Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN AGENDA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan pengelolaan agenda, lingkup organisasi perangkat daerah maupun lingkup kabupaten secara cepat, tepat, tertib dan akurat, perlu adanya aplikasi sistem informasi pengelolaan agenda secara terpadu dan online yang menjangkau seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengelolaan Agenda Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 76).
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: ketentuan umum, maksud dan tujuan, Infrastruktur sistem informasi pengelolaan agenda elektronik, aplikasi sistem informasi pengelolaan agenda elektronik, data dan informasi, sumber daya manusia, Otentikasi dan Otorisasi, tata kelola dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan agenda elektronik harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD NOMOR 21/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan lnformasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
b. bahwa dengan ditetapkannva Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasl dan Dokumentasl Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasl di Llngkungan Pemerlntah Kota Madiun sudah tldak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehlngga perlu dlgant! ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasl dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerlntah Kota Madiun;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasl dan Dokumentas! Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
Peraturan Komlsl lnformasl Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan lnformasi Publik ;
Peraturan Komisi Informasl Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasl Publlk ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pe!ayanan Pub!ik ;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Klasifikasi Informasi Publik;
3. Akses Informasi dan Dokumentasi Publik;
4. Hak dan Kewajiban;
5. PPID;
6. Kelembagaan PPID;
7. Kelengkapan PPID;
8. Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
9. Keberatan dan Sengketa Informasi;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
Pada saat Peraturan Walikota lnl mulal berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasl di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dicabut dan dinyatakan tldak berlaku.
58 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah provinsi lampung nomor 15 tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik, perlu disusun standar operasional prosedur pelayanan publik penjabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
4. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
6. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2017 tentang pedoman umum hubungan masyarakat di lingkungan instansi pemerintah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 15 tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pemebentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang standar operasional prosedur pelayanan publik pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 20 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan penyampaian informasi kegiatan program pembangunan yang akan maupun telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin guna menunjang kemajuan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik di Daerah Kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV.
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32
Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 11 Tahun 2005; PP No 13 Tahun 2005; Per. KPID No. 2 Tahun 2005; Perda Kab. HSS No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. HSS No. 5
Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Sifat, Fungsi, Tujuan dan Kegiatan;
3. Pendirian dan Perizinan;
4. Pelaksanaan Siaran;
5. Pertanggungjawaban;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2009.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pendirian RAN TV Sebagai Televisi Siaran Pemerintah
Kabupaten Tapin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati dan atau Keputusan Bupati.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, telah mewajibkan Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.43 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2007, PP No.61 Tahun 2010, permendagri no.35 tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; tanggung jawab dan wewenang PPID; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; hakekat pelayanan informasi publik; asas pelayanan informasi publik; kelompok pelayanan informasi publik; prosedur pelayanan informasi publik; tata cara pengelolaan keberatan; tata cara pelaporan; penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 7 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintahan daerah kabupaten Bandung Barat perlu pengaturan guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatannya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
peraturan ini mengatur tentang pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAME DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
