belanja hibah 5. belanja bantuan sosial 6. belanja bagi hasil 7. belanja bantuan keuangan 8. belanja tak terduga b. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal Jumlah Belanja Surplus I (Delisi!) 36,740,971,94205 675,817,821,389.36 16,866,962,900.00 335,950,581,579.00 25,000,000.00 8,606,773,300.00 1,174,315,250.00 30,834,669,243.00 55,000,000.00 27,079,692, 125.00 187,709,707,634.34 132,303,589, 138.00 729,425,756,231.41 376,646,339,372.00 347,092,988,897.34 723,739,328,269.34 5,686,427,962.07 \ (3) Pembiayaan a. penerimaan b. pengeluaran Jumlah Netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Pasal 2 9,571,740,305.24 11,150000.00 9,560,590,305.24 15,247,018,267 .31 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Rancangan Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Penjabaran Hal. 5 • Pasal 4 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2014.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2014

Pemberian Honorarium Bulan ke-13 Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Upah/Honorarium Bulan ke-13 Bagi Pegawai Kontrak Serta Pegawai lainnya Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Peraturan Bupati no 26 tahun 2014_ocr.pdf

Abstrak

honorarium-pegawai

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2014 No 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Honorarium Bulan ke-13 Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Upah/Honorarium Bulan ke-13 Bagi Pegawai Kontrak Serta Pegawai lainnya Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak serta Pegawai lainnya Kabupaten Temanggung, maka dipandang perlu Pemberian Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Tidak Tetap dan Upah/Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Kontrak serta Pegawai Lainnya Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014; b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Tidak Tetap dan Upah/Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Kontrak serta Pegawai Lainnya Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012;Keputusan Bupati Temanggung Nomor 800/96/2004;Keputusan Bupati Temanggung Nomor 800/107.A/2004;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2013;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pemberian Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Tidak Tetap dan Upah/Honorarium Bulan Ke-13 bagi Pegawai Kontrak serta Pegawai Lainnya Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada keadaan Honorarium bulan Juni 2014.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014.
5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.