Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.866 peraturan dalam 0,076 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 2014

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

Download :
Keppres Nomor 25 Tahun 2014.pdf
Keppres Nomor 25 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2014

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2034

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia

Download :
Pergub Sultra No.25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

rencana-strategis

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2014 / NO.25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014-2034

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil maka perlu menetapkan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 - 2034.
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1985 ten tang Pengesahan Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa ten tang Hukum Laut ( United Convention On The Law Of The Sea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319); 3. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman Hayati (United Nation Convention On Biological Diversity) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556); 5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendataan Pencemaran dan atau Perusakan Laut, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816): 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2015 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4); 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV RUANG LINGKUP BAB V SISTIMATIKA BAB VI ISi DAN URAIAN RSWP-3-K BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2014.
9 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No. 25 Tahun 2014

Tata Cara Pemberian Keringanan Rtribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perwali No. 25 Tahun 2014 (ekstrak).pdf

Abstrak

imb - RETRIBUSI - PEMBERIAN KERINGANAN

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD.2014/25, LL SEKOT AMBON : 7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Rtribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur beberapa kemungkinan keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dapat diberikan kepada wajib retribusi. Keringanan retribusi dari Walikota berbentuk Keringanan Umum dan Keringanan Khusus. Besarnya Keringanan Umum Bangunan ditetapkan dalam lampiran peraturan ini sedangan keringanan khusus diberikan sebesar 50% dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar. Tata cara penyelesaian Keringanan Umum dan Keringanan Khusus berupa pembebasan Retribusi diberikan langsung oleh Dinas. Peraturan ini juga mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan Keringanan Umum dan Keringanan Khusus Bangunan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2014.
Lampiran 4 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2014

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Lampung No. 4 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Download :
P_LAMPUNG_25_2014.pdf.pdf

Abstrak

arsip, kearsipan, memori

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK:

a. bahwa arsip merupakan sumber informasi, alat pengawasan, dan bahan pertanggung jawaban pemerintahan daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis; b. penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; 4. Undang-Undang Namor 8 Tahun 1997; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor II Tabun 2008; 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 10. Undang-Undang Nomor 43 Tahtin 2009; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintab Nomor 87 Tahun 1999; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007; 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 19, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009;
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lernbaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kermasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
18 Halaman, dan 10 Penjelasan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor No. 25 Tahun 2014

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perwal Kota Bogor No. 25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2014

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO. 25 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWUUTARA TAHUN2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826}; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 91); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 .tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerlih Tahun 2014; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 216); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8) 15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2014 sebagai penjabaran dari RPJMD 2010-2015 yang dimulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2014. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Utara, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Keuangan Tahunan 11.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. 10.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Biaya. Pasal 2 Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2014, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2014 yang meliputi: a. perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendapatan; b. prioritas dan sasaran pembangunan dan; c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Pasal 3 (1) Perubahan RKPD Tahun 2014 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggara pemerintah dan pembangunan di daerah pada tahun 2014 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. (2) Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARASN PEMERINTAH BAB III : PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH . ' BAB V : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI: PENUTUP (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tercantum dan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Perubahan RKPD Tahun 2014 digunakan sebagai : a. Instrumen pelaksanaan RPJMD; b. Acuan Penyusunan perubahan rencana kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SKPD dan / atau lintas SKPD; c. Konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD; d. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; e. Landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; dan f. Pedoman dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Pasal 5 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014.
5

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

Standar/Pedoman

Download :
Perka BKN Nomor 25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

penetapan pensiun pokok

2014

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 25, BN 2014 (1204): 3 hlm; bkn.go.id

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

ABSTRAK:

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan JandalDudanya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan JandalDudanya.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 11 Tahun 1969; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 37 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 58 Tahun 2013.
Untuk memudahkan dalam menetapkan pensiun pokok, telah ditetapkan daftar pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokok Janda/Duda, pensiun pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas, dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2014.
Lampiran file: 636 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 636)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2014

KOMISI KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS TAHUN 2014-2018

Kesehatan

Download :
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

KOMISI KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS TAHUN 2014-2018

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOMISI KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS TAHUN 2014-2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 4. Undang-Undang Nomor 32 . Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); " 7. Undang-Undang Nomor 3q Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemeberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang U saha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf,, 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repu1i)lc Indonesia Nomor 3102); 10. Per�arr': f>emerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat � Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447}; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447}; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); · 15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes/ Per/x/ 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487 /Kpts/Um/6/ 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Kpts/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelertggaraan Sistem Surveilans Epidemologi Penyakit Menular dan Tidak Menular; 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.602/2/2004 tentang Pemyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) di beberapa Provinsi di Wilay" Republik Indonesia; 22. Keputyfu! ; Menteri Kesehatan Nomor 494/J«'fti�s'/SK/VIIl/2004 tentang Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; � 23. Keputusan , Menteri Kesehatan Nomor 494 /Menkes/SK/VIII/2004 tentang Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor Nomor 03);
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KOMIS! KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone 3. Bupati adalah Bupati Bone 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 5. Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis adalah unit organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang bersifat non struktural, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas SKPD dalam pengendalian zoonosis di tingkat Kabupaten, yang diselenggarakan secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. 7. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara. 8. Wabah Zoonosis adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi hewan dan/ atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus penyakitzoonotik baru di daerah bebas. 9. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya, atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. 10. Pengendalian · Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI �µ�ATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS .��), /, 1'l "· ,, _ Pasal 2 .• \' Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. ·' Pasal 3 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Bupati. (2) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), secara koordinatif fungsional, teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada gubernur. Pasal 4 Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dengan tujuan untuk : ( 1) Mewujudkan kesatuan langkah yang terpadu dan komprehensif lintas SKPD Daerah/instansi terkait dalam pengendalian zoonosis; (2) Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD Daerah/ instansi terkait dalam pengendalian zoonosis; (3) Percepatan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. Pasal 5 Ruang lingkup pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis Pasal 6 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di · wilayah Kabupaten. , (2) Dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis memperhatikan Kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis. Bagian Kedua Keanggotaan I'. /(J,;I ' Pasal 7 Susunan KeanggQ��, K�rhisi Kabupaten Pengendalian Zoonosi terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kah. Bone, Kepala Instansi Vertikal, dan SKPD / unit kerja yang terkait, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Tim Pelaksana Pasal 8 ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. (2) Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat setingkat eselon III dan IV yang mewakili keanggotaan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dan instansi terkait. (3) Tugas tim pelaksana komisi Kabupaten pengendalian zoonosis adalah: 1. melaksanakan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) ayat 3 (tiga); 2. melaksanakan Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis dalam hal terjadi keadaan luar biasa/wabah dan pandemi Zoonosis; 3. melaksanakan hubungan kerja kelembagaan pengendalian Zoonosis; 4. menyiapkan laporan pengendalian Zoonosis Kabupaten; dan 5. tugas lain yang diberikan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dalam rangka pengendalian Zoonosis, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat (1) Untuk Sekretariat Pasal9 kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Sekretariat yang secara. fungsional dilakukan oleh Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. (2) Tugas sekretariat komisi Kabupaten pengendalian zoonosis adalah : 1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; 2. menyiapkan bahan · penyusunan kebijakan lintas sektor Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; 3. memfasilitasi kegiatan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; dan 4. memfasilitasi penyusunan laporan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; (3) Susunan keanggotai dan tugas Sekretariat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II s� · · ·• g� )::>agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. · � if! ,t: -' , /\ f>"'\' ,\ . . ', .. Bagian Kelima Tata Kerja I \.. , Pasal 10 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dapat mengundang para ahli/pakar, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam sidang sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang. (3) Hasil Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis oleh masing• masing anggota Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dilaksanakan di SKPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Para anggota Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis menyampaikan hasil pelaksanaan dan permasalahan yang ada dalam pengendalian zoonosis yang dilaksanakan di SKPD masing-masing guna dibahas dan dicari penyelesaiannya dalam Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. (5) Hasil Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis disampaikan kepada Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagai acuan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. (6) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu• waktu jika diperlukan. Bagian Keenam Hubungan Kerja dan Pelaporan Pasal 11 Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis bersifat koordinatif fungsional. Pasal 12 (1) Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis dalam hal terjadi keadaan Kejadian Luar Biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis, bersifat komando operasional. (2) Dalam hal terjadi keadaan kejadian luar biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis bertindak sebagai Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis di tingkat Kabupaten. (3) Komisi _Kabupaten Pp�g�ndalian Zoo�osi� mengam��l langkah-langkah yang diperlukan d�� 1 mengoordinasikan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoon� .,"tlirtuk menanggulangi wabah zoonosis dan »: , .,, t I � pandemi sebagaimaha dimaksud pada ayat (2). ,r Pasal 13 '------ (1) SKPD Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi melaporkan basil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Bupati. (2) Bupati menyampaikan laporan pengendalian zoonosis kabupaten di wilayahnya kepada Bupati. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pengendalian zoonosis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dan disusun dalam 1 (satu) laporan pengendalian zoonosis Kabupaten. (4) Bupati menyampaikan laporan pengendalian zoonosis Kabupaten kepada Gubemur dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 14 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV KETENTUAN LAIN Pasal 15 \_ Masa Kerja Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis berakhir pada akhir bulan Desember 2018. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, koordinasi pengendalian zoonosis oleh tim dan/ atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang telah ada tetap dilaksanakan, dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, koordinasi pengendalian zoonosis beralih kepada Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. f.. . / I ; · � , . ,,, ' BAB VII /, � -�ENTUAN PENlJTUP ,, - ,. Pasal 1 7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang diatur dengan Keputusan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku · Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I Agar setiap tahunnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang diatur dengan Keputusan Bupati
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 25 Tahun 2014

