Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2013/2014 Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mendukung suksesnya Program Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2013/2014 dan berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 525/005477 tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2013/2014 di Jawa Tengah, sekaligus sebagai langkah tindak lanjut Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula guna mewujudkan swasembada gula di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati, perlu menentukan sasaran areal, produksi, produktivitas dan rendemen program pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2013/2014 di Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2013/2014 di Kabupaten Pati.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai sasaran Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2013/2014 di Kabupaten Pati adalah : luas areal 16.018 Ha (Enam belas ribu delapan belas hektar); produksi tebu 1.202.713 Ton (Satu juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga belas ton); produktivitas tebu 75,08 Ton/Ha (Tujuh puluh lima
koma nol delapan ton per hektar); produksi kristal gula 83.929 Ton (Delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan ton); produktivitas kristal gula 5,24 Ton/Ha (Lima koma dua puluh empat ton per hektar); dan rendemen 6,98% (Enam koma sembilan puluh delapan persen).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2013
PERWALI Kota Semarang No. 99 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dalam pelaksanaan operasionalnya dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Semarang Nomor 188.3/451 Tahun 2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak restoran untuk disesuaikan dengan peraturan
dimaksud;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, rnaka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pctunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran,
Undang undang Nomor 16 Tahun 19S0, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Uudarrg .. Undang Nornor 17 Tnhun 2003 , Undang-l Jnrlang Nomor 1 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 3?. Tahun 2004,Undang-Undung Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009,Undang Undang Nornor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemcrintah Nomor 16 'Tahun 1976,Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983,PP Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, Perattrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemcrintah Nomor 69 Tahun 2010, Perpres 1 Tahun 2007, Pcraturan Daerah Kotarnadva Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kota Semarang No11 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cara penghapusan pitang pajak yang sudah kadaluarsa, sanksi administrasi, tata cara pemeriksaan dan pengawasan, pendelegasian kewenangan,
tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, tata cara pemeriksaan dan pengawasan,pendelegasian kewenangan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2013.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN (DHKP) PBB-P2 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Norma Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangk apelaksanaan pengawasan profesional, obyektif, transparan, independen dan untuk mewujudkan citra positif pejabat pengawas pemerintah dan mutu pengawasan, diperlukan kode etik pejabat pengawas pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perwali Surakarta tentang Norma Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950 : UU No 8 tahun 1974; UU no 28 tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 20 tahun 2001; PP No 38 tahun 2007; PP No 53 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan fungsi, ruang lingkup, norma pengawasan, kewajiban pejabat pengawas pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin perlu pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras untuk rumah tangga miskin;
b. bahwa dengan terbitnya pedoman umum subsidi beras untuk rumah tangga miskin Tahun 2013 dan mencabut pedoman umum subsidi beras untuk rumah tangga miskin Tahun 2012, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Serang perlu disesuaikan kembali;
UU No 8 Tahun 1985; UU No 23 Tahun 2000; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 13 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; PP No 68 Tahun 2002; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 15 Tahun 2010; Perda Kab.serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Prinsip Program Raskin; 4.Pengelolaan Dan Pengorganisasian; 5.Perencanaan Dan Penganggaran; 6.Mekanisme Pelaksanaan; 7.Pengendalian Dan Pelaporan; 8.Sosialisasi; 9.Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa Arsip adalah merupakan bagian pertanggung jawaban Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban secara Nasional yang harus dipelihara dan diamankan untuk bahan bukti dan bahan penelitian serta diberdayakan dalam rangka kelangsungan hidup bermasyarakat,berbangsa dan bernegara ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 2004, UU No.8 Tahun 1997, UU No.32 Tahun 2004, UU No.43 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP Np.87 Tahun 1999, PP No.28 Tahun 2012, Kepres No.105 Tahun 2004, Permendagri No.53 Tahun 2011, Permendagri No.78 Tahun 2012, Perda Sanggau No.12 Tahun 2007, Perda Sanggau No.21 Tahun 2007, Perbup Sanggau No.24 Tahun 2008, Perbup Sanggau No.22 Tahun 2009, Perbup Sanggau No.7 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang: Ketentuan Umum, Nama, Kebijaksanaan Jadwal Retensi Arsip, Pengelolaan Arsip Keuangan, Mekanisme Penyusutan, Ketentuan Lain-Lain Dan Tambahan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013.
Peraturan ini memiliki 9 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kota Samarinda Tahun 2013
ABSTRAK:
Bahwadenganadanyaperubahanasumsidasardalampenyusunan Rapbd Tahun 2013, Kebijakanpendapatan, Belanjadanpembiayaandaerah Yang Menjadi dasar dalam penyusunan Rapbd Tahun 2013 Serta memperhatikan asumsi peroyeksi pendapatan daerah, Alokasi belanja daerah, Sumber dan penggunaan pembiayaan Yang Semula ditetapkan serta dalam rangka menjaga keterkaitandankonsistensiantaraperencanaan, Penganggaran, Pelaksanaandanpengawasan Apbd Tahun 2013, Makadipandangperluuntukmenyusunperubahan Rkpd Tahun 2013 Yang Ditetapkandalamperaturanwalikotasebagailandasanpenyusunanperubahan Kua Danperubahan Ppas Tahun 2013 Untukmenyusunperubahan Apbd Tahun 2013;
UU No.27 Tahun 1957; UU No.25 Tahun 1965; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004;
PP No.25 Tahun 2000; PP No.104 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; PP No.107 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.11 Tahun 2003; PP No.20 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2008; PERPRES No.3 Tahun 2004; PERMENDAGRI No.59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2011; KEPMENDAGRI No.29 Tahun 2002; PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010; PERDA Kota Samarinda No.17 Tahun 2011; PERWALI Samarinda No.38 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2013.
Peraturan Walikota Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan (Rkpd) Kota Samarinda Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2013.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratruan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 17);
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
