Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 13/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022.
Mengubah ketentuan dalam Lampiran I Romawi II SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI sehingga sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 13 Tahun 2022
PERBUP Kab. Karimun No. 09 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH TIPE A DAN SEKRETARIAT DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE B
PERBUP Kab. Karimun No. 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B
Perbup kab.karimun no.62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan
Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tipe B
Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tipe b - susunan organisasi dan uraian tugas sekretariat daerah tipe a dan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi
dan uraian tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B. Berdasarkan pertimbangan tersebut , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah
Tipe A d an Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tipe B.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permen DAGRI No.104 Tahun 2016; Permen DAGRI No.56 Tahun 2019; Permen DAGRI No.90 Tahun 2019; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Permen PANRB No.25 Tahun 2021; PERDA Kab.Karimun No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab.Karimun No.6 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B. Diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun
Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Karimun Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan
Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021
Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
47 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk terlaksananya pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu mengatur penyelenggaraannya. Peraturan Wali Kota Bontang No. 6 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Peraturan Wali Kota Bontang No. 28 Tahun 2010 tentang Ketentuan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Perencanaan Tugas Belajar; Peningkatan Kompetensi PNS Melalui Jalur Pendidikan; Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi; Jangka Waktu Tugas Belajar; Perpanjangan Waktu Tugas Belajar; Tugas Belajar Berkelanjutan; Persyaratan Peserta PNS Tugas Belajar; Tugas Belajar Mandiri; Tata Cara Pengajuan Calon Peserta PNS Tugas Belajar dengan Sumber Biaya APBD; Tata Cara Pengajuan Calon Peserta PNS Tugas Belajar dengan Sumber Biaya Selain APBD; Kedudukan, Hak, Kewajiban, dan Larangan PNS Tugas Belajar; Pembatalan Tugas Belajar; Penghentian Tugas Belajar; Tata Cara Pengembalian Biaya Pelaksanaan PNS Tugas Belajar; Penempatan; Keterangan Selesai Melaksanakan Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Ketentuan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang; dan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
48 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2022
PEDOMAN - PENYUsunan - anggaran - dan - klasifikasi - kelurahan
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Tahun 2022 No.13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Klasifikasi Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembangunan berbasis wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang berbeda di setiap kelurahan, diperlukan pengaturan anggaran kelurahan berdasarkan indikator-indikator kewilayahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Klasifikasi Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2009; Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bogor No. 6 Tahun 2021; Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2017; Perda Kota Bogor No. 14 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2022; Perda Kota Bogor No. 3 Tahun 2021; Perwal Kota Bogor No. 144 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyusunan Anggaran Kelurahan, Biaya Operasional Kelurahan, Klasifikasi Kelurahan, Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022.
8 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan
Perseroan Daerah Bandung Daya Sentosa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Daya Sentosa merupakan badan usaha milik daerah yang didirikan pemerintah daerah kabupaten bandung, untuk memberikan landasan hukum dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan perseroan daerah bandung daya sentosa, maka perlu ditetapkan Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Daya Sentosa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, bentuk, besaran dan sumber penyertaan modal, pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban dan kewajiban, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, salah satu upaya perubahan dan perbaikan kualitas aparatur sipil negara oleh pemerintah kabupaten pangandaran, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PermenPANRB No. 14 Tahun 2019; PermenPANRB No. 7 Tahun 2022; PerbaKN No. 6 Tahun 2022; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021; Perbub No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, sistem manajemen kinerja, perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, sistem informasi kinerja, pengawasan dan pengendalian, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
47 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timut Tahun 2022 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pelaksanaan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
8
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERDA Kab. Banyumas No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan
pemerintahan Desa dalam penjaringan, penyaringan,
pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa di
Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, belum mengatur
mengenai mekanisme pemberhentian dan pengaturan
disiplin perangkat desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 2, angka 17 dan angka 18, penambahan ayat (5) pada Pasal 2, perubahan Paragraf I Bagian Kedua Bab VIII, perubahan Pasal 20.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 diubah.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
