Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.302 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Abstrak
Pendidikan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.03 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan
Download file:
Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Abstrak
Hak Asasi Manusia Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dicabut sebagian dengan
  1. Permenkumham No. 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
    Mencabut ketentuan mengenai kurikulum pelatihan fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Download file:
Permenkumham Nomor 19 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Mencabut
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
  2. Permenkumham No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Download file:
Permenkumham Nomor 17 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi
Mengubah
  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Download file:
Permenkumham Nomor 17 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Download file:
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
bn393-2010.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pelaksana dalam Penyelenggaraan Program Magister Ketahanan Nasional
Abstrak
Pendidikan Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhan No. 32 Tahun 2012 tentang Pembinaan Administrasi Pakar Program Magister Ketahanan Nasional
Download file:
23 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhan No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
Mencabut
  1. Permenhan No. 31 Tahun 2011 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil
Download file:
1 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Beasiswa Kementerian Pertahanan kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk Mengikuti Pendidikan di Luar Negeri
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Beasiswa Departemen Pertahanan kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk Mengikuti Pendidikan di Luar Negeri
Download file:
23 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Assessment and Development Center di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhan No. 65 Tahun 2014 tentang Penilaian Kompetensi Individu Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Download file:
20 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan