Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pedoman Kerjasama Desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.21/No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 156A Perda Kabupaten Serdang Bedagai No.7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Serdang Bedagai No. 10 Tahun 2016 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lain dan/ atau kerjasama dengan pihak ketiga;
Untuk ketertiban dalam pelaksanaan Kerjasama Desa perlu disusun pedoman Kerjasama Desa.
UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 96 Tahun 2017; Perda Kab Serdang Bedagai No. 10 Tahun 2016
Perbup ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Kerjasama Desa
3. Bidang dan Potensi Desa
4. Bentuk Kerjasama
5. Badan Kerjasama Antar Desa
6. Tata Cara Kerjasama Desa
7. Pembiayaan
8. Perubahan dan Berakhirnya Kerjasama Desa
9. Penyelesaian Perselisihan
10. Hasil Kerjasama Desa
11. Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerjasama Desa
12. Pembinaan dan Pengawasan
13. Ketentuan Lain-Lain
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
20 hlm; 12 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Kampung
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Kampung
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan PP No.11 Tahun 2021; dan Permendagri No.1 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Aset Kampung, Pendataan, Pengelolaan, Tukar Menukar, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
a. Pengadaan Aset Kampung berpedoman pada peraturan mengenai
pengadaan barang/jasa di Kampung yang diatur dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
b. Ketentuan mengenai pedoman umum kodefikasi Aset Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.
c. Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan selisih sisa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 39 Tahun 2021
desa - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - TEKNIS PENGELOLAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2021/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan sumber
data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa
sehingga perlu dikelola secara tertib; bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat perlu pengelolaan administrasi
pemerintahan desa; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan
Desa, perlu mengatur Teknis Pengelolaan Administrasi
Pemerintahan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan
Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan, pengelolaan administrasi pemerintahan desa, pelaporan, laboratorium administrasi pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
40 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2021
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/ No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan
adanya Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Arah kebijakan Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; Pembangunan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 39 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaStandar/PedomanDana Desa
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kendal No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal
Mengubah
PERBUP Kab. Kendal No. 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/ No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis dusun, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN DESA WISATA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa pengembangan kepariwisataan yang diharapkan,mampu mengintegrasikan keseharian aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan kepariwisataan adalah program pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism); b. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi potensi keunggulan wilayah, potensi daya tarik wisata alam, tradisi budaya, dan kreativitas masyarakat yang khas perlu dikembangkan Desa Wisata; c. bahwa untuk menyelenggarakan Desa Wisata perlu perencanaan secara terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan
sehingga perlu memberikan pedoman yang mengatur penetapan dan penyelenggaraan Desa Wisata; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati Situbondo tentang Pedoman Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata.
Mengingat: 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
Situbondo Tahun 2019-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, AZAS DAN RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN
DAN PRINSIP, RUANG LINGKUP, JENIS DAN KRITERIA DESA WISATA, PEMBENTUKAN DESA WISATA, KELEMBAGAAN DESA WISATA, KLASIFIKASI DESA WISATA, FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA, PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN,DAN PEMBATASAN USAHA DESA WISATA, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KERJA SAMA, PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
60 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Desa, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas Desa di wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 ; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017; 14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013; 15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014; 16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 443 Tahun 1998; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016
Perbup ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa yang menentukan batas-batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100 / SETDA-TAPEM / 598 / 2012 T=tentang Batas Desa Pasir Indah dengan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Penjelasan: 7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD PPU Tahun 2021 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program
pemerintah daerah dan pembangunan desa dapat diberikan
bantuan keuangan khusus kepada desa;
b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada
desa berjalan dengan optimal perlu diatur pedoman
pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan
keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah kepada desa;
d. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun
2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
Pasal 18 ayat 6 UUD 45; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2019
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut
Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan bantuan yang diberikan kepada
desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi
bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima
bantuan.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa;
b. pengusulan dan penetapan;
c. mekanisme pencairan;
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus
kepada Bupati melalui Camat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa
-
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tatakelola Pemerintahan Desa
yang baik diperlukan sumberdaya aparatur desa yang
berkualitas;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya aparatur
Pemerintahan Desa yang berkualitas dilakukan melalui
upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 115 huruf i
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan Pembinaan dan
pengawasan penyelenggaran Pemerintahan Desa melalui
pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 73 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun
2015;
peraturan ini mengatur mengenai Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; PKAD; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
jumlah 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA ANTARA DESA JELUTUNG DENGAN DESA CAMBAI SELATAN KECAMATAN NAMANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat