Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemberian Beasiswa Daerah dan Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya terus memberikan motivasi bagi siswa-siswi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs., SMA/SMK/MA
untuk berprestasi secara akademis yang dibuktikan dengan perolehan nilai kelulusan secara nasional, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Beasiswa Daerah dan Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara; bahwa berkenaan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Beasiswa Daerah dan Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
8 Tahun 2012; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun
2013
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemberian Beasiswa Daerah dan Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014-2019
ABSTRAK:
bahwa terkait tantangan yang dihadapi indonesia termasuk kabupaten sanggau dalam masalah air minum dan penyehatan lingkungan, masih ada masyarakat sanggau yang berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, sungai, kebun dan tempat terbuka lainnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.16 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, Permenkes No.492/MENKES/PERIV/2010, Permendagri No.1 Tahun 2014, Kepmenkes No.852/MENKES/SK/IX/2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan RAD AMPL, Fungsi RAD AMPL, Ruang Lingkup RAD AMPL, Visi RAD AMPL, Strategi Daerah, Nilai-Nilai STBM, Pengembangan Rencana Kerja Dan Indikator RAD AMPL, Pengelola , Peran, Dan Tanggung Jawab dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014.
Peraturan ini memiliki 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 24 Tahun 2014
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sumedang No. 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pola Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang
PERBUP Kab. Sumedang No. 70 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pola Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Kabupaten Jembrana Tahun 2014-2015
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
Yang Berkeadilan, terkait program percepatan
pencapaian target Millenium Development Goals
Kabupaten Jembrana Tahun 2014 sampai dengan
Tahun 2015, yang memuat arah kebijakan dan
strategi pencapaiannya;
b. bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di
Kabupaten Jembrana, maka perlu komitmen dan
dukungan dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan dukungan dari semua komponen
masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium
Development Goals Kabupaten Jembrana Tahun
2014-2015;
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012;
1.KETENTUAN UMUM; 2.RENCANA AKSI DAERAH MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS; 3.PEMANTAUAN DAN EVALUASI; 4.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014.
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah terbitnya Peraturan KPU No 16 Tahun 2014 tentang kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu mengubah Perbup No 82 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kab Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup No 92 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di kab Kebumen;
UU No 13 tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 42 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; UU No 15 Tahun 2011; PP No 32 Tahun 1950; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Daerah Tk II Kebumen No 19 Tahun 1993; Perda Kab Kebumen No 2 Tahun 2007; Perda Kab kebumen No 13 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No 11 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2 ayat (2), penyisipan Pasal 4A dan Pasal 4B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2014.
Peraturan Bupati kebumen Nomor 92 Tahun 2013 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2014
ANALISIS BEBAN KERJA - SEKRETARIAT DAERAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2014/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
Berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Analisis Beban Kerja;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup Tanjung Jabung Timur tentang Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.9 Tahun 2003; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.12 Tahun 2008; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2012; Perda No.3 Tahun 2008
Perbup Ini mengatur mengenai Analisis Beban Kerja Ssekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Maksud dan Tujuan; Hasil Analisis Beban Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2014.
12 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 24 Tahun 2014
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Di Kabupaten Tanah Laut
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2014/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan perlindungan dan
pemberdayaan kepada pasar tradisional dan usaha mikro,
kecil, dan menengah sehingga mampu berkembang,
bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan meningkatkan
kesejahteraan, maka perlu mengatur dan menata
keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat
perbelanjaan, dan toko modern ;
bahwa agar pendirian dan keberadaan pusat perbelanjaan
dan toko modern tidak merugikan pasar tradisional dan
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka perlu
menjamin terselengaranya kemitraan antara pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pusat
perbelanjaan atau toko modern dengan prinsip kesamaan
dan keadilan;
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor
112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Pasar di Kabupaten Tanah laut, maka perlu mengatur
penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat
perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Tanah Laut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlumembentuk Peraturan Bupati tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern di Kabupaten Tanah Laut ;
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati memuat tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN; LOKASI, LUAS LANTAI PENJUALAN, DAN JAM KERJA; KEMITRAAN USAHA; PERIZINAN; PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI; KEWAJIBAN DAN LARANGAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN LAIN-LAIN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2014.
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
