Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 26 Tahun 2014

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Surat-Surat Keputusan/ Ketetapan Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDELEGASIAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Surat-Surat Keputusan/ Ketetapan Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2014 /No. 29, LL 14 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 534 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 26 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. 2014 /No. 29, LL 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Surat-Surat Keputusan/ Ketetapan Pajak Daerah
ABSTRAK:	a.bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana mulai tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa berhubung padatnya tugas-tugas yang diemban Bupati dalam melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat maka perlu pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen surat-surat Keputusan/ketetapan pajak daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna 1.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4287). 4. Undang-undangNomor 1 Tahun2004tentangPerbedaharaanNegara (LembaranNegaraRepublikhidonesiaTahun2004Nomor5,tambahan lembaranNegaraRepublikhidonesiaNomor4355). 5.Undang-undangNomor 15Tahun2004PemeriksaanPengelolaandan TanggungjawabKeuanganNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2004Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4400). 6. Undang-undangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor125,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437)sebagaimanatelah diubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-undangNomor12Tahun2008 tentangPerubahanKeduaatasUndang-undangNomor32Tahun2004 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2008Nomor59,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4844). 7. Undang-undangNomor33Tahun2004tentangPerimbanganKeuangan antaraPemerintahPusatdanPemerintahDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4438). 8.Undang-undangNomor28 Tahun 2009tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor130, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437). 9.Undang-undangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234). 10.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPedomanPembinaan danPengawasanPenyelenggaraanPemerintahDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor165,TambahanLembaranNegera RepublikIndonesiaNomor4593). 11.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737). 12.PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasiPerangkat Daerah. 13.PeraturanPemerintahNomor 38Tahun2008tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4578). 14.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor59tahun2007danterakhirdiubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21Tahun2011. 15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor53Tahun2007tentangPengawasan Peraturan-peraturan Kepala Daerah. 16.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor55Tahun2008tentangTataCara PenatausahaandanPenyusunanLaporanPertanggungjawabanBendahara serta Penyampaiaimya. 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009tentangPedoman Tata Naskah Dinas diLingkunganPemerintahDaerah. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang PembentukanProdukHukumDaerah. 19.PeraturanDaerahNomor06Tahun2008tentangPokok-pokokPengelolaan KeuanganDaerah. 20.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor3Tahun2013tentangPajakBumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 21.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor01Tahun2014tentangPenetapan AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)KabupatenMunaTahun Anggaran2014. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDELEGASIAN BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521