Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 261
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Jumat Berkah di Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan program pemerintah dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara, diperlukan langkah-langkah strategis, inofatif, dan tepat sasaran yang dapat menjangkau semua wilayah daerah terutama di daerah pelosok yang ada disetiap Kecamatan; bahwa salah satu langkah strategis serta inovatif yang dilsiksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan ditetapkannya Program Jum'at Berkah yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan setiap bulan pada satu Desa dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara; bahwa Jum'at Berkah dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua unsur Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial
emasyarakatan sebagai upaya menciptakan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4^ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5_ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintsihan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5_ Peraturan Presiden Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 7^ Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1); 8_ Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8); 9, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 43).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB V PEMBINAAN
BAB VI PENDANAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Masjid Agung Madaniyah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa Masjid Agung Madaniyah merupak.an aset Pemerintah
Kabupaten Karanganyar tidak hanya difungsikan sebagai
rumah ibadah bagi umat Islam namun juga menjadi pusat
kegiatan keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu
pengetahuan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat; bahwa untuk memakmurkan dan mengoptimalkan fungsi
Masjid Agung Madaniyah sebagaimana dimaksud pada huruf
a perlu adanya pedoman dalam pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Madaniyah
Kabupaten Karanganyar:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Organisasi Pengelola
Bab III Ruang Lingkup Pengelolaan
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiPendidikanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
Peraturan Menag No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
PEDOMAN – FORUM – KERUKUNAN – UMAT – BERAGAMA – DAN – DEWAN – PENASIHAT – FORUM – KERUKUNAN – UMAT – BERAGAMA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Berasama Meteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah; bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 74 Tahun 2017 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas Bupati/Walikota;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, dan Nomor 8 Tahun 2006, dan Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 74 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur tentang: KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, JUMLAH, KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN, PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PENGEMBANGAN FKUB, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
7 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 26 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 13 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PM Agama Nomor 14 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Penganggaran Dan Pelaksanaan; 3. Persyaratan Calon TPHD; 4. Tugas Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI DAERAH
ABSTRAK:
a. Biaya operasional Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung;
b. Pemerintah Provinsi Lampung perlu bertanggung jawab dengan memberikan subsidi biaya pcnyelenggaraan haji daerah bagi para jemaah haji;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor- I Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
9, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor PM 30 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011;
biaya operasional Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
6 Halaman, dan 2 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2),
Pasal 6 ayat (3), PasaI 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Daerah Noibor 3 Tahun 2019 tentang Biaya
Transportasi Jemaah Haji, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang:-Undang N:omor 28 Tahun 1999; 3. Undail.g-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang fomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang ~omor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang iN"omor 8 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 10. Peraturan Pemerin~ah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri 'I Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 13. Peraturan Menteri I Agama Nomor 13 Tahun 2018; 14. Peraturan Daerah Klabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun
2018; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun
2019
Materi Pokok: mengatur mengenai ketentuan Biaya Transportasi Jemaah Haji yang dibebankan pada APBD; memuat antara lain: ketentuan umum; jenis biaya transportasi; pelaporan; penyelenggaraan pelayanan ibadah haji; pelaksanaan transportasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 27 Tahun 2021
PENGELOLAAN - ZAKAT - PROFESI - PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2021/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan pertimbangan - bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agama kepercayaannya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya
dan kepercayaanya itu
- menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat
islam, serta merupakan pranata keagamaan dalam ajaran
agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan
keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan masyaraka
- perlu adanya pengelolaan zakat di Kabupaten
Empat Lawang, khususnya yang bersumber dari Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2011;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 14 Tahun 2014;Perda No 9 Tahun 2016 Sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda
No 4 Tahun 2021;Perda No 7 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum,Prinsip penetapan zakat profesi,mekanisme pengumpulan zakat profesi,pengawasan dan pelaporan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
7 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