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013

APBD

Abstrak

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/No.83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan KepulauanTahun Anggaran 2013
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia : Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3569) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659 ) Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ); 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20078 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tetntang pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 03; 28. 29. Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 29); Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 37);
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013 PASAL 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas : 1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 101.835.962.272,81 b. Dana Perimbangan : Rp. 680.680.611.635,00 c. Lain – Lain Pendapatan : Rp. 131.286.364.390,11 Jumlah Pendapatan : Rp. 913.802.938.297,92 2. Belanja a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai : Rp. 447.403.551.363,00 2) Belanja Bunga : Rp. 26.844.108,89 3) Belanja Subsidi : Rp. 4) Belanja Hibah : Rp. 1.347.059.658,00 5) Belanja Bantuan Sosial : Rp. 2.809.096.000,00 6) Belanja Bagi Hasil Pajak : Rp 0,00 7) Belanja Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa : Rp. 12.722.888.354,00 8) Belanja Tidak Terduga : Rp. 1.362.330.240,00 Jumlah : Rp. 465.671.769.723,89 b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai : Rp. 59.101.126.153,00 2) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 129.394.945.100,00 3) Belanja Modal : Rp. 208.219.868.787,00 Jumlah : Rp. 396.715.940.040,00 Jumlah Belanja : Rp. 862.387.709.763,89 Surplus/Defisit : Rp. 51.415.228.534,03 3. Pembiayaan a. Penerimaan : Rp. 42.929.983.674,63 b. Pengeluaran : Rp. 68.464.643,27 Jumlah Netto : Rp. 42.861.519.031,36 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 94.276.747.565,39 PASAL 2 Ringkasan :Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. PASAL 3 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. PASAL 4 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. PASAL 5 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2014.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 25 Tahun 2014

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Nomor 25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2015, maka sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 201 O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye\enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran :-.Jegara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia. Nomor 4540); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747); 24. Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelo!aan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Torajaa Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraia-UtaraTahun 2010 Nomor 8). 30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas: 1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 27.548.864.575.• b. c. L Dana Perimbangan ain-lain Pendapatan yang Sah Rp. Rp. 582.719.101.800,• 134.652.532.075.• J urnlah Pendapatan Rp. 744.920.498.450,- 2. Belanja: a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Bunga 3) Belanja Subsidi 4) Belanja Hibah 5) Belanja Bantuan Sosial 6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten I Kota dan Pemerintahan Desa 8) Belanja Tidak Terduga b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai sejumlah 2) Belanja Barang dan Jasa sejumlah 3) Belanja Modal sejumlah Jumlah Belanja Surplus/(Defisit 3. Pembiayaan : a. Penerimaan b. Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 354.465.567.545,- Rp. , Rp. 0,- Rp. 2.524.000.000,- Rp. 0,- Rp. 2.347.603.800,- Rp. 61.096.884.180,• Rp. 1.000.000.00C.• Rp.421.434.055.525- Rp. 16.341.699.500,• Rp. 150.119.080.775,• Rp. 159.961.781.050.• Rp. 326.422.561.325,• Rp. 747.856.616.850,- Rp. (2.936.118.400) Rp.6.350.806.400,• Rp.3.414.688.000.• Rp. 2.936.118.400,- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan Rp. 0, Pasal4 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 6.350.806.400,- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 3.414.688.000,- 2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitunqan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp.4.000.000.000,- b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp. 0,- c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,• f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,- g. Kegiatan lanjutan Rp.2.350.806.400,- 3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,- b. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 1.914.688.000,- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- e. Utang Biaya Lanjutan Rp. 0,- Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran Ill Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orqanisas., Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 6. Lampiran VI dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya 12. Lampiran XII 13. Lampiran XIII yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Oaerah dan Obligasi Daerah. s Pasal6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2014.