Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2021/NO.40 LL Kab Kubu Raya : 8 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI RAYA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 146.2/1940/BPD tanggal 16 April 2021 perihal Penyampaian Hasil Kegiatan Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa, perlu dilakukan perbaikan terhadap peta batas Desa Sungai Asam.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
7 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Gampong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Gampong
UU no. 7 (drt) Tahun 1956, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 16 Tahun 2018, Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 22 Tahun 2012, Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 2 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur 46 Pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab VIII
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
37
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang
Pedoman Kerjasama Desa di Kabupaten Kolaka Utara
(Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016
Nomor 85)
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 27)
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Kerjasama Desa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permendagri
Nomor 96 tahun 2017, Desa dapat mengadakan kerja
sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan
pihak Ketiga;
b. bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan
kerjasama Desa perlu disusun pedoman kerjasama
Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Kerjasama Desa.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan
Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6
Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539); scebagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Repuhlik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor
6
Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republilk Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1444);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor
3
Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka Utara
(Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);
9.
Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 47
Tahun
2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
fungsi dan Tata kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor
47).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KERJASAMA DESA
BAB III BIDANG DAN POTENSI DESA
BAB IV BENTUK KERJASAMA
BAB V BADAN KERJA SAMA ANTAR DEA
BAB VI TATA CARA KERJA SAMA DESA
BAB VII PEMBIAYAAN
BAB VIII PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA
BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BAB X HASIL KERJA SAMA DESA
BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2021.
a. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor
27); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Desa di Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor 1Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Pengelolaan Aset
Desa.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Undang-UndangNomor30 Tahun 2014; Undang-UndangNomor11Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73
Tahun 2020; . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11
Tahun 2017.
peraturan bupati ini mengatur tentang pengelolaan aset desa dengan sistematika: ketentuan umum; asas; ruang lingkup; aset desa; pejabat pengelola aset desa; pengelolaan aset desa; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
60 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan
Kepala Desa pada kondisi bencana nonalam Corona Virus
Disease 2019 perlu melakukan penyesuaian ketentuan
terhadap penegakan protokol kesehatan untuk mencegah
aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona
Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan
masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2015 ; 7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2015
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa; perubahan antara lain: pasal 52 yang menyebutkan Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih
ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang
lebih luas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
mengubah Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 34 Tahun 2015
Jumlah 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pedoman Kerjasama Desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.21/No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 156A Perda Kabupaten Serdang Bedagai No.7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Serdang Bedagai No. 10 Tahun 2016 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lain dan/ atau kerjasama dengan pihak ketiga;
Untuk ketertiban dalam pelaksanaan Kerjasama Desa perlu disusun pedoman Kerjasama Desa.
UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 96 Tahun 2017; Perda Kab Serdang Bedagai No. 10 Tahun 2016
Perbup ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Kerjasama Desa
3. Bidang dan Potensi Desa
4. Bentuk Kerjasama
5. Badan Kerjasama Antar Desa
6. Tata Cara Kerjasama Desa
7. Pembiayaan
8. Perubahan dan Berakhirnya Kerjasama Desa
9. Penyelesaian Perselisihan
10. Hasil Kerjasama Desa
11. Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerjasama Desa
12. Pembinaan dan Pengawasan
13. Ketentuan Lain-Lain
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
20 hlm; 12 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Kampung
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Kampung
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan PP No.11 Tahun 2021; dan Permendagri No.1 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Aset Kampung, Pendataan, Pengelolaan, Tukar Menukar, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
a. Pengadaan Aset Kampung berpedoman pada peraturan mengenai
pengadaan barang/jasa di Kampung yang diatur dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
b. Ketentuan mengenai pedoman umum kodefikasi Aset Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.
c. Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan selisih sisa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 39 Tahun 2021
desa - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - TEKNIS PENGELOLAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2021/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan sumber
data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa
sehingga perlu dikelola secara tertib; bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat perlu pengelolaan administrasi
pemerintahan desa; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan
Desa, perlu mengatur Teknis Pengelolaan Administrasi
Pemerintahan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan
Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan, pengelolaan administrasi pemerintahan desa, pelaporan, laboratorium administrasi pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
40 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2021
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/ No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa, diperlukan
adanya Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Arah kebijakan Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; Pembangunan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
60 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
