Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD.2024/NO.2, Pemerintah Daerah Kabupaten Pali
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan pasal I dan pasal II Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilalrukan penyesuaian mengenai Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia No 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No 72/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati No 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati No 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024.
4 hlm, Lampiran 50 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD.2024/NO.2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Han Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2024; Perda Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, dan Tata cara pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan meningkatkan disiplin, mottiivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai dengan tanggungjawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Laut;
bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berwenang memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Kriteria, Besaran tambahan penghasilan pegawai, Parameter, bobot, dan cara penilaian, Cuti dan hukuman disiplin, Cara perhitungan nilai, Hari kerja dan jam kerja, Penggunaan mesin rekam kehadiran elektronik, Perhitungan data dan mekanisme pembayaran, Pembinaan dan pengawasan serta Ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
34 Halaman; Lampiran 9 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak risiko yang dapat mengganggu pecapaian sasaran organisasi pemerintahan;
bahwa untuk melaksanakan pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 60 tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai negeri sipil di Daerah, untuk melakukan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pemeliharaan di lingkungan pemerintah daerah, mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, dan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Poso Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso
10 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN;STANDAR HARGA SATUAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 15 Tahun 2004; UU NO 23 Tahun 2014; PP NPO 12 Tahun 2019; PERPRES NO 16 Tahun 2018; PERPRES NO 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERDA NO 8 Tahun 2020; PERBUP NO 4 Tahun 2022; PERDA NO 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini menetapakan mengenai Standar Harga Satuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
Lampiran File: 159 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2024
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / PanitiaPendidikanKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa peserta didik berhak memperoleh perlindungan dari
tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan yang
membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi
di dalam dan/ atau di luar satuan pendidikan; bahwa dengan semakin meningkatnya tindak kekerasan
yang terjadi di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan,
secara langsung maupun tidak langsung dapat mengarah
kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi
peserta didik serta dapat menurunkan kualitas pendidikan,
perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan
tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan
melalui upaya pencegahan dan penanggulangan tindak
kekerasan pada satuan pendidikan, perlu diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Keselamatan Peserta Didik, Bentuk dan Jenis Tindak Kekerasan, Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan, Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan, Pembiayaan, Pengawasan dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan masih terdapat beberapa hal teknis yang belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka Peraturan perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Dalam ketentuan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hal-hal yang diubah dalam ketentuan ini yaitu Pasal 1 angka 17, angka 18 dan penambahan angka 44, Pasal 11 dihapus, Pasal 13 huruf f dihapus, Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 16 ayat (1) huruf d, huruf e, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 ayat (3) dan penambahan ayat (6), Pasal 35, serta Pasal 36.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
14 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2024
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Besaran Tunjangan Reses, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Besamya Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif
Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Besaran Tunjangan
Reses, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD,
Besamya Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Dan
Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten
Pesawaran Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Kabupaten Pesawaran Tanggal Dua Puluh
Delapan Bulan Juli Tahun 2023 perihal Perhitungan
Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran 2024 dan untuk melaksanakan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten Pesawaran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten
Pesawaran tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif
Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Besaran Tunjangan
Reses, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD,
Besamya Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Dan
Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten
Pesawaran Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Pesawaran (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6398);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telahdiubah beberapa Pemerintah Pengganti Undang-UndangTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang HakKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepubikIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6057);5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42);6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerahserta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DanaOperasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1067);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1781);9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 TentangStandar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangandan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PesawaranTahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Pesawaran Nomor 67);11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);12. Peraturan Daerah Kabupaten PesawaranTahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Nomor 101);13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 19 Tahun 2022 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Keija Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten PesawaranTahun 2022 Nomor 508);14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita DaerahKabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629;
Tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif
Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Besaran Tunjangan
Reses, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD,
Besamya Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Dan
Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten
Pesawaran Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Pembentukan Daerah disesuaikan dengan masing-masing daerah; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri No.120 Tahun 2018;
Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
