Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 131 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa menggunakan E-Procurement, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik; b. bahwa guna maksud tersebut konsideran peraturan ini, dipandang perlu membentuk layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 10 Tahun 2004; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004; 5. UU Nomor 11 Tahun 2008; 6. UU Nomor 25 Tahun 2009; 7. PP Nomor 28 Tahun 1972; 8. PP Nomor 79 Tahun 2005; 9. PP Nomor 38 Tahun 2007; 10. PP Nomor 39 Tahun 2007; 11. Perpres Nomor 106 Tahun 2007; 12. Perpres Nomor 54 Tahun 2010; 13. Perda Kab. Situbondo Nomor 2 Tahun 2008.
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Situbondo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Keagamaan Untuk Pembangunan/Rehab Tempat Ibadah Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Belanja Bantuan Sosial Keagamaan untuk
Pembangunan/Rehab Tempat Ibadah di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2011, maka perlu
mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial
Keagamaan untuk Pembangunan/Rehab Tempat
Ibadah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Belanja Bantuan Sosial Keagamaan Untuk Pembangunan/Rehab Tempat Ibadah Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011.
Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.
700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2011.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
Bahwa sehubung dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kab. Bandung No. 1 tahun 2011 maka perlu menetapkan Perbu Bandung tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hiburan
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; Uu No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebgaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007;UU No. 17 tahun 1997; Uu No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 19 tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 tahun 2010; Kepmendagri No. 172 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Perda Kab. Daerah Tinggi II Bandung No. VII Tahun 1985; Perda kab. Bandung No. 6 Tahun 2004; Perdakab Bandung No. 2 tahun 2007; Perdakan Bandung No. 17 Tahun 2007; Perdakab Bandung No. 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perdakap Bandung No. 12 Tahun 2010; Perdakab Bandung No. 1 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Tarif data Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Dan Kewenangan Pemunggutan , Mekanisme Tata Cara Pemunggutan , Penatausahaan, Jenis Formulir, Dan Ketentusn Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2011.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan, maka perlu disediakan pupuk dengan harga wajar dan terjangkau sampai pada tingkat petani; bahwa guna memastikan harga wajar tersebut, perlu diatur Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2011, untuk sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang. Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR. 140/2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor' 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR. 130/5/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor b6/Permentan/SR. 130/2/2011; Keputusan Menteri Pertanian Nomor ,237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ OT.210/4/2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsid
Bab III Alokasi Pupuk Bersubsidi
Bab IV Penyaluran Dan HET
Bab V Pengawasan Dan Pelaporan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2011.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dengan memperhatikan beban kerja, kondisi kerja dan tempat ber tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau di kaitkan dengan besaran gaji Pegawai Negeri Sipil, maka perlu penambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diluar gaji;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.16 Tahun 1994, PP No.9 Tahun 2003, PP No.58 Tahun 2005, PP No.41 Tahun 2007, Keppres No.87 Tahun 1999, Permendagri No.59 Tahun 2007, Perda Sanggau No.18 Tahun 2007, Perda Sanggau No.19 Tahun 2007, Perda Sanggau No.20 Tahun 2007, Perda Sanggau No.21 Tahun 2007, Perda Sanggau No.22 Tahun 2007, Perda Sanggau No.23 Tahun 2007, Perda Sanggau No.24 Tahun 2007, Perda No.2 Tahun 2010, Perda Sanggau No.1 Tahun 2011, Perbup Sanggau No.34 Tahun 2010, Perbup Sanggau No.5 Tahun 2011, Kepbup Sanggau No.181 Tahun 2002, Kepbup Sanggau No.121 Tahun 2005, Kepbup Sanggau No.260 Tahun 2006, Kepbup Sanggau No.12 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 2 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Oaerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri atas :
a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental; dan
b. lzln Penyelenggaraan Reklame Permanen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
1. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2001 t;entang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Reklame;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALOKASI DANA PEKON (ADP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional tidak terlepas dari prinsip-prinsip
otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan
kewenangan yang nyata, bertanggungjawab secara
proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan
dan keadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
rakyat:
b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan nilai-
nilai keagamaan, sosial budaya, ekonomi serta
pemberdayaan masyarakat diperlukan Alokasi Dana
Pekon (ADP) dalam rangka menanggulangi kemiskinan,
kesenjangan dan percepatan pembangunan di tingkat
Pekon;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b
di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Lampung Barat.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452)·,
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3
Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin,
Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011.
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Sumber Pendapatan Pekon
3. Alokasi Dana Pekon (ADP)
4. Tujuan Alokasi Dana Pekon Dana Pekon
5. Prinsip Kebijakan Alokasi Dana Pekon
6. Perhitungan Alokasi Dana Pekon
7. Ketentuan Lain-lain
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas Pokok dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2008 dicabut.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 18 Tahun 2011
PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN - APBD - TA 2010
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2011/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan Pasal 9 Perda No. Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2010 perlu ditetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 59 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERDA No. 1 Tahun2005; PERDA No. 1 Tahun 2010; PERDA No. 2 Tahun 2010; PERBUP No. 10 Tahun 2010; PERBUP No. 20 Tahun 2010.
PERBUP ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2011.
6 hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
