Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 40 Tahun 2021

Pedoman Kerjasama Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KERJASAMA DESA BAB III BIDANG DAN POTENSI DESA BAB IV BENTUK KERJASAMA BAB V BADAN KERJA SAMA ANTAR DEA BAB VI TATA CARA KERJA SAMA DESA BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB X HASIL KERJA SAMA DESA BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerjasama Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

21 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

21 Maret 2021

Tanggal Berlaku

21 Maret 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 40

Subjek

DESA - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 40 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Desa di Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 85)
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 27)

pedoman
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Kerjasama Desa
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 96 tahun 2017, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak Ketiga; b. bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan kerjasama Desa perlu disusun pedoman kerjasama Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Desa. 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4286 ); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); scebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Repuhlik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3); 9. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 47 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan Tata kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 47). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KERJASAMA DESA BAB III BIDANG DAN POTENSI DESA BAB IV BENTUK KERJASAMA BAB V BADAN KERJA SAMA ANTAR DEA BAB VI TATA CARA KERJA SAMA DESA BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB X HASIL KERJA SAMA DESA BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2021. a. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 27); dan b. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Desa di Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 19 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 40 Tahun 2021

Pedoman Kerjasama Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT