Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringannya
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Bupati Mamuju Tengah menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Mamuju sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Mamuju Tengah; berdasarkan proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masih tetap berlaku di Kabupaten Mamuju Tengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan ini, sehingga perlu ada pedoman pelaksanaannya; peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah sudah tidak relevan dengan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah; perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/ Men.Kes/ SKB/ VIII/ 1998 dan Nomor 060440-915; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/ Men.Kes/ Per/ II/ 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016.
DIatur mengenai objek dan subjek retribusi, struktur dan besaran tarif hingga penagihan dan saksi administrasi jika tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 21 Tahun 2017
PERBUP Kab. Pohuwato No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupat Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
PERBUP Kab. Pohuwato No. 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
PERBUP Kab. Pohuwato No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Pohuwato
PERBUP Kab. Pohuwato No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
Mengubah
Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Pohuwato
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menyesuaikan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah yang dilakukan 3 (tiga) tahun sekali.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999 ; UU No.6 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.23 Tahun 2005 ; PERDA No.1 Tahun 2012 ; PERBUP No.26 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan tarif retribusi pelayanan pada RSUD Kabupaten Pohuwato sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 20 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa
ABSTRAK:
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) perlu diberikan perlindungan dan jamman pelayanan kesehatan berdasarkan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan penatalaksanaan dan
berkewajiban melakukan upaya rehabilitasi terhadap Orang· Dengan - Gangguan Jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain, dan/ atau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum. Dalam rangka melindungi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung atau
dikekang secara fisik oleh keluarga dan/ atau lingkungannya, maka perlu dilakukan upaya-upaya sehingga yang bersangkutan tetap mendapat perlindungan dan jamman pelayanan kesehatan serta perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati ini.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Panti Rehabilitasi Sosial adalah tempat pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial seperti keadaan semula. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan dari seseorang yang menderita gangguan jiwa dan/atau sakit mental oleh
keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung di kayu, dirantai, di kandang, dikunci di kamar, diasingkan di tengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai pengekangan dan/atau pembatasan fisik. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri aspek pencegahan, peningkatan
pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Upaya kesehatan jwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Diatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, penyelenggaraan penanggulangan pemasungan, pelaporan, peran serta masyarakat, pembiayaan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khusus masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSEL;
BAB III
PENYELENGGARAAN JAMPERSEL;
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSEL;
BAB V
BESARAN TARIF PELAYANAN;
BAB VI
PERALIHAN;
BAB VII
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Bab III Pasal 9 ayat (2) pada Tarif Pelayanan Poli KIA/KB, Jenis Pellayanan pada angka 1 Persalinan Normal dan angka 2 Persalinan dengan Penyulit pada peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendapatan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pukesmas Keliling dan polindes Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2017
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU PERAWAT DAN SATU BIDAN DALAM SATU DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Satu Perawat dan Satu Bidan Dalam Satu Desa di Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dimasyarakat khususnya pelayanan kesehatan di Desa, perlu menetapkan kebijakan atas pelayanan kesehatan dalam penempatan Perawat dan Bidan di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara; Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2017 perlu dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan perubahan; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Felaksanaan Program Satu Perawat dan Satu Bidan Dalam Satu Desa di Kabupaten Konawe Utara.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008; Petaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2017; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2010 Nomor 1529/menkes/sk/X/2010;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU PERAWAT DAN SATU BIDAN DALAM SATU DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PERUBAHAN 3. SUMBER PEMBIAYAAN 4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
Dalam rangka memberi perlindungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok perlu menetapkan kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2003; SKB; Peraturan Bersama MENKES dan MENDAGRI No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Mengatur tentang kawasan tanpa rokok, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan dan prinsip penetapan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belanjar mengajar, tempat anak bermain dan kantor pemerintahan. Kewajiban pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok. Tanda peringatan larangan serta tata cara pemasangannya. Pembinaan dan pengawasan, peras serta masyarakat dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Atas Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara
ABSTRAK:
a. Bahwa penerimaan yang berasal dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan merupakan penerimaan daerah Kabupaten Sukamara yang dimanfaatkan untuk mendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yaitu jasa pelayanan dan jasa sarana;
b. Bahwa atas penerimaan yang berasal dari pembayaran retribusi kesehatan, perlu diatur besaran alokasi pemanfaatannya untuk jasa pelayanan dan jasa sarana;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Pengelolaan Penerimaan dan
Penggunaan Biaya Pelayanan Kesehatan Atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009, Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN; BAB III PENERIMAAN JASA PELAYANAN KEFARMASIAN; BAB IV KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 71 Tahun 2016, pemanfaatan ana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, Akreditasi Puskesmas dan/ atau Akreditasi Rumah Sakit.
b. bahwa pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Bantuan Operasional Kesehatan salah satunya digunakan untuk transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota bagi petugas kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, lintas sektor termasuk kader, honorarium Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
c. bahwa pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Jaminan Persalinan salah satunya digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, atau jaminan kesehatan lainnya dengan pembayaran menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jaminan persaiinan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
eraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008
BAB I Tentang Ketentuan Umum
BAB II Ruang Lingkup
Pasal 6 Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
Pasal 39 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
