Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. pengalokasian dana desa;
b. penetapan rincian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa (ADD);
c. pembinaan, pengawasan, dan penundaan penyaluran ADD; dan
d. pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
14 Halaman, Lampiran 20 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2024
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2024
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2023 Nomor 68);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGALOKASIAN
BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB IV
PENYALURAN
BAB V
PENGGUNAAN
BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VIII
SANKSI
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2024.
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARIHASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024
19
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2024
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Batang No. 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Penyewa Tempat Usaha berupa Kios, Los dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya pada Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Batang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Penyewa Tempat Usaha berupa Kios, Los dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya pada Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa pasar merupakan salah satu penyangga
perekonomian daerah baik sebagai tempat perdagangan
barang/jasa, pusat pengembangan ekonomi, pusat
perputaran uang, dan sebagai tempat lapangan pekerjaan; bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka
perlu optimalisasi pemanfaatan los dan kios pasar milik
pemerintah daerah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemilihan Penyewa Tempat Usaha Berupa Kios, Los
dan/atau Fasilitas Pendukung Lainnya pada Pasar Milik
Pemerintah Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan
kondisi dan dinamika masyarakat, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Penyewa
Tempat Usaha Berupa Kios, Los dan/atau Fasilitas
Pendukung Lainnya pada Pasar Milik Pemerintah Kabupaten
Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (4) Pasal 8, perubahan ayat (3) Pasal 9, penyisipan Bab XA, penyisipan Pasal 17A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2018 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 Nomor 74
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toli-Toli Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perbuahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan gaji dan tunjangan pegawai, rencana pengalokasian Belanja Penanganan Dampak Inflasi melalui Pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT), penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus dan perubahan rincian obyek pada Perangkat Daerah karena kegiatan mendesak lainnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendatapan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendatapan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024 diantaranya meliputi perubahan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendatapan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024
16 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah.
UUD 1945, UU No. 6 Tahun 1965, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PerKAN No. 36 Tahun 2012, PerKAN No. 14 Tahun 2015, PerKAN No. 16 Tahun 2015, PerKAN No. 22 Tahun 2015, Perda Kab. Inhil No. 17 Tahun 2019
Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam menyusun penjadwalan retensi arsip urusan kearsipan Pemerintah Daerah. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Dinas dalam
mewujudkan pengelolaan arsip yang efesien, efektif, mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip yang bernilai statis pada Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Jadwal Retensi Arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehinga perlu diganti
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 tahun 2006, Permendagri No. 4 Tahun 2008, Permendagri No. 77 Tahun 2020
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
BAB II AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD;
BAB III ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH;
BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD;
BAB V PENETAPAN APBD;
BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN;
BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
PERUBAHAN APBD
BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH
BAB IX KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH;
BAB X BADAN LAYANAN UMUM DAERAH;
BAB XI PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH;
BAB XII INFORMASI KEUANGAN DAERAH; DAN
BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
380 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa
Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2024 dialokasikan 10% (sepuluh
per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Besaran ADN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebesar Rp63.065.200.800,00 (Enam puluh tiga milyar enam puluh
lima juta dua ratus ribu delapan ratus rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
