Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan (Stunting)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas, serta pencapaian tujuan
pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan
percepatan penurunan (stunting); bahwa dalam rangka percepatan penurunan
(stunting) sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan strategi komunikasi perubahan perilaku
dalam upaya percepatan penurunan (stunting);
bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun
2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
(Stunting) di Kabupaten Brebes Tahun 2020 – 2024
dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2022
tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan
(Stunting), masih diperlukan dukungan dalam
penguatan strategi komunikasi perubahan perilaku
dalam Percepatan Penurunan (stunting); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi
Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan
Penurunan (Stunting);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting, Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 90 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk
melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Retribusi Jasa Umum, maka terhadap Peraturan
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan
penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2021; Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor
9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor 5 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61
Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 61) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Kolaborasi dan Jejaring Komunikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
perlu pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan dan
ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu melakukan kolaborasi dan jejaring komunikasi antar
pihak terkait; bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada
semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui
kolaborasi dan jejaring komunikasi perlu disusun
pengaturan mengenai pengembangan kepariwisataan dan
ekonomi kreatif melalui kolaborasi dan jejaring komunikasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kepariwisataan
dan Ekonomi Kreatif Melalui Kolaborasi dan Jejaring
Komunikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Kolaborasi dan Jejaring Komunikasi
Bab III Pendanaan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Tera/Tera Ulang dan Pemakaian Kekayaan Daerah Menggunakan Sistem E-Retribusi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka akuntabilitas dan mempermudah
pelayanan pembayaran retribusi atas pelayanan pasar,
tera dan tera ulang, serta pemakaian kekayaan daerah
yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan, perlu melakukan penerapan
pemungutan retribusi berbasis teknologi melalui
elektronik retribusi sebagai dokumen lain yang
dipersamakan sebagai dasar pemungutan retribusi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar, Tera/Tera Ulang dan
Pemakaian Kekayaan Daerah Menggunakan Sistem e-Retribusi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi menggunakan Sistem Elektronik
Bab III Tarif Retribusi
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan tarif
retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan
perkembangan ekonomi dan jumlah wajib pajak beberapa
tahun terakhir khususnya pada sektor Pelayanan
Kesehatan, Tera/Tera Ulang dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi, maka dipandang perlu untuk melakukan
perubahan terhadap besaran tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi karena
terdapat potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor
12 Tahun 2012sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2018;
Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan Perubahan Tarif Retribusi
Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
Lamp III
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019 ten tang Pelaksanaan Persandian untuk
Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah,
Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung
jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk
Pengamanan lnformasi;
b. bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengelola
informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi
informasi perlu dilakukan upaya pengamanan
informasi melalui penyelenggaraan persandian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan
Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Persandian untuk Pengamanan Informasi di
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 8);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
BAB III PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
BAB VI PENDANAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 20222; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 61 Tauhn 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 28 Tahun 2021; Perpres No. 82 Tahun 2022; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permen Kominfo No. 13 Tahun 2016; Permen Bappenas No. 16 Tahun 2020; Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016; Permenpan RB No. 59 Tahun 2020; Per BSSN No. 10 Tahun 2017; Per BSSN No. 10 Tahun 2019; Per BSSN No. 4 Tahun 2021; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Purwakarta No. 2 Tahun 2022; Perbup Purwakarta No. 225 Tahun 2020; Perbup Purwakarta No. 231 Tahun 2020; Perbup Purwakarta No. 24 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang meliputi Ketentuan Umum, Penetapan Ruang Lingkup, Penetapan Penanggung Jawab, Perencanaan, Dukungan Pengoperasian, Tata Kelola Kemanan Infromasi, Standar dan Operasional Prosedur Pengendalian, Manajemen Risiko, Evaluasi Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik, penyelenggara sistem
elektronik wajib memiliki sertifikat elektronik; bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko
pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan
penyangkalan terhadap data dalam pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sragen, perlu upaya pengamanan yang memadai
dan handal dengan mengatur penggunaan tata naskah dinas
dan tanda tangan elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tabun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tabun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Sadan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2019; Peraturan Bupati Sragen Nomor 1 Tahun 2011; Peraruran Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Naskah Dinas Elektronik
Bab IIIPenyelenggaraan Sertifikat Elektronik
Bab IV Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik
Bab V Kewajiban dan Larangan Pemilik Sertifikat Elektronik
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Sanksi Administratif
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Dalarn Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokurnentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu diatur pedoman pengelolaan pelayanan infonnasi dan dokumentasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Hak dan Kewajiban; PPID; KELEMBAGAAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PPID; Kelengkapan PLID; Mekanisme pemohon Informasi dan Dokumentasi; Keberatan dan Fasilitasi Sengketa Informasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
19 halaman peraturan dan 30 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
