Partai Politik dan PemiluPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan :
KEPPRES No. 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang
perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud.
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan
pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, sehingga perlu diatur
pengelolaannya.
pengelolaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel
dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat
Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan
dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.
RETRIBUSI PELAYANAN
TERA / TERAULANG.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
17 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 33 Tahun 2011
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2010
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2011 Nomor 183
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir.
2. UU No. 12 Tahun 1985
3. UU No. 21 Tahun 1997
4. UU No. 28 Tahun 1999
5. UU No. 3 Tahun 2003
6. UU No. 17 Tahun 2003
7. UU No. 1 Tahun 2004
8. UU No. 10 Tahun 2004
9. UU No. 32 Tahun 2004
10. UU No. 33 Tahun 2004
11. PP No. 24 Tahun 2005
12. PP No. 58 Tahun 2005
13. PP No. 8 Tahun 2006
14. Permendagri No. 13 Tahun 2006
15. Permendgri No. 16 Tahun 2006
16. Perda Kab. MukoMuko No. 34 Tahun 2009
17. Perda Kab. MukoMuko No. 38 Tahun 2009
18. Perda No. 1 Tahun 2010
Peraturan daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten mukomuko tahun anggaran 2010. Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2011.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2011 No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Kendal, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2008 dicabut
30 hal
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 33, BN.2011/No.478, jdih.kemdikbud.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2011.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk memudahkan pelayanan informasi tentang kondisi dan potensi daerah maka pemerintah daerah dapat menyediakannya melalui pembuatan/pencetakan peta.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi, penagihan retribusi yang terutang, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengukuran, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2004 No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo No. 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 33 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
1. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten M una N om or 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, maka dipandang perlu menetapkan aturan pelaksanaannya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu di atur dalam Peraturan Bupati Muna.
1. Undang - undang N om or 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 N om or 74, Tambahan Lembaran N egara Nom or 1822 ) ;
2. Undang - undang N om or 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran N egara Tahun 1981 N om or 76, Tambahan Lembaran N egara N om or 3029 ) ;
3. Undang - undang N om or 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa ( Lem baran N egara Tahun 1997 N om or 54, Tambahan Lembaran N egara N om or 3091) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang N om or 19 Tahun2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 N om or 129, Tambahan Lembaran N egara N om or 4 0 4 8 ) ;
4. Undang - undang N om or 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ( Lembaran N egara Tahun 2002 N om or 27, Tambahan Lembaran N egara N om or 4 1 8 9 ); Undang - undang N om or 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan N egara ( Lembaran N egara Tahun 2004 N om or 5, Tambahan Lembaran Negara N om or 4355 );
5. Undang - undang N om or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang N om or 12 Tahun2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang N om or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran N egara Tahun 2004 N om or 125, Tamabahan Lembaran Negara N om or 4437 ) ;
6. Undang - undang N om or 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran N egara Tahun 2009 N om or 130, Tambahan Lembaran N egara N om or 5 0 4 9 ) ;
7. Undang - undang N om or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan - Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran N egara Tahun 2011 N om or 82, Tambahan Lembaran Negara N om or 5234 ) ; 9. Peraturan Pemerintah N om or 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran N egara T a h u n i983 N om or 36, Tambahan Lembaran Negara N om or 3258 ) ;
10. Peraturan Pemerintah N om or 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 2000 N om or 135, Tambahan Lembaran N egara Nomor 4049 ) ;
11. Peraturan Pemerintah N om or 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 N om or 140, Tamabahan Lembaran Negara N om or 4578 ) ;
12. Peraturan Pemerintah N om or 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran N egara Tahun 2005 N om or 165, Tambahan Lembaran N egara Nomor 4593 ) ;
13. Peraturan Pemerintah N om or 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2010 N om or 119, Tamabahan Lembaran Negara republic Indonesia Nom or 5 1 6 1 ) ;
14. Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan M enteri Dalam Negeri Nom or 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri N om or 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala D aerah ;
16. Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Daerah N om or 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah D a e ra h ;
19. Peraturan D aerah Kabupaten M una N om or 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2002 N om or 22, Tamabahan Lembaran N egara N om or 22 ) .
20. Peraturan Daerah Kabupaten M una N om or 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten M una Tahun 2011 N om or 14, Tambahan Lembaran Daerah Kab. M una Nomor 14).
BAB I KETENTUAN
BAB II OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK
BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BAB V PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 33 Tahun 2011
Keputusan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor
Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran beroperasinya Kapal Motor Penumpang Muna Kabupaten Jepare pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa atau sebaliknya agar dapat maksimal maka dipertukan biaya operasional yang memadai; bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Kapal Motor Penumpang Muria Kabupaten Jepara diperlukan suatu tarif dasar untuk setiap komponen penumpang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimnaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Kapal Motor Penumpang Muria pada lintas penyeberangan Jepara - Karimunjawa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.32 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif dasar Kapal sebagaimana tercantum pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2011.
Keputusan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor
Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa Kabupaten Jepara dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2011 No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kerjasama Revitalisasi Pasar Sedan
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan pengelolaan pasar Sedan yang tepat
sasaran dan mampu mernberikan kontribusi ke Kas Daerah
perlu adanya pedoman teknis yang mengatur mengenai
Pengelolaan Pasar Sedan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Dalam Peraturan ini diatur tentang: Kewajiban pedagang memiliki KATADAG dan SIMTU sebagai identitas. Persyaratan yang harus dipatuhi pedagang dalam melakukan kerjasama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2011.
14 hlm beserta lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
